Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kaltim Ali Hamdi mengatakan, keberadaan mamalia perairan tawar endemik khas Kalimantan Timur, yakni pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) tengah menuju ambang kepunahan. Harus diakui bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh lembaga/peneliti nasional termasuk mengadakan suatu kawasan konservasi berkerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
Namun, semua itu masih dirasakan kurang maksimal mengingat hingga saat ini masih belum ada suatu kawasan konservasi yang ideal bagi hewan maskot Kalimantan itu. Oleh sebab itu tidak heran jika keberadaannya makin lama semakin menuju kepunahan.
“Di Desa Tunjungan, Muara Kaman, Kutai Kertanegara salah satu contohnya. Di sana laporan masyarakat maupun dinas terkait setempat menyatakan tiap tahun intensitas kegiatan pesut semakin berkurang. Ini merupakan tanda semakin minimnya populasi pesut sekarang,â€ucap Ali Hamdi.
Politikus asal FPKS itu mengatakan perlu ada langkah konkret yang serius guna menyelamatkan pesut dari kepunahan. Langkah tersebut tidak hanya dilakukan oleh LSM yang peduli terhadap kelestariannya, melainkan oleh pemangku kebijakan di daerah.
“Berdasarkan penelitian terakhir sebuah lembaga dari Jepang ada kesimpulan bahwa total populasi pesut di Sungai Mahakam tidak lebih dari 90 ekor. Jumlah ini akan terus berkurang tiap tahunnya jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah,†kata politikus asal daerah pemilihan Kukar-Kubar itu.
Sebuah kawasan konservasi yang ideal adalah sungai yang selain tidak tercemar juga minim aktivitas manusia di atasnya. Mengingat salah satu faktor penyebab berkurangnya jumlah pesut adalah karena terkena mesin perahu masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki peran yang sangat stategis menjaga kelestarian pesut Mahakam. Di antaranya dengan melakukan upaya koordinasi maupun kerjasama dengan pemerintah kabupaten bersangkutan guna melakukan berbagai upaya yang diharapkan mampu mempertahankan pesut dari ancaman jurang kepunahan.
Oleh karena itu sebut Hamdi, dibutuhkan adanya sebuah peraturan daerah yang berguna sebagai payung hukum guna memperkuat arah kebijakan-kebijakan yang diambil, selain sharing anggaran pelestarian yang jelas antara provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dewan terutama Fraksi PKS sangat mendukung pelestarian pesut Mahakam karena selain ikon Kalimantan, jika dikelola dengan baik akan menjadi salah satu objek wisata potensial. Jadi ketika ada perda maka kinerja aparat di lapangan akan semakin maksimal,†pungkas Ali Hamdi. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Namun, semua itu masih dirasakan kurang maksimal mengingat hingga saat ini masih belum ada suatu kawasan konservasi yang ideal bagi hewan maskot Kalimantan itu. Oleh sebab itu tidak heran jika keberadaannya makin lama semakin menuju kepunahan.
“Di Desa Tunjungan, Muara Kaman, Kutai Kertanegara salah satu contohnya. Di sana laporan masyarakat maupun dinas terkait setempat menyatakan tiap tahun intensitas kegiatan pesut semakin berkurang. Ini merupakan tanda semakin minimnya populasi pesut sekarang,â€ucap Ali Hamdi.
Politikus asal FPKS itu mengatakan perlu ada langkah konkret yang serius guna menyelamatkan pesut dari kepunahan. Langkah tersebut tidak hanya dilakukan oleh LSM yang peduli terhadap kelestariannya, melainkan oleh pemangku kebijakan di daerah.
“Berdasarkan penelitian terakhir sebuah lembaga dari Jepang ada kesimpulan bahwa total populasi pesut di Sungai Mahakam tidak lebih dari 90 ekor. Jumlah ini akan terus berkurang tiap tahunnya jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah,†kata politikus asal daerah pemilihan Kukar-Kubar itu.
Sebuah kawasan konservasi yang ideal adalah sungai yang selain tidak tercemar juga minim aktivitas manusia di atasnya. Mengingat salah satu faktor penyebab berkurangnya jumlah pesut adalah karena terkena mesin perahu masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki peran yang sangat stategis menjaga kelestarian pesut Mahakam. Di antaranya dengan melakukan upaya koordinasi maupun kerjasama dengan pemerintah kabupaten bersangkutan guna melakukan berbagai upaya yang diharapkan mampu mempertahankan pesut dari ancaman jurang kepunahan.
Oleh karena itu sebut Hamdi, dibutuhkan adanya sebuah peraturan daerah yang berguna sebagai payung hukum guna memperkuat arah kebijakan-kebijakan yang diambil, selain sharing anggaran pelestarian yang jelas antara provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dewan terutama Fraksi PKS sangat mendukung pelestarian pesut Mahakam karena selain ikon Kalimantan, jika dikelola dengan baik akan menjadi salah satu objek wisata potensial. Jadi ketika ada perda maka kinerja aparat di lapangan akan semakin maksimal,†pungkas Ali Hamdi. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014