Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kantor Penghubung Kaltim di Jakarta menjadi lokasi kunjungan kerja Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Rabu (16/4) alu. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Yahya Anja ini beranggotakan Syaparudin, Yefta Berto, Hermanto Kewot, serta Rachmat Majid Gani.
Tujuan kunjungan kerja ini adalah dalam rangka sharing pendapat serta menggali informasi terkait tenaga kerja di lingkungan kerja Kantor Penghubung.
Wakil Ketua Yahya Anja yang memimpin pertemuan menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan perwakilan Kantor Penghubung.
Pertemuan yang dihelat di ruang rapat kantor membahas tentang kinerja para tenaga kerja yang berada di Kantor Penghubung. Misalnya soal jumlah staf di Kantor Penghubung yang sangat minim atau tidak mencukupi. Sehingga beberapa staf harus merangkap jabatan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.
Hal ini mengkibatkan volume pekerjaan untuk beberapa staf menjadi berat. Idealnya jumlah staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) 60 orang, namun kondisi sekarang hanya 30 orang di tambah 42 orang tenaga kontrak.
Permasalahn gaji pegawai juga menjadi pembahasan pada saat pertemuan tersebut. Upah tenaga kontrak di Kantor Penghubung dianggap tidak memenuhi kebutuhan minimum. Hal ini terjadi karena upah minimum yang diberikan berdasarkan upah minimum di Kalimantan Timur.
Oleh karena itu perlu diusulkan untuk membuat Peraturan Gubernur Kaltim tentang upah bagi tenaga kontrak yang bekerja di Kantor Penghubung yang disesuaikan dengan upah minimum di DKI Jakarta.
Dikarenakan pelaksanaan anggaran Triwulan I tahun ini daya serapnya masih kecil, dan anggaran SKPD Kantor Penghubung untuk tahun 2014 ini juga mengalami pengurangan sebesar 25 persen seperti yang terjadi pada SKPD-SKPD yang lain.
Di akhir pembahasan DPRD Kaltim melalui Yahya Anja menyampaikan beberapa masukan serta saran.
“Permasalahan yang terjadi di Kantor Penghubung Kaltim ini akan segera kami koordinasikan dengan pemerintah daerah agar solusi serta langkah konkret dapat disepakati. Namun saya berharap para pekerja jangan pernah mengeluh tentang kondisi yang ada,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Tujuan kunjungan kerja ini adalah dalam rangka sharing pendapat serta menggali informasi terkait tenaga kerja di lingkungan kerja Kantor Penghubung.
Wakil Ketua Yahya Anja yang memimpin pertemuan menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan perwakilan Kantor Penghubung.
Pertemuan yang dihelat di ruang rapat kantor membahas tentang kinerja para tenaga kerja yang berada di Kantor Penghubung. Misalnya soal jumlah staf di Kantor Penghubung yang sangat minim atau tidak mencukupi. Sehingga beberapa staf harus merangkap jabatan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.
Hal ini mengkibatkan volume pekerjaan untuk beberapa staf menjadi berat. Idealnya jumlah staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) 60 orang, namun kondisi sekarang hanya 30 orang di tambah 42 orang tenaga kontrak.
Permasalahn gaji pegawai juga menjadi pembahasan pada saat pertemuan tersebut. Upah tenaga kontrak di Kantor Penghubung dianggap tidak memenuhi kebutuhan minimum. Hal ini terjadi karena upah minimum yang diberikan berdasarkan upah minimum di Kalimantan Timur.
Oleh karena itu perlu diusulkan untuk membuat Peraturan Gubernur Kaltim tentang upah bagi tenaga kontrak yang bekerja di Kantor Penghubung yang disesuaikan dengan upah minimum di DKI Jakarta.
Dikarenakan pelaksanaan anggaran Triwulan I tahun ini daya serapnya masih kecil, dan anggaran SKPD Kantor Penghubung untuk tahun 2014 ini juga mengalami pengurangan sebesar 25 persen seperti yang terjadi pada SKPD-SKPD yang lain.
Di akhir pembahasan DPRD Kaltim melalui Yahya Anja menyampaikan beberapa masukan serta saran.
“Permasalahan yang terjadi di Kantor Penghubung Kaltim ini akan segera kami koordinasikan dengan pemerintah daerah agar solusi serta langkah konkret dapat disepakati. Namun saya berharap para pekerja jangan pernah mengeluh tentang kondisi yang ada,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014