Penajam (ANTARA Kaltim) - Legislator dari Komisi III DPRD Kabupaten Panajam Paser Utara Hamdam, meminta pemerintah kabupaten setempat memprioritaskan pembangunan gedung perkantoran pada 2014.
"Sampai saat ini, masih ada sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang harus menyewa kantor. Pembangunan kantor untuk seluruh SKPD sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah disusun pemerintah untuk lima tahun mendatang," ungkap Hamdam, Kamis.
Jika SKPD terus dibiarkan menyewa kantor kata Hamdam maka anggaran yang dibutuhkan cukup besar.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kantor memang cukup besar tetapi hanya sekali saja dan gedungnya bisa dipakai dalam kurung waktu lama dibandingkan dengan menyewa yang setiap tahun harus dianggarkan. Saya juga mendukung rencana bupati yang akan membangun kantor satu atap,†jelasnya.
Pembangunan kantor satu atap itu menurut Hamdam akan lebih efektif sebab akan ditempati sejumlah SKPD sehingga lebih memudahkan melakukan koordinasi.
"Rencana tersebut sangat rasional, untuk lebih memudahkan dalam berkoordinasi, juga lebih efektif karena bisa menghemat ruang,†katanya.
Namun, rencana pemerintah setempat untuk mengintegrasikan kawasan perkantoran dengan pusat perbelanjaan menurut politisi PAN itu perlu dikaji lebih serius lagi.
"Rencana tersebut, perlu dilakukan diskusi antara pemkab dengan DPRD dengan melibatkan ahli," kata Hamdam.
Selain memprioritaskan pembangunan kantor untuk SKPD lanjut Hamdam, pemerintah juga harus menyelesaikan infrastruktur khususnya jalan yang selama ini terkendala pembebasan lahan.
"Jangan sampai proyek jalan tersebut, tidak dilanjutkan dan terbengkalai. Jadi, tahun depan tidak ada lagi proyek yang terkendala pembebasan lahan,†harapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Sampai saat ini, masih ada sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang harus menyewa kantor. Pembangunan kantor untuk seluruh SKPD sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah disusun pemerintah untuk lima tahun mendatang," ungkap Hamdam, Kamis.
Jika SKPD terus dibiarkan menyewa kantor kata Hamdam maka anggaran yang dibutuhkan cukup besar.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kantor memang cukup besar tetapi hanya sekali saja dan gedungnya bisa dipakai dalam kurung waktu lama dibandingkan dengan menyewa yang setiap tahun harus dianggarkan. Saya juga mendukung rencana bupati yang akan membangun kantor satu atap,†jelasnya.
Pembangunan kantor satu atap itu menurut Hamdam akan lebih efektif sebab akan ditempati sejumlah SKPD sehingga lebih memudahkan melakukan koordinasi.
"Rencana tersebut sangat rasional, untuk lebih memudahkan dalam berkoordinasi, juga lebih efektif karena bisa menghemat ruang,†katanya.
Namun, rencana pemerintah setempat untuk mengintegrasikan kawasan perkantoran dengan pusat perbelanjaan menurut politisi PAN itu perlu dikaji lebih serius lagi.
"Rencana tersebut, perlu dilakukan diskusi antara pemkab dengan DPRD dengan melibatkan ahli," kata Hamdam.
Selain memprioritaskan pembangunan kantor untuk SKPD lanjut Hamdam, pemerintah juga harus menyelesaikan infrastruktur khususnya jalan yang selama ini terkendala pembebasan lahan.
"Jangan sampai proyek jalan tersebut, tidak dilanjutkan dan terbengkalai. Jadi, tahun depan tidak ada lagi proyek yang terkendala pembebasan lahan,†harapnya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013