Legislator Kaltim: Penertiban pertamini harus diikuti perbaikan SPBU

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengatakan penertiban kios pengisian bahan bakar mini atau pertamini di Samarinda harus diikuti perbaikan sarana dan prasarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
 

"Kehadiran pertamini sebenarnya membantu masyarakat saat terjadi antrean panjang SPBU. Mudah-mudahan Pemkot Samarinda sudah memikirkan solusinya. Dukungan kami, Samarinda sebagai ibu kota harus tertib," kata Sutomo di Samarinda, Kamis.

 

Politikus PKB itu menyampaikan penertiban pertamini juga bertujuan menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

 

Penyaluran BBM bersubsidi, menurutnya, bahkan ada yang terdistribusi ke oknum tertentu perusahaan. Padahal, data penggunaan BBM itu sudah ada. 

Baca juga: DPRD Samarinda minta ketegasan Pertamina terhadap oknum di SPBU

 

SKK Migas, lanjut Sutomo, tentu mengantongi data penggunaan BBM untuk semua daerah seperti Samarinda, Bontang, Balikpapan, dan lainnya. Data itu menjadi acuan penyaluran BBM bersubsidi. Hanya saja, penyaluran dari SPBU justru salah sasaran.

 

Sutomo mengapresiasi upaya Pemkot Samarinda yang telah berkoordinasi dengan Pertamina regional guna penerapan kartu pengisian BBM. Penerapan kartu pengisian (fuel card) itu merupakan salah satu cara penertiban distribusi BBM.

 

"Fuel card itu bagus. Itu langkah menertibkan sebenarnya. Antrean panjang terjadi kelangkaan karena banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya," tuturnya.

 

Antrean panjang di SPBU, menurut Sutomo, justru merugikan masyarakat yang membutuhkan selain mengganggu kenyamanan pengguna lain jalan.

Baca juga: DPRD Balikpapan minta keberadaan SPBU mini dikaji ulang

"Termasuk pengecer akhirnya ikut mengantri di SPBU. Jadi kelancaran distribusi mestinya dipertimbangkan oleh Pemkot Samarinda," katanya.

 

Anggota DPRD daerah pemilihan Kutai Timur dan Berau itu berharap kartu pengisian BBM segera direalisasikan dan sosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan dan keresahan.

 

"Harus ada sosialisasi yang baik agar tidak ada salah paham. Fuel card itu untuk kepentingan bersama, untuk menjamin ketersediaan dan kualitas BBM di Samarinda," katanya. (Adv/DPRD Kaltim)