Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur(Kaltim) Akmal Malik mengajak para asisten dan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim untuk fokus saja pada tugas-tugas dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat.
"Kita berharap seluruh pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah berjalan secara harmonis," kata Akmal pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Sabtu.
Rakor terkait tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, pada Rakor Penjabat Kepala Daerah se Indonesia di Jakarta pada 30 Oktober 2023 lalu.
Tujuh arahan Presiden disampaikan Pj Gubernur Akmal Malik pada Rakor yang diikuti Sekda Provinis Kaltim, para asisten, staf/tenaga ahli serta kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim.
"Pertama, Presiden meminta kendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok," kata Akmal Malik mengawali sambutannya, dari Jakarta.
Kemudian, dialokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bansos kepada masyarakat. Juga waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino.
Selain itu, sederhanakan prosedur dan tata kelola, khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor.
"Kelima dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga," sambungnya.
Berikutnya, segera selesaikan percikan-percikan politik dalam menyongsong Pilpres dan Pileg tahun 2024.
Ketujuh, lakukan dukungan program prioritas pemerintah, seperti penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri.
"Tujuh arahan Presiden disampaikan guna menghindari miskomunikasi yang berseliweran di berbagai media, sekaligus meningkatkan pelayanan publik. Dan kita tidak terpengaruh oleh berita-berita yang bisa menggiring kita ke politik," ungkapnya.
Selain arahan Presiden Joko Widodo, Akmal Malik juga memaparkan arahan dan atensi menteri, seperti Menteri Dalam Negeri, terkait urusan strategis memaksimalkan pelayanan publik.(Adv/Diskominfo Kaltim)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Kita berharap seluruh pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah berjalan secara harmonis," kata Akmal pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Sabtu.
Rakor terkait tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, pada Rakor Penjabat Kepala Daerah se Indonesia di Jakarta pada 30 Oktober 2023 lalu.
Tujuh arahan Presiden disampaikan Pj Gubernur Akmal Malik pada Rakor yang diikuti Sekda Provinis Kaltim, para asisten, staf/tenaga ahli serta kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim.
"Pertama, Presiden meminta kendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok," kata Akmal Malik mengawali sambutannya, dari Jakarta.
Kemudian, dialokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bansos kepada masyarakat. Juga waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino.
Selain itu, sederhanakan prosedur dan tata kelola, khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor.
"Kelima dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga," sambungnya.
Berikutnya, segera selesaikan percikan-percikan politik dalam menyongsong Pilpres dan Pileg tahun 2024.
Ketujuh, lakukan dukungan program prioritas pemerintah, seperti penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri.
"Tujuh arahan Presiden disampaikan guna menghindari miskomunikasi yang berseliweran di berbagai media, sekaligus meningkatkan pelayanan publik. Dan kita tidak terpengaruh oleh berita-berita yang bisa menggiring kita ke politik," ungkapnya.
Selain arahan Presiden Joko Widodo, Akmal Malik juga memaparkan arahan dan atensi menteri, seperti Menteri Dalam Negeri, terkait urusan strategis memaksimalkan pelayanan publik.(Adv/Diskominfo Kaltim)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023