Samarinda (ANTARA Kaltim) – Reses anggota DPRD Kaltim sejak Selasa (25/3) dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan. Khusus di Samarinda yang merupakan dapil Abdurrahman Alhasani, politikus Partai Golkar ini masih dibanjiri keluhan mengenai kerusakan jalan dan banjir.
“Antusiasme warga ketika saya berkunjung sangat tinggi, terutama ketika mereka menyampaikan keluhan di daerah masing-masing. Menurut mereka banjir yang semakin hari semakin parah tentunya menghambat aktivitas warga,†katanya.
Khususnya di musim penghujan seperti saat ini, warga meminta agar Pemkot Samarinda memberikan solusi dan tindakan nyata untuk menangani keluhan yang satu ini. “Dan belum menemukan jalan keluarnya dari dulu,†urainya.
Keluhan lainnya, Abdurrahman menyampaikan keresahan warga atas pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB). Warga Samarinda berharap agar pembangunan bandara ini tak lagi hanya memberikan harapan seperti pembangunan-pembangunan sebelumnya.
“Masyarakat meminta agar proyek pembangunan bandara ini tidak memakan waktu lama. BSB ini akan menjadi jalur transportasi yang sangat penting bagi daerah yang berdekatan dengan Samarinda. Seperti Bontang, Kukar, Kubar, Kutim dan berbagai daerah lainnya,†ucap Abdurrahman.
Selain itu, menurut Abdurrahman, di musim kampanye seperti saat ini, warga minta seharusnya para caleg menggunakan hak berkampanye dengan baik dan benar serta tidak merusak kepentingan umum.
Abdurrahman mengaku, warga banyak mengeluhkan poster-poster di pinggir jalan, bahkan menggunakan rumah warga tanpa izin untuk keperluan kampanye. “Seharusnya pemerintah memberi ketegasan kepada para caleg agar tidak mengotori fasilitas umum dan tidak sembarangan tanpa izin menggunakan rumah warga sebagai wadah berkampanye. Saya rasa masih banyak alat peraga yang pantas dijadikan wadah kampanye dan tidak mengganggu fasilitas umum,†ucapnya.
“Keluhan mengenai fasilitas umum lainnya ialah jalan di Palaran ke Jembatan Mahakam masih mengalami kendala. Menurut masyarakat setempat, pemerintah kurang melakukan pendekatan dengan mereka. Oleh karena itu, mereka masih enggan melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Menurut saya, dalam hal ini pemerintah harus memberikan bukti serta peran aktif dan juga kepeduliannya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak menilai pemerintah menjadi lawannya,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Antusiasme warga ketika saya berkunjung sangat tinggi, terutama ketika mereka menyampaikan keluhan di daerah masing-masing. Menurut mereka banjir yang semakin hari semakin parah tentunya menghambat aktivitas warga,†katanya.
Khususnya di musim penghujan seperti saat ini, warga meminta agar Pemkot Samarinda memberikan solusi dan tindakan nyata untuk menangani keluhan yang satu ini. “Dan belum menemukan jalan keluarnya dari dulu,†urainya.
Keluhan lainnya, Abdurrahman menyampaikan keresahan warga atas pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB). Warga Samarinda berharap agar pembangunan bandara ini tak lagi hanya memberikan harapan seperti pembangunan-pembangunan sebelumnya.
“Masyarakat meminta agar proyek pembangunan bandara ini tidak memakan waktu lama. BSB ini akan menjadi jalur transportasi yang sangat penting bagi daerah yang berdekatan dengan Samarinda. Seperti Bontang, Kukar, Kubar, Kutim dan berbagai daerah lainnya,†ucap Abdurrahman.
Selain itu, menurut Abdurrahman, di musim kampanye seperti saat ini, warga minta seharusnya para caleg menggunakan hak berkampanye dengan baik dan benar serta tidak merusak kepentingan umum.
Abdurrahman mengaku, warga banyak mengeluhkan poster-poster di pinggir jalan, bahkan menggunakan rumah warga tanpa izin untuk keperluan kampanye. “Seharusnya pemerintah memberi ketegasan kepada para caleg agar tidak mengotori fasilitas umum dan tidak sembarangan tanpa izin menggunakan rumah warga sebagai wadah berkampanye. Saya rasa masih banyak alat peraga yang pantas dijadikan wadah kampanye dan tidak mengganggu fasilitas umum,†ucapnya.
“Keluhan mengenai fasilitas umum lainnya ialah jalan di Palaran ke Jembatan Mahakam masih mengalami kendala. Menurut masyarakat setempat, pemerintah kurang melakukan pendekatan dengan mereka. Oleh karena itu, mereka masih enggan melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Menurut saya, dalam hal ini pemerintah harus memberikan bukti serta peran aktif dan juga kepeduliannya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak menilai pemerintah menjadi lawannya,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014