Samarinda (ANTARA Kaltim)- Alokasi anggaran untuk Dinas Peternakan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2014 mencapai Rp69,44 miliar atau naik 12,44 persen dibanding 2013 sebesar Rp61,76 miliar.
"Peningkatan alokasi APBD Kaltim 2014 untuk Dinas Peternakan ini ditujukan untuk mewujudkan program dua juta ekor sapi secara bertahap dan diharapkan terealisasi pada 2018," ucap Wakil Gubernur Kaltim, HM Mukmin Faisyal di Samarinda, Rabu.
Anggaran tersebut ditujukan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, terutama meningkatnya populasi sapi hingga dua juta ekor pada 2018 yang tersebar di kabupaten dan kota baik di Provinsi Kaltim maupun di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kaltara merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran Kaltim.
Mukmin menyayangkan peningkatan alokasi anggaran APBD Kaltim untuk pengembangan peternakan tidak diikuti dengan meningkatnya anggaran pusat melalui APBN, yaitu hanya sebesar Rp30,76 miliar pada 2014 atau turun 21,05 persen ketimbang 2013 yang mencapai Rp38,29 miliar.
Namun demikian dia tetap mengimbau kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait agar penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN tidak mempengaruhi kinerja, tetapi sebaliknya personel di Dinas Peternakan harus mampu melakukan efsiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran untuk mencapai hasil kerja maksimal.
Menurut dia, jajaran dinas peternakan di daerah justru harus giat meningkatkan kinerja dengan mencari peluang baru untuk pengembangan peternakan, seperti bekerjasama dengan perusahaan sawit untuk melakukan integrasi sapi-sawit, termasuk menggandeng perusahaan tambang untuk memanfaatan lahan eks tambang guna peternakan sapi.
Dia juga mengatakan bahwa selama ini Pemerintah Provinsi Kaltim telah menetapkan sejumlah program prioritas pembangunan daerah telah ditetapkan, seperti untuk peningkatan dan pengembangan pertanian dalam arti luas, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, maupun perikanan dan kelautan.
Terkait peningkatan pendanaan melalui APBD, kata dia lagi, semua itu harus disikapi dengan bekerja cermat, tertib dan cerdas agar target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.
"Pihak terkait harus memprioritaskan kebijakan pembangunan dalam RPJMD untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan sehingga pembangunan peternakan menjadi strategis sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menyukseskan," kata Mukmin. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Peningkatan alokasi APBD Kaltim 2014 untuk Dinas Peternakan ini ditujukan untuk mewujudkan program dua juta ekor sapi secara bertahap dan diharapkan terealisasi pada 2018," ucap Wakil Gubernur Kaltim, HM Mukmin Faisyal di Samarinda, Rabu.
Anggaran tersebut ditujukan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, terutama meningkatnya populasi sapi hingga dua juta ekor pada 2018 yang tersebar di kabupaten dan kota baik di Provinsi Kaltim maupun di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kaltara merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran Kaltim.
Mukmin menyayangkan peningkatan alokasi anggaran APBD Kaltim untuk pengembangan peternakan tidak diikuti dengan meningkatnya anggaran pusat melalui APBN, yaitu hanya sebesar Rp30,76 miliar pada 2014 atau turun 21,05 persen ketimbang 2013 yang mencapai Rp38,29 miliar.
Namun demikian dia tetap mengimbau kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait agar penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN tidak mempengaruhi kinerja, tetapi sebaliknya personel di Dinas Peternakan harus mampu melakukan efsiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran untuk mencapai hasil kerja maksimal.
Menurut dia, jajaran dinas peternakan di daerah justru harus giat meningkatkan kinerja dengan mencari peluang baru untuk pengembangan peternakan, seperti bekerjasama dengan perusahaan sawit untuk melakukan integrasi sapi-sawit, termasuk menggandeng perusahaan tambang untuk memanfaatan lahan eks tambang guna peternakan sapi.
Dia juga mengatakan bahwa selama ini Pemerintah Provinsi Kaltim telah menetapkan sejumlah program prioritas pembangunan daerah telah ditetapkan, seperti untuk peningkatan dan pengembangan pertanian dalam arti luas, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, maupun perikanan dan kelautan.
Terkait peningkatan pendanaan melalui APBD, kata dia lagi, semua itu harus disikapi dengan bekerja cermat, tertib dan cerdas agar target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.
"Pihak terkait harus memprioritaskan kebijakan pembangunan dalam RPJMD untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan sehingga pembangunan peternakan menjadi strategis sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menyukseskan," kata Mukmin. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014