Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemprov Kaltim merasa akan mengalami kesulitan jika pendanaan dari Bank Dunia untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) benar-benar dihentikan pada 2015 karena sebagai pengganrtinya harus mengucurkan dana dari APBD.
"Kesulitan utama yang paling kami rasakan adalah masalah pendanaan, karena selama ini dana yang dikucurkan melalui APBN untuk Kaltim cukup besar," ujar Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat BPMPD Kaltim Musa Ibrahim di Samarinda, Minggu.
Pada 2013 saja, kata dia, dana APBN yang dikucurkan untuk bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk PNPM-MPd di Kaltim dan Kaltara senilai Rp115,75 miliar. Kemudian dari APBD di 10 kabupaten di dua provinsi itu sebesar Rp63,61 miliar sehingga totalnya mencapai Rp179,365 miliar.
Dia mengatakan, wacananya pada 2014 ini merupakan tahun terakhir bantuan pendanaan dari Bank Dunia untuk PNPM-MPd di Indonesia yang kepastiannya setelah dilakukan rapat evaluasi pada 2014 ini.
Apabila dalam evaluasi nanti disepakati tidak ada pendanaan untuk PNPM-MPd pada 2015, maka banyak daerah di Indonesia termasuk di Kaltim yang akan terhambat dalam menciptakan masyarakat desa lebih maju dan sejahtera.
"Provinsi Kaltim yang merupakan daerah dengan status berkembang, tentu akan kesulitan dalam mengalokasikan dana untuk program menyejahterakan masyarakat desa melalui PNPM-MPd, sehingga harus membuat program baru guna tetap meneruskan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut," ujarnya.
Menurut dia, dari dana yang totalnya Rp179,36 miliar itu saja dirasa masih kurang untuk membangun kemandirian masyarakat di perdesaan yang tersebar di sekitar 1.000 desa, apalagi jika bantuan dari APBN untuk PNPM-MPd benar-benar dihentikan pada 2015 karena Bank Dunia tidak lagi membantu, tentu anggaran dari APBD Kaltim dan APBD kabupaten akan semakin tidak berdaya.
Dalam upaya mengantisipasi agar tidak kaget jika ke depan pendanaan tidak lagi diberikan, kata dia, maka dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja (satker) dari semua kabupaten di Kaltim untuk menciptakan formula baru agar PNPM-MPd tetap bisa berlanjut.
Menurut Musa, konsep yang diterapkan dalam PNPM-MPd sangat bagus karena dalam kegiatan itu pemerintah tidak hanya memberikan uang untuk pembangunan desa, tetapi masyarakat diajari untuk mandiri, diajari membuat konsep dan mengimplementasikan.
"Pokoknya masyarakat terlibat mulai proses pemilihan kebutuhan desa, membuat konsep, mengerjakan sendiri apa yang telah diprogramkan ketika anggaran sudah ada, melaporkan, mengawasi, hingga pada tahap pemilaharaan, semua diserahkan kepada masyarakat sehingga terorganisir dan terstruktur," kata Musa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Kesulitan utama yang paling kami rasakan adalah masalah pendanaan, karena selama ini dana yang dikucurkan melalui APBN untuk Kaltim cukup besar," ujar Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat BPMPD Kaltim Musa Ibrahim di Samarinda, Minggu.
Pada 2013 saja, kata dia, dana APBN yang dikucurkan untuk bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk PNPM-MPd di Kaltim dan Kaltara senilai Rp115,75 miliar. Kemudian dari APBD di 10 kabupaten di dua provinsi itu sebesar Rp63,61 miliar sehingga totalnya mencapai Rp179,365 miliar.
Dia mengatakan, wacananya pada 2014 ini merupakan tahun terakhir bantuan pendanaan dari Bank Dunia untuk PNPM-MPd di Indonesia yang kepastiannya setelah dilakukan rapat evaluasi pada 2014 ini.
Apabila dalam evaluasi nanti disepakati tidak ada pendanaan untuk PNPM-MPd pada 2015, maka banyak daerah di Indonesia termasuk di Kaltim yang akan terhambat dalam menciptakan masyarakat desa lebih maju dan sejahtera.
"Provinsi Kaltim yang merupakan daerah dengan status berkembang, tentu akan kesulitan dalam mengalokasikan dana untuk program menyejahterakan masyarakat desa melalui PNPM-MPd, sehingga harus membuat program baru guna tetap meneruskan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut," ujarnya.
Menurut dia, dari dana yang totalnya Rp179,36 miliar itu saja dirasa masih kurang untuk membangun kemandirian masyarakat di perdesaan yang tersebar di sekitar 1.000 desa, apalagi jika bantuan dari APBN untuk PNPM-MPd benar-benar dihentikan pada 2015 karena Bank Dunia tidak lagi membantu, tentu anggaran dari APBD Kaltim dan APBD kabupaten akan semakin tidak berdaya.
Dalam upaya mengantisipasi agar tidak kaget jika ke depan pendanaan tidak lagi diberikan, kata dia, maka dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja (satker) dari semua kabupaten di Kaltim untuk menciptakan formula baru agar PNPM-MPd tetap bisa berlanjut.
Menurut Musa, konsep yang diterapkan dalam PNPM-MPd sangat bagus karena dalam kegiatan itu pemerintah tidak hanya memberikan uang untuk pembangunan desa, tetapi masyarakat diajari untuk mandiri, diajari membuat konsep dan mengimplementasikan.
"Pokoknya masyarakat terlibat mulai proses pemilihan kebutuhan desa, membuat konsep, mengerjakan sendiri apa yang telah diprogramkan ketika anggaran sudah ada, melaporkan, mengawasi, hingga pada tahap pemilaharaan, semua diserahkan kepada masyarakat sehingga terorganisir dan terstruktur," kata Musa. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014