Samarinda (ANTARA Kaltim) – Tak kurang 10.370 hektare atau sekitar 80 persen tanaman padi di Kabupaten Penajam diserang hama wereng. Sebaran hama tersebut meluas hingga di perbatasan Penajam-Paser. Akibatnya, petani mengalami kerugian yang cukup besar karena anjloknya produksi padi. Lahan seluas satu hektare yang seharusnya bisa menghasilkan enam ton gabah, produksinya jauh dari angka itu.

Anggota DPRD Kaltim Josef mengatakan, serangan hama tersebut jelas sangat mempengaruhi kondisi sosial di daerah ini, terutama kesejahteraan perekonomian para petani. “Saya melihat langsung keadaan di sana.  Para petani mengeluh tentang kondisi yang terancam gagal panen akibat serangan hama itu.

Mereka mengeluhkan minimnya pasokan obat pembasmi hama. Bahkan ketika mereka ingin membeli, obat tersebut tidak ada atau sudah habis terjual, bahkan terjadinya kekosongan stok obat, “ jelasnya.

Wabah hama wereng ini sudah menjadi siklus tahunan di daerah Penajam. Sayangnya, instansi terkait kurang tanggap menyikapi. Upaya penanggulangan yang dilakukan masih minim hasil. Padahal, inisiatif pemerintah kota maupun provinsi dalam pencegahan wabah tersebut tidak bisa terhindarkan. Para petani pun semakin gelisah.

”Saya juga menyesalkan pemerintah kurang berinisiatif dalam pencegahan, padahal ini merupakan siklus tahunan. Harusnya pemerintah tanggap dan sudah mengantisipasi sebelum serangan hama terjadi. Misalnya dengan menambah stok obat pembasmi hama, jadi tidak kehabisan seperti sekarang. Petani di daerah tersebut sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya pasrah memanen padi jauh dari yang di harapkan,“ terangnya.

Saat ini, kata Josep, semua upaya telah dilakukan untuk mengurangi kerugian petani di sini, meski belum mampu memusnahkan hama secara menyeluruh. “Yang dilakukan petani adalah menyemprot tanaman padi dengan pestisida yang dicampur solar. Tapi hasilnya ternyata tidak maksimal, dan kualitas padi jauh cenderung menurun, dan mungkin tidak aman untuk di konsumsi.

 Itulah dampak dari terbatasnya langkanya obat pembasminya. Saya pikir, pemerintah harus segera bertindak, jangan menunggu lagi,” harapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)




Pewarta:

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014