Samarinda (ANTARA Kaltim)- Di kala banyak pihak berjuang untuk menimbulkan keaktifan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, hal yang seakan bertolak belakang justru didapati di lapangan oleh para wakil rakyat.
Di beberapa daerah ditemukan hingga ratusan warganya belum terdata sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Legislatif 2014.
“Saya menemukan persoalan tersebut ketika melakukan reses di Semoga Jaya Desa Pengadan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. Di daerah tersebut ada kurang lebih 700 pemilih, namun sayangnya 400 orang lebih mengaku belum masuk dalam DPT,†ucap Yosep.
Tidak hanya sampai di situ, kondisi tersebut diperparah letak TPS dengan permukiman warga yang jaraknya cukup jauh, yakni kurang lebih mencapai 5 – 10 km, sehingga mengundang keluhan.
“Bayangkan saja masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan berkebun satu hari harus meninggalkan kegiatan rutin mereka sehari-hari untuk pergi ke tempat yang menurut survei tidak begitu berarti bagi masyarakat. Terlebih dengan jarak yang cukup jauh,†tegas Yosef.
Politisi asal Gerindra itu menjelaskan orang awam pun sudah dapat memprediksikan jika kondisinya tidak berubah maka akan banyak orang yang golput. “Jika di Kaliorang saja sudah mencapai 400 orang, dapat dibayangkan jika digabung dengan daerah lain,†kata Yosef.
Untuk itu ia meminta kepada KPU setempat segera melakukan pendataan hingga ke daerah-daerah pedesaan dan pedalaman agar nantinya mampu meminimalkan kemungkinan ada pihak yang belum terdaftar di DPT.
Yosep mengatakan tidak hanya soal DPT yang mengemuka dalam resesnya, persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah listrik, air bersih, pendidikan hingga infrastruktur yang menuntut untuk segera diselesaikan.
“Banyak jalan rusak baik di poros Samarinda – Bontang, Bengalon –Sangkulirang, hingga Muara Wahau menuju Berau. Masyarakat seakan dipaksa untuk menerima mengingat sudah bertahun-tahun tidak ada perhatian serius dari pemerintah,â€jelasnya.
Persoalan air bersih dan listrik masih menjadi beban di sejumlah daerah mulai dari di Kaliorang Pengadan, Tepian Terap, hingga Gunung Tabur masih mengalami masalah yang sudah berpuluh tahun belum selesai tersebut.
Ditambahkan Yosep, demikian halnya dengan pendidikan banyak masyarakat yang mengeluhkan masalah beasiswa tidak merata. Dikarenakan minimnya sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi.
“Tidak masuk akal ketika pemerintah memberlakukan sistem online bagi pendaftaran beasiswa Kaltim Cemerlang sedangkan sarana informasi dan komunikasi didesa-desa tidak diperhatikan. Alhasil, sebagian besar anak di desa yang hanya bekerja sebagai petani dan berkebun dipaksa mengalah dengan warga kota,â€
Dinas pendidikan diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dan memberikan pengecualian kepada warga pedesaan agar nantinya mampu bersaing dengan warga perkotaan mengingat hakikat pendidikan adalah hak setiap warga negara. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Di beberapa daerah ditemukan hingga ratusan warganya belum terdata sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Legislatif 2014.
“Saya menemukan persoalan tersebut ketika melakukan reses di Semoga Jaya Desa Pengadan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. Di daerah tersebut ada kurang lebih 700 pemilih, namun sayangnya 400 orang lebih mengaku belum masuk dalam DPT,†ucap Yosep.
Tidak hanya sampai di situ, kondisi tersebut diperparah letak TPS dengan permukiman warga yang jaraknya cukup jauh, yakni kurang lebih mencapai 5 – 10 km, sehingga mengundang keluhan.
“Bayangkan saja masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan berkebun satu hari harus meninggalkan kegiatan rutin mereka sehari-hari untuk pergi ke tempat yang menurut survei tidak begitu berarti bagi masyarakat. Terlebih dengan jarak yang cukup jauh,†tegas Yosef.
Politisi asal Gerindra itu menjelaskan orang awam pun sudah dapat memprediksikan jika kondisinya tidak berubah maka akan banyak orang yang golput. “Jika di Kaliorang saja sudah mencapai 400 orang, dapat dibayangkan jika digabung dengan daerah lain,†kata Yosef.
Untuk itu ia meminta kepada KPU setempat segera melakukan pendataan hingga ke daerah-daerah pedesaan dan pedalaman agar nantinya mampu meminimalkan kemungkinan ada pihak yang belum terdaftar di DPT.
Yosep mengatakan tidak hanya soal DPT yang mengemuka dalam resesnya, persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah listrik, air bersih, pendidikan hingga infrastruktur yang menuntut untuk segera diselesaikan.
“Banyak jalan rusak baik di poros Samarinda – Bontang, Bengalon –Sangkulirang, hingga Muara Wahau menuju Berau. Masyarakat seakan dipaksa untuk menerima mengingat sudah bertahun-tahun tidak ada perhatian serius dari pemerintah,â€jelasnya.
Persoalan air bersih dan listrik masih menjadi beban di sejumlah daerah mulai dari di Kaliorang Pengadan, Tepian Terap, hingga Gunung Tabur masih mengalami masalah yang sudah berpuluh tahun belum selesai tersebut.
Ditambahkan Yosep, demikian halnya dengan pendidikan banyak masyarakat yang mengeluhkan masalah beasiswa tidak merata. Dikarenakan minimnya sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi.
“Tidak masuk akal ketika pemerintah memberlakukan sistem online bagi pendaftaran beasiswa Kaltim Cemerlang sedangkan sarana informasi dan komunikasi didesa-desa tidak diperhatikan. Alhasil, sebagian besar anak di desa yang hanya bekerja sebagai petani dan berkebun dipaksa mengalah dengan warga kota,â€
Dinas pendidikan diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dan memberikan pengecualian kepada warga pedesaan agar nantinya mampu bersaing dengan warga perkotaan mengingat hakikat pendidikan adalah hak setiap warga negara. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013