Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) bersama pihak terkait, menguatkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi 2024 agar terjaga seiring adanya ancaman inflasi.
"Ancaman inflasi tetap ada karena Kaltim masih memiliki ketergantungan pemenuhan komoditas pangan dari daerah lain, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya gejolak harga pangan," kata Deputi BI Kaltim Hendik Sudaryanto di Samarinda, Jumat.
Di sisi lain, kata Hendrik, dari jumlah penduduk Kaltim saat ini saja yang sekitar 3,9 juta jiwa, masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produk lokal, apalagi jika ditambah dengan jumlah penduduk IKN yang berpotensi bertambah mulai 2024, sehingga kondisi ini tentu berpotensi terjadi inflasi.
Untuk itu, hal yang harus dilakukan secara kolaboratif adalah penguatan sinergi bersama melalui wadah TPID maupun Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dilanjutkan dengan kolaborasi dalam pengembangan kapasitas dan kualitas UMKM.
Ia juga mengatakan bahwa masih terdapat tantangan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kaltim, diantaranya masih tingginya ketergantungan Kaltim terhadap sektor pertambangan batu bara.
Baca juga: Kemenkeu beri insentif Rp340 miliar ke daerah cakap kendali inflasi
Sementara batu bara Kaltim pun masih mengandalkan ekspor, padahal gejolak politik dunia juga belum pulih seiring masih adanya perang Rusia - Ukraina dan belum pulihnya geopolitik di Timur Tengah, sehingga kondisi ini bisa saja mengganggu iklim ekspor.
"Untuk itu, BI Kaltim secara aktif menginisiasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, khususnya Pemprov Kaltim untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.
Pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan itu antara lain penyusunan kajian potensi monetisasi penurunan emisi karbon sebagai tindakan lanjutan dari program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund.
Kemudian mendorong hilirisasi dan penciptaan proyek bernilai tambah tinggi melalui sinergi dengan banyak pihak dan pelaku usaha dalam wadah RIRU (Regional Investor Relation Unit), hingga memastikan kelancaran sistem pembayaran dan pengedaran uang Rupiah.
Ia juga mengatakan, ekonomi Kaltim hingga akhir 2023 ini diprakirakan tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni di kisaran 5,8-6,6 persen (yoy) sejalan dengan membaiknya kinerja pada lapangan usaha utama.
Baca juga: BI: Inflasi Kaltim terkendali lewat gerakan pengendalian pangan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Ancaman inflasi tetap ada karena Kaltim masih memiliki ketergantungan pemenuhan komoditas pangan dari daerah lain, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya gejolak harga pangan," kata Deputi BI Kaltim Hendik Sudaryanto di Samarinda, Jumat.
Di sisi lain, kata Hendrik, dari jumlah penduduk Kaltim saat ini saja yang sekitar 3,9 juta jiwa, masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produk lokal, apalagi jika ditambah dengan jumlah penduduk IKN yang berpotensi bertambah mulai 2024, sehingga kondisi ini tentu berpotensi terjadi inflasi.
Untuk itu, hal yang harus dilakukan secara kolaboratif adalah penguatan sinergi bersama melalui wadah TPID maupun Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dilanjutkan dengan kolaborasi dalam pengembangan kapasitas dan kualitas UMKM.
Ia juga mengatakan bahwa masih terdapat tantangan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kaltim, diantaranya masih tingginya ketergantungan Kaltim terhadap sektor pertambangan batu bara.
Baca juga: Kemenkeu beri insentif Rp340 miliar ke daerah cakap kendali inflasi
Sementara batu bara Kaltim pun masih mengandalkan ekspor, padahal gejolak politik dunia juga belum pulih seiring masih adanya perang Rusia - Ukraina dan belum pulihnya geopolitik di Timur Tengah, sehingga kondisi ini bisa saja mengganggu iklim ekspor.
"Untuk itu, BI Kaltim secara aktif menginisiasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, khususnya Pemprov Kaltim untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.
Pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan itu antara lain penyusunan kajian potensi monetisasi penurunan emisi karbon sebagai tindakan lanjutan dari program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund.
Kemudian mendorong hilirisasi dan penciptaan proyek bernilai tambah tinggi melalui sinergi dengan banyak pihak dan pelaku usaha dalam wadah RIRU (Regional Investor Relation Unit), hingga memastikan kelancaran sistem pembayaran dan pengedaran uang Rupiah.
Ia juga mengatakan, ekonomi Kaltim hingga akhir 2023 ini diprakirakan tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni di kisaran 5,8-6,6 persen (yoy) sejalan dengan membaiknya kinerja pada lapangan usaha utama.
Baca juga: BI: Inflasi Kaltim terkendali lewat gerakan pengendalian pangan
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023