Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar mampu meningkatkan layanan jaminan sosial tersebut kepada masyarakat.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan program unggulan BPJS Kesehatan harus tersosialisasikan dengan baik sehingga bisa dipahami dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Kami dukung program-program BPJS, tapi masyarakat juga harus paham apa saja programnya, agar tidak salah tafsir dan gagal paham," kata dia di Samarinda, Senin.
Menurut dia, tidak satupun pegawai, termasuk non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim yang tidak tersentuh program BPJS.
"Ini bukti Pemprov Kaltim paham dan mendukung penuh program BPJS, selaku penyelenggara jaminan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia," katanya.
Namun, kata dia, terkait dengan masyarakat secara umum tidak bisa disamaratakan kemampuan untuk memahami program yang diluncurkan BPJS.
Oleh karena itu, dia berharap, pihak BPJS lebih intensif berkomunikasi dan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat sebagai jalan terbaik guna mencegah masalah.
Sebab, kata Hadi, tidak sedikit permasalahan yang dihadapi BPJS hanya karena ketidaktahuan dan kekurangpahaman masyarakat terhadap program yang ada.
"Itu belum lagi kalau ada perubahan kebijakan atau program berganti. Menurut saya langkah terbaik adalah BPJS tetap intensif berkomunikasi ke masyarakat melalui sosialisasi," kata dia.
Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Mohammad Iqbal Anas Ma'ruf menyampaikan apresiasi atas perhatian besar Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Wagub Hadi Mulyadi terkait dengan program dan kinerja BPJS Kesehatan.
"Sinergi kita sangat baik dengan Pemprov Kaltim. Dan tidak ada isu pemprov bayar telat. Itu terjadi di zaman lama, di tahun 2019," katanya.(Adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan program unggulan BPJS Kesehatan harus tersosialisasikan dengan baik sehingga bisa dipahami dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Kami dukung program-program BPJS, tapi masyarakat juga harus paham apa saja programnya, agar tidak salah tafsir dan gagal paham," kata dia di Samarinda, Senin.
Menurut dia, tidak satupun pegawai, termasuk non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim yang tidak tersentuh program BPJS.
"Ini bukti Pemprov Kaltim paham dan mendukung penuh program BPJS, selaku penyelenggara jaminan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia," katanya.
Namun, kata dia, terkait dengan masyarakat secara umum tidak bisa disamaratakan kemampuan untuk memahami program yang diluncurkan BPJS.
Oleh karena itu, dia berharap, pihak BPJS lebih intensif berkomunikasi dan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat sebagai jalan terbaik guna mencegah masalah.
Sebab, kata Hadi, tidak sedikit permasalahan yang dihadapi BPJS hanya karena ketidaktahuan dan kekurangpahaman masyarakat terhadap program yang ada.
"Itu belum lagi kalau ada perubahan kebijakan atau program berganti. Menurut saya langkah terbaik adalah BPJS tetap intensif berkomunikasi ke masyarakat melalui sosialisasi," kata dia.
Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Mohammad Iqbal Anas Ma'ruf menyampaikan apresiasi atas perhatian besar Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Wagub Hadi Mulyadi terkait dengan program dan kinerja BPJS Kesehatan.
"Sinergi kita sangat baik dengan Pemprov Kaltim. Dan tidak ada isu pemprov bayar telat. Itu terjadi di zaman lama, di tahun 2019," katanya.(Adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023