Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Dewan Pengupahan Daerah (DPKab) Kutai Kartanegara (Kukar) sepakat menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kukar tahun 2014 sebesar Rp2.070.530, pada acara kesepakatan penetapan UMK Kukar, Selasa (12/11), di hotel Grand Yuda jalan Jelawat, Tenggarong, yang dihadiri 13 anggota DPKab Kukar.
UMK Kukar tahun 2014 tersebut lebih tinggi dari 2013 yaitu Rp1.908.146, atau berarti naik sebesar Rp162.384 atau 8,51 persen. Jumlah tersebut juga lebih tinggi dari UMP Kaltim 2014 yaitu Rp1.886.315.
Sekretaris DPKab Kukar H Panut mengatakan, sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan UMK Kukar 2014 itu, diantaranya data survey kebutuhan hidup layak (KHL) di Kukar yaitu Rp 2.185.607.
Sebagai bahan pertimbangan lainnya, yaitu DPKab Kukar telah menghasilkan alternatif untuk memutuskan UMK 2014, yaitu inflasi 8,51 persen dan pertumbuhan ekonomi tanpa Migas ditambah KHL kenaikan sebesar Rp162.384 ditambah UMK 2013 Rp1.908.146, mejadi Rp2.135.500 atau naik 11,91 persen dibanding UMK 2013.
Alternatif berikutnya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan Migas Rp132.900 ditambah UMK 2013 menjadi Rp2.041.046. Kemudian, Inflasi dan pertumbuhan Migas ditambah UMK 2013 menjadi Rp2.135.406. Lalu berdasarkan UMK 2013 pertumbuhan ekonomi tanpa Migas ditambah pertumbuhan ekonomi dengan Migas dibagi tiga menghasilkan angka Rp 2.418.765.
"Dari dasar alternatif tersebut maka kesimpulan akhir disepakati UMK 2014 menjadi Rp2.070.530," katanya, Rabu (13/11).
Dikatakannya kesimpulan besaran UMK 2014 itu akan diserahkan kepada Bupati Kukar, untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Gubernur Kaltim untuk ditetapkan.
Untuk diketahui DPKab Kukar terdiri atas unsur dari Pemkab Kukar, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kukar, dan Sarikat Pekerja Kukar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
UMK Kukar tahun 2014 tersebut lebih tinggi dari 2013 yaitu Rp1.908.146, atau berarti naik sebesar Rp162.384 atau 8,51 persen. Jumlah tersebut juga lebih tinggi dari UMP Kaltim 2014 yaitu Rp1.886.315.
Sekretaris DPKab Kukar H Panut mengatakan, sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan UMK Kukar 2014 itu, diantaranya data survey kebutuhan hidup layak (KHL) di Kukar yaitu Rp 2.185.607.
Sebagai bahan pertimbangan lainnya, yaitu DPKab Kukar telah menghasilkan alternatif untuk memutuskan UMK 2014, yaitu inflasi 8,51 persen dan pertumbuhan ekonomi tanpa Migas ditambah KHL kenaikan sebesar Rp162.384 ditambah UMK 2013 Rp1.908.146, mejadi Rp2.135.500 atau naik 11,91 persen dibanding UMK 2013.
Alternatif berikutnya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan Migas Rp132.900 ditambah UMK 2013 menjadi Rp2.041.046. Kemudian, Inflasi dan pertumbuhan Migas ditambah UMK 2013 menjadi Rp2.135.406. Lalu berdasarkan UMK 2013 pertumbuhan ekonomi tanpa Migas ditambah pertumbuhan ekonomi dengan Migas dibagi tiga menghasilkan angka Rp 2.418.765.
"Dari dasar alternatif tersebut maka kesimpulan akhir disepakati UMK 2014 menjadi Rp2.070.530," katanya, Rabu (13/11).
Dikatakannya kesimpulan besaran UMK 2014 itu akan diserahkan kepada Bupati Kukar, untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Gubernur Kaltim untuk ditetapkan.
Untuk diketahui DPKab Kukar terdiri atas unsur dari Pemkab Kukar, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kukar, dan Sarikat Pekerja Kukar. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013