Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur tertarik untuk menjalin kerja sama dengan dompet digital atau e-Wallet dalam rangka memajukan kegiatan ekonomi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM).
Wali Kota Samarinda Andi Harun, di Samarinda, Rabu, mengatakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut birokrasi pemerintahan ikut berubah dengan menerapkan pemerintahan berbasis digital atau digital governance.
Kehadiran digital govermance telah mengubah paradigma birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan lambat menjadi pola komunikasi yang lebih interaktif, cair, dan cepat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terwujud.
"Apalagi kurang lebih 78 persen dari total penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan, sekitar 67 persen penduduk Indonesia sudah memiliki ponsel," kata Andi Harun pula.
Pada kesempatan itu Wali Kota Andi Harun menerima uudiensi dengan PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana) di Ruang Anjungan Karamumus Balai Kota, Samarinda.
Baca juga: Meta tutup ujicoba dompet digital Novi
Merespons ruang komunikasi yang kian terbuka lebar tersebut, pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan secara berkelanjutan langkah-langkah inovatif pada pola interaksi pelayanan publik berbasis digital, salah satunya melalui kerja sama dengan Dompet Digital (Dana) untuk memajukan di semua lini termasuk UMKM, e-Parking, retribusi sampah, dan lain sebagainya.
Ada sebanyak 150 juta pengguna yang telah mendownload, dan ada sebanyak 60 juta pengguna aktif telah memakai dompet digital.
"Pemerintah tengah dituntut prinsip birokrasi berbasis digital, oleh sebab itu pola pelayanan publik berbasis digital ini harus dikembangkan secara berkelanjutan,” kata Andi Harun. Tujuannya tentu untuk mewujudkan tiga pengembangan bagi para pelaku UMKM.
Pertama, nantinya akan ada sosialisasi informasi kepada para pelaku UMKM untuk mengurus perizinan usaha. Setelah itu, para pelaku UMKM akan mendapatkan fasilitasi perizinan usaha dari Kementerian Investasi.
Kedua, para pelaku UMKM juga bisa mendapatkan bantuan berupa fasilitasi penyelesaian hambatan berusaha, sehingga jika menemukan kesulitan maka akan dibantu untuk mencari solusinya.
Baca juga: Infrastruktur luas dan sinergi kunci inklusi keuangan
Terakhir, para pelaku UMKM juga bisa mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan keahlian maupun kemampuan khususnya dari segi pengasahan kemampuan digital, sehingga tidak hanya meningkatkan kompetensi tapi juga daya saing di industri.
Andi mengatakan dengan kalaborasi, kerja sama tentu ini jelas dapat menaikkan standar UMKM lebih baik dan optimal, maka dipastikan banyak tenaga kerja yang bisa terserap dan kemudian berdampak positif tidak hanya bagi perekonomian daerah tapi juga bagi perekonomian nasional.
"Harapannya dengan membantu UMKM dalam memperoleh berbagai kemudahan, mengembangkan talenta daerah, menyerap lapangan pekerjaan, tentunya nantinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Andi Harun pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
Wali Kota Samarinda Andi Harun, di Samarinda, Rabu, mengatakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut birokrasi pemerintahan ikut berubah dengan menerapkan pemerintahan berbasis digital atau digital governance.
Kehadiran digital govermance telah mengubah paradigma birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan lambat menjadi pola komunikasi yang lebih interaktif, cair, dan cepat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terwujud.
"Apalagi kurang lebih 78 persen dari total penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan, sekitar 67 persen penduduk Indonesia sudah memiliki ponsel," kata Andi Harun pula.
Pada kesempatan itu Wali Kota Andi Harun menerima uudiensi dengan PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana) di Ruang Anjungan Karamumus Balai Kota, Samarinda.
Baca juga: Meta tutup ujicoba dompet digital Novi
Merespons ruang komunikasi yang kian terbuka lebar tersebut, pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan secara berkelanjutan langkah-langkah inovatif pada pola interaksi pelayanan publik berbasis digital, salah satunya melalui kerja sama dengan Dompet Digital (Dana) untuk memajukan di semua lini termasuk UMKM, e-Parking, retribusi sampah, dan lain sebagainya.
Ada sebanyak 150 juta pengguna yang telah mendownload, dan ada sebanyak 60 juta pengguna aktif telah memakai dompet digital.
"Pemerintah tengah dituntut prinsip birokrasi berbasis digital, oleh sebab itu pola pelayanan publik berbasis digital ini harus dikembangkan secara berkelanjutan,” kata Andi Harun. Tujuannya tentu untuk mewujudkan tiga pengembangan bagi para pelaku UMKM.
Pertama, nantinya akan ada sosialisasi informasi kepada para pelaku UMKM untuk mengurus perizinan usaha. Setelah itu, para pelaku UMKM akan mendapatkan fasilitasi perizinan usaha dari Kementerian Investasi.
Kedua, para pelaku UMKM juga bisa mendapatkan bantuan berupa fasilitasi penyelesaian hambatan berusaha, sehingga jika menemukan kesulitan maka akan dibantu untuk mencari solusinya.
Baca juga: Infrastruktur luas dan sinergi kunci inklusi keuangan
Terakhir, para pelaku UMKM juga bisa mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan keahlian maupun kemampuan khususnya dari segi pengasahan kemampuan digital, sehingga tidak hanya meningkatkan kompetensi tapi juga daya saing di industri.
Andi mengatakan dengan kalaborasi, kerja sama tentu ini jelas dapat menaikkan standar UMKM lebih baik dan optimal, maka dipastikan banyak tenaga kerja yang bisa terserap dan kemudian berdampak positif tidak hanya bagi perekonomian daerah tapi juga bagi perekonomian nasional.
"Harapannya dengan membantu UMKM dalam memperoleh berbagai kemudahan, mengembangkan talenta daerah, menyerap lapangan pekerjaan, tentunya nantinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Andi Harun pula.
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023