Samarinda (ANTARA Kaltim)- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Provinsi Kaltim akan terus menggandeng banyak pihak untuk menurunkan angka kelahiran atau total fertility rate (TFR) yang masih cukup tinggi di daerah ini.
"Instansi yang akan terus kami gandeng untuk menurunkan TFR antara lain dinas kesehatan, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan organisasi kemasyarakatan," ujar Plt Kepala BKKBN Kaltim Karlina K di Samarinda, Selasa.
Ia mengatakan, pihaknya juga akan memfokuskan pada pembinaan generasi muda dengan program Generasi Berencana (Genre). Sebelumnya, pembinaan Genre hanya pada tingkat SLTA dan mahasiswa sehingga mulai 2014 akan ditambah ke tingkat SLTP.
Hal lain yang harus dilakukan guna menurunkan angka TFR, menurut dia, adalah dengan kampanye, yakni masyarakat diberi pengertian bahwa terlalu banyak anak akan berdampak tidak baik bagi keluarga, seperti pengaruhnya terhadap kesehatan, pendidikan, asupan gizi, dan lainnya.
Baru-baru ini, kata dia, BKKBN Kaltim mendapatkan penilian dari BKKBN pusat berupa "raport merah" di bidang kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) pada posisi 2013, sehingga kerja sama dengan banyak pihak pada 2014 diharapkan mampu menurunkan TFR.
Raport merah yang diperoleh BKKBN Kaltim karena angka TFR di daerah itu mencapai 2,38 persen, sedangkan secara nasional TFR-nya masih lebih baik yang hanya 2,1 persen.
"Untuk menekan TFR kami mengajak masyarakat agar sadar dengan menggunakan alat kontrasepsi, seperti dengan cara memasang spiral, sistem suntik, maupun dengan menggunakan kondom," ujarnya.
Di Kaltim, kata dia, alat kontrasepsi yang banyak digunakan adalah suntik dan pil yang mencapai 40 persen, sedangkan yang diharapkan lebih banyak adalah dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD, Implant, Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).
Terkait alat kontrasepsi bagi warga miskin, Karlina menjelaskan bahwa sejak Januari 2014 telah diberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Dia berharap fasilitas kesehatan tersebut dapat terintegrasi melalui program BPJS yang dapat menunjang ketersedian alat kontrasepsi ke sejumlah daerah yang sulit dijangkau, seperti kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Pihaknya juga berupaya menjamin ketersedian alat kontrasepsi yang meliputi jumlah maupun kualitasnya, selain juga menjamin peningkatan pengelolaan logistik serta penditirbusian alat kontrasepsi ke sejumlah kawasan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Instansi yang akan terus kami gandeng untuk menurunkan TFR antara lain dinas kesehatan, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan organisasi kemasyarakatan," ujar Plt Kepala BKKBN Kaltim Karlina K di Samarinda, Selasa.
Ia mengatakan, pihaknya juga akan memfokuskan pada pembinaan generasi muda dengan program Generasi Berencana (Genre). Sebelumnya, pembinaan Genre hanya pada tingkat SLTA dan mahasiswa sehingga mulai 2014 akan ditambah ke tingkat SLTP.
Hal lain yang harus dilakukan guna menurunkan angka TFR, menurut dia, adalah dengan kampanye, yakni masyarakat diberi pengertian bahwa terlalu banyak anak akan berdampak tidak baik bagi keluarga, seperti pengaruhnya terhadap kesehatan, pendidikan, asupan gizi, dan lainnya.
Baru-baru ini, kata dia, BKKBN Kaltim mendapatkan penilian dari BKKBN pusat berupa "raport merah" di bidang kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) pada posisi 2013, sehingga kerja sama dengan banyak pihak pada 2014 diharapkan mampu menurunkan TFR.
Raport merah yang diperoleh BKKBN Kaltim karena angka TFR di daerah itu mencapai 2,38 persen, sedangkan secara nasional TFR-nya masih lebih baik yang hanya 2,1 persen.
"Untuk menekan TFR kami mengajak masyarakat agar sadar dengan menggunakan alat kontrasepsi, seperti dengan cara memasang spiral, sistem suntik, maupun dengan menggunakan kondom," ujarnya.
Di Kaltim, kata dia, alat kontrasepsi yang banyak digunakan adalah suntik dan pil yang mencapai 40 persen, sedangkan yang diharapkan lebih banyak adalah dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD, Implant, Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).
Terkait alat kontrasepsi bagi warga miskin, Karlina menjelaskan bahwa sejak Januari 2014 telah diberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Dia berharap fasilitas kesehatan tersebut dapat terintegrasi melalui program BPJS yang dapat menunjang ketersedian alat kontrasepsi ke sejumlah daerah yang sulit dijangkau, seperti kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Pihaknya juga berupaya menjamin ketersedian alat kontrasepsi yang meliputi jumlah maupun kualitasnya, selain juga menjamin peningkatan pengelolaan logistik serta penditirbusian alat kontrasepsi ke sejumlah kawasan.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014