Desa rawan pangan di Penajam diminta optimalkan dana desa dari APBN

Desa rawan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, diminta optimalkan dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya.

"Penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Pang Irawan di Penajam, Senin.

Untuk peningkatan ketahanan pangan, kata dia, dibutuhkan sarana prasarana hingga peningkatan kapasitas dan kualitas produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

Sejumlah wilayah yang masuk kategori rawan atau rentan pangan, antara lain Desa Rawa Mulia, Labangka, Rintik, Sesulu, Bukit Subur, Wonosari, Sukomulyo, Binuang, Babulu Laut dan Desa Api-Api.

Kemudian Kelurahan Tanjung Tengah, Pejala, Buluminung, Pantai Lango, Pemaluan, Kampung Baru, Sepan, Riko, Mentawir serta Kelurahan Sepaku.

Indikator rawan dan agak rentan pangan, antara lain wilayah itu tidak memiliki lahan pertanian, tidak terdapat sumber air baku dan air bersih yang mencukupi, hingga akses jalan yang tidak memadai.

"Regulasi pemerintah pusat mengatur dana desa dari APBN dapat digunakan untuk ketahanan pangan sebesar 20 persen," ujarnya.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut harus dioptimalkan untuk pengembangan potensi desa dan kawasan melalui berbagai macam komoditas pangan dengan memanfaatkan lahan desa dan maupun lahan masyarakat.

Penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan perlu digunakan dengan optimalkan terutama desa rawan atau rentan pangan, sehingga kemandirian pangan desa dapat tercapai.

Dana desa yang bersumber dari APBN tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan ketahanan pangan agar desa dapat menyikapi krisis pangan sedini dan secepat mungkin, khususnya desa rawan pangan.

Masyarakat di wilayah rawan pangan dianjurkan menanam tanaman tidak butuh banyak air, seperti umbi-umbian dan sayur-mayur, demikian Pang Irawan.(ADV)