Anggaran dana desa (DD) untuk 841 desa di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2023 mencapai Rp777,27 miliar atau mengalami kenaikan 2,18 persen ketimbang 2022, yang senilai Rp760,29 miliar untuk desa yang sama.
"Pada 2020 hingga 2022 penggunaan DD difokuskan untuk penanggulangan dampak COVID-19, namun pada 2023 difokuskan untuk pemulihan ekonomi," ujar Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Sri Wartini di Samarinda, Kaltim, Senin.
Selain untuk pemulihan ekonomi, DD tahun depan juga untuk peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, namun tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka.
Persoalan yang masih mengemuka di desa masing-masing tersebut antara lain bisa untuk penanganan stunting, pelaksanaan kegiatan secara padat karya tunai, pengembangan ekonomi desa, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai dengan kewenangan desa.
Ia merinci nilai DD 2023 yang sebesar Rp777,27 miliar tersebut, untuk Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang paling besar menerima DD, yakni senilai Rp186,9 miliar untuk 193 desa yang tersebar di 18 kecamatan.
Kemudian, Kabupaten Kutai Barat dengan Rp156,9 miliar untuk untuk 190 desa di 16 kecamatan dan untuk Kabupaten Kutai Timur dengan nilai Rp144,78 miliar untuk 139 desa di 18 kecamatan.
Di Kabupaten Paser dengan nilai Rp118,4 miliar untuk 139 desa yang tersebar di 10 kecamatan dan Kabupaten Berau senilai Rp90,74 miliar untuk 100 desa di 10 kecamatan.
Selanjutnya, di Kabupaten Mahakam Ulu tahun depan menerima DD senilai Rp51,09 miliar untuk 50 desa yang tersebar di 5 kecamatan dan di Kabupaten Penajam Paser Utara menerima Rp28,44 untuk 30 desa di 4 kecamatan.
Ia juga mengatakan, pengalokasian DD dilakukan berdasarkan formulasi dengan mengacu pada empat indikator, pertama adalah indikator jumlah penduduk dengan bobot 10 persen, kedua, indikator angka kemiskinan desa memiliki bobot 40 persen.
"Ketiga adalah indikator luas wilayah desa dengan bobot 10 persen dan yang keempat adalah indikator tingkat kesulitan geografis. Pada indikator ini juga memiliki bobot tinggi yang sebesar 40 persen," kata Sri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Pada 2020 hingga 2022 penggunaan DD difokuskan untuk penanggulangan dampak COVID-19, namun pada 2023 difokuskan untuk pemulihan ekonomi," ujar Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Sri Wartini di Samarinda, Kaltim, Senin.
Selain untuk pemulihan ekonomi, DD tahun depan juga untuk peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, namun tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka.
Persoalan yang masih mengemuka di desa masing-masing tersebut antara lain bisa untuk penanganan stunting, pelaksanaan kegiatan secara padat karya tunai, pengembangan ekonomi desa, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai dengan kewenangan desa.
Ia merinci nilai DD 2023 yang sebesar Rp777,27 miliar tersebut, untuk Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang paling besar menerima DD, yakni senilai Rp186,9 miliar untuk 193 desa yang tersebar di 18 kecamatan.
Kemudian, Kabupaten Kutai Barat dengan Rp156,9 miliar untuk untuk 190 desa di 16 kecamatan dan untuk Kabupaten Kutai Timur dengan nilai Rp144,78 miliar untuk 139 desa di 18 kecamatan.
Di Kabupaten Paser dengan nilai Rp118,4 miliar untuk 139 desa yang tersebar di 10 kecamatan dan Kabupaten Berau senilai Rp90,74 miliar untuk 100 desa di 10 kecamatan.
Selanjutnya, di Kabupaten Mahakam Ulu tahun depan menerima DD senilai Rp51,09 miliar untuk 50 desa yang tersebar di 5 kecamatan dan di Kabupaten Penajam Paser Utara menerima Rp28,44 untuk 30 desa di 4 kecamatan.
Ia juga mengatakan, pengalokasian DD dilakukan berdasarkan formulasi dengan mengacu pada empat indikator, pertama adalah indikator jumlah penduduk dengan bobot 10 persen, kedua, indikator angka kemiskinan desa memiliki bobot 40 persen.
"Ketiga adalah indikator luas wilayah desa dengan bobot 10 persen dan yang keempat adalah indikator tingkat kesulitan geografis. Pada indikator ini juga memiliki bobot tinggi yang sebesar 40 persen," kata Sri.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022