Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dalam waktu dekat Indonesia akan mengelar pesta demokrasi bertajuk pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tentunya pesta demokrasi tersebut dituntut sukses dan berhasil, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Khususnya di Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota DPRD Kaltim Josef menyambut baik pelaksanaan pemilihan umum tersebut dengan pandangan yang terbuka. “Pemilihan umum ini merupakan pesta demokrasi yang dinantikan seluruh rakyat di seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Ini merupakan pencerminan wajah bangsa yang bebas memilih wakilnya kelak untuk menjadi wakil parlemen baik di pusat maupun di daerah, “ ucapnya.
Untuk menyambutnya tentu berhadapan dengan potensi negatif yang merusak kelancarannya. Terkait itu, aparat keamanan diharapkan dapat bekerja maksimal pada hari H Pileg, 9 April mendatang.
“Saya sebagai wakil rakyat juga mewakili masyarakat sangat berharap kepada stakeholder baik pihak kepolisian, maupun keamanan yang lain, termasuk panwaslu agar dapat melakukan tindakan keamanan sesuai tupoksi. Harapannya, pesta demokrasi kali ini bisa berjalan dengan aman dan kondusif,†harapnya.
Anggota DPRD dari Partai Gerindra ini pun meminta peran serta pemerintah dalam masalah keamanan Pileg agar maksimal dan terkoordinasi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga dapat berperan serta dalam mengambil langkah pengamanan,
“Satpol PP dan Sat Linmas, harus siap mengawal pelaksanaan Pemilu 2014. Ini merujuk pada upaya peningkatan kesiapsiagaan instansi itu sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan dukungan kelancaran. Saya berharap Satpol PP dan Linmas dapat menyiapkan diri, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat," paparnya.
Wakil rakyat dari Fraksi Golkar di DPRD Kaltim ini meminta kepada Panwaslu sebagai pengadil pemilu untuk dapat tegas menilai bentuk-bentuk pelanggaran yang ada.
“ Banwaslu harus jeli dalam menilai bentuk pelanggaran pemilu. Karena dari hal-hal kecil kelak akan menjadi permasalahan yang besar dan dapat menganggu keamanan pada saat pemilihan umum. Terakhir saya berharap kembali bahwa Panwaslu harus tegas jika ada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran, terutama yang berhubungan dengan money politics. Sudah jelas di dalam undang-undang penerima dan pemberi akan dikenakan sanksi. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat atas terbentuknya komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim yang baru, semoga dalam pemilihan umum kali ini dapat bekerja sesuai tugasnya,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/ adv/yud/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Anggota DPRD Kaltim Josef menyambut baik pelaksanaan pemilihan umum tersebut dengan pandangan yang terbuka. “Pemilihan umum ini merupakan pesta demokrasi yang dinantikan seluruh rakyat di seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Ini merupakan pencerminan wajah bangsa yang bebas memilih wakilnya kelak untuk menjadi wakil parlemen baik di pusat maupun di daerah, “ ucapnya.
Untuk menyambutnya tentu berhadapan dengan potensi negatif yang merusak kelancarannya. Terkait itu, aparat keamanan diharapkan dapat bekerja maksimal pada hari H Pileg, 9 April mendatang.
“Saya sebagai wakil rakyat juga mewakili masyarakat sangat berharap kepada stakeholder baik pihak kepolisian, maupun keamanan yang lain, termasuk panwaslu agar dapat melakukan tindakan keamanan sesuai tupoksi. Harapannya, pesta demokrasi kali ini bisa berjalan dengan aman dan kondusif,†harapnya.
Anggota DPRD dari Partai Gerindra ini pun meminta peran serta pemerintah dalam masalah keamanan Pileg agar maksimal dan terkoordinasi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga dapat berperan serta dalam mengambil langkah pengamanan,
“Satpol PP dan Sat Linmas, harus siap mengawal pelaksanaan Pemilu 2014. Ini merujuk pada upaya peningkatan kesiapsiagaan instansi itu sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan dukungan kelancaran. Saya berharap Satpol PP dan Linmas dapat menyiapkan diri, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat," paparnya.
Wakil rakyat dari Fraksi Golkar di DPRD Kaltim ini meminta kepada Panwaslu sebagai pengadil pemilu untuk dapat tegas menilai bentuk-bentuk pelanggaran yang ada.
“ Banwaslu harus jeli dalam menilai bentuk pelanggaran pemilu. Karena dari hal-hal kecil kelak akan menjadi permasalahan yang besar dan dapat menganggu keamanan pada saat pemilihan umum. Terakhir saya berharap kembali bahwa Panwaslu harus tegas jika ada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran, terutama yang berhubungan dengan money politics. Sudah jelas di dalam undang-undang penerima dan pemberi akan dikenakan sanksi. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat atas terbentuknya komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim yang baru, semoga dalam pemilihan umum kali ini dapat bekerja sesuai tugasnya,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/ adv/yud/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014