Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Dewan Riset Daerah (DRD) Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan lokakarya, untuk merumuskan agenda riset daerah periode 2014-2018.
"Agenda itu akan menjadi acuan seluruh instansi maupun 'stakeholder' atau pemangku kepentingan di Kukar dalam upaya percepatan pembangunan menuju masyarakat sejahtera berkeadilan," ujar Ketua Panitia Lokakarya DRD, Tulus, Rabu.
Lokakarya yang berlangsung di ruang serbaguna Kantor Bupati pada Selasa (10/12) itu dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Setkab Kukar Didi Ramyadi dan dihadiri pengurus DRD, sejumlah kepala instansi, lurah serta mahasiswa.
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan APBD 2014 sebesar Rp7,6 triliun itu kata Didi, dihadapkan dengan berbagai fenomena dan problematika pembangunan daerah yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang hampir sama dengan daerah lainnya di Indonesia.
Sehingga menurut Didi, diperlukan solusi dan kekuatan baru untuk mendorong dan menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, agar Kukar tetap maju dan berkembang sesuai arah dan tujuan pembangunan daerah.
Pengalaman kata dia telah menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi yang berakar pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang dimiliki, telah memberikan solusi dan kekuatan untuk bersaing serta berpeluang dalam kancah perdagangan internasional yang kompetitif.
"Kemampuan teknologi yang dimiliki oleh suatu bangsa akan sangat menentukan daya saing, sehingga semua negara di dunia berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dalam penguasaan Iptek," ujarnya.
Maka dikatakan Didi, perlu diciptakan kondisi tertentu dan upaya percepatan untuk mengatasi masalah-masalah dalam pengembangan Iptek itu sendiri.
"Misalnya, keterbatasan Sumber Daya Iptek, belum berkembangnya budaya iptek, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek, lemahnya sinergi kebijakan iptek, belum terkaitnya kegiatan riset dengan perencanaan kebutuhan nyata, serta belum maksimalnya kelembagaan Litbang," katanya.
Pembangunan Iptek menurut Didi tidak bisa dipisahkan dari upaya menegakkan martabat bangsa.
"Iptek sebagai pilar pembangunan merupakan modal jawaban permasalahan yang muncul selama ini, dalam upaya menjadikan bangsa yang bermartabat, berharga diri dan mandiri," ungkapnya.
Melalui lokakarya DRD Kukar tahun ini lanjut dia, akan lahir agenda riset daerah yang fokus dan bermurara pada pembangunan daerah dengan berujung pada kemandirian, kesejahteraan rakyat dan kearifan lokal di Kukar.
"Sehingga, ini semakin memantapkan arah kebijakan strategi pembangunan daerah dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Kukar ke depan," katanya.
Dalam meningkatkan sinergitas kerjasama dan kemitraan strategis antara para pemangku kepentingan guna membawa Kukar yang lebih baik menurut Didi, hendaknya merujuk pada isu-isu penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan permasalahan aktual, strategis seperti penyelenggaraan pemerintahan, infrastruktur dan suprastruktur pembangunan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, energi terbarukan serta isu-isu lainnya.
Didi berpesan agar hasil agenda riset daerah itu harus dikawal dan di dukung oleh semua pemangku kepentingan baik DPRD, SKPD, pihak swasta wasta, dunia usaha, perguruan tinggi dan seluruh lapisan masyarakat.
"Hal tersebut agar dhasilkan 'output' pembangunan daerah yang berbasis program penelitian dan pengembangan, dalam rangka akselerasi pembangunan Kukar yang sejahtera dan berkeadilan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Agenda itu akan menjadi acuan seluruh instansi maupun 'stakeholder' atau pemangku kepentingan di Kukar dalam upaya percepatan pembangunan menuju masyarakat sejahtera berkeadilan," ujar Ketua Panitia Lokakarya DRD, Tulus, Rabu.
Lokakarya yang berlangsung di ruang serbaguna Kantor Bupati pada Selasa (10/12) itu dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Setkab Kukar Didi Ramyadi dan dihadiri pengurus DRD, sejumlah kepala instansi, lurah serta mahasiswa.
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan APBD 2014 sebesar Rp7,6 triliun itu kata Didi, dihadapkan dengan berbagai fenomena dan problematika pembangunan daerah yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang hampir sama dengan daerah lainnya di Indonesia.
Sehingga menurut Didi, diperlukan solusi dan kekuatan baru untuk mendorong dan menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, agar Kukar tetap maju dan berkembang sesuai arah dan tujuan pembangunan daerah.
Pengalaman kata dia telah menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi yang berakar pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang dimiliki, telah memberikan solusi dan kekuatan untuk bersaing serta berpeluang dalam kancah perdagangan internasional yang kompetitif.
"Kemampuan teknologi yang dimiliki oleh suatu bangsa akan sangat menentukan daya saing, sehingga semua negara di dunia berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dalam penguasaan Iptek," ujarnya.
Maka dikatakan Didi, perlu diciptakan kondisi tertentu dan upaya percepatan untuk mengatasi masalah-masalah dalam pengembangan Iptek itu sendiri.
"Misalnya, keterbatasan Sumber Daya Iptek, belum berkembangnya budaya iptek, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek, lemahnya sinergi kebijakan iptek, belum terkaitnya kegiatan riset dengan perencanaan kebutuhan nyata, serta belum maksimalnya kelembagaan Litbang," katanya.
Pembangunan Iptek menurut Didi tidak bisa dipisahkan dari upaya menegakkan martabat bangsa.
"Iptek sebagai pilar pembangunan merupakan modal jawaban permasalahan yang muncul selama ini, dalam upaya menjadikan bangsa yang bermartabat, berharga diri dan mandiri," ungkapnya.
Melalui lokakarya DRD Kukar tahun ini lanjut dia, akan lahir agenda riset daerah yang fokus dan bermurara pada pembangunan daerah dengan berujung pada kemandirian, kesejahteraan rakyat dan kearifan lokal di Kukar.
"Sehingga, ini semakin memantapkan arah kebijakan strategi pembangunan daerah dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Kukar ke depan," katanya.
Dalam meningkatkan sinergitas kerjasama dan kemitraan strategis antara para pemangku kepentingan guna membawa Kukar yang lebih baik menurut Didi, hendaknya merujuk pada isu-isu penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan permasalahan aktual, strategis seperti penyelenggaraan pemerintahan, infrastruktur dan suprastruktur pembangunan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, energi terbarukan serta isu-isu lainnya.
Didi berpesan agar hasil agenda riset daerah itu harus dikawal dan di dukung oleh semua pemangku kepentingan baik DPRD, SKPD, pihak swasta wasta, dunia usaha, perguruan tinggi dan seluruh lapisan masyarakat.
"Hal tersebut agar dhasilkan 'output' pembangunan daerah yang berbasis program penelitian dan pengembangan, dalam rangka akselerasi pembangunan Kukar yang sejahtera dan berkeadilan. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013