Lima kelompok masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang beranggotakan 346 kepala keluarga memperoleh Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
SK Perhutanan Sosial yang diberikan kepada lima kelompok masyarakat dengan total luas lahan 3.070 hektare itu diserahkan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi di Wisata Bambu Wana, Balikpapan, Kamis (22/12).
Lima kelompok masyarakat itu yakni Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Mitra Wana Lestari seluas 496 hektare dengan 247 KK terlibat, Gapoktanhut Rambai Panjang (148 hektare, 49 KK), Kelompok Tani Hutan (KTH) Kadutan Keramat Jaya (360 hektare, 24 KK), KTH Tuah Rimba (20 hektare, 26 KK), dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Semayang (2.046 hektare, 22 KK).
Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat sehingga SK Perhutanan Sosial diterima oleh lima kelompok masyarakat di Benua Etam.
“Terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan pihak-pihak yang aktif menjaga kelestarian hutan. Lebih penting lagi penggunaan hutan di kawasan perhutanan sosial ini bisa memberikan manfaat perekonomian bagi masyarakat sekitar hutan yang dipercaya mengelola perhutanan sosial,” katanya
Ia meminta masyarakat yang menerima SK Perhutanan Sosial agar dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, didukung dengan bimbingan dari Dinas Kehutanan di daerah masing-masing
“Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara ekonomi,” kata Hadi Mulyadi.
Hadi berpesan kepada setiap anggota keluarga yang terlibat dalam perhutanan sosial tersebut minimal menanam satu pohon untuk satu orang.
Penyerahan SK tersebut dirangkai dengan penanaman bambu dan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gapoktanhut Mitra Wana Lestari dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Kegiatan ini dihadiri perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan, unsur perbankan dan dunia usaha.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
SK Perhutanan Sosial yang diberikan kepada lima kelompok masyarakat dengan total luas lahan 3.070 hektare itu diserahkan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi di Wisata Bambu Wana, Balikpapan, Kamis (22/12).
Lima kelompok masyarakat itu yakni Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Mitra Wana Lestari seluas 496 hektare dengan 247 KK terlibat, Gapoktanhut Rambai Panjang (148 hektare, 49 KK), Kelompok Tani Hutan (KTH) Kadutan Keramat Jaya (360 hektare, 24 KK), KTH Tuah Rimba (20 hektare, 26 KK), dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Semayang (2.046 hektare, 22 KK).
Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat sehingga SK Perhutanan Sosial diterima oleh lima kelompok masyarakat di Benua Etam.
“Terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan pihak-pihak yang aktif menjaga kelestarian hutan. Lebih penting lagi penggunaan hutan di kawasan perhutanan sosial ini bisa memberikan manfaat perekonomian bagi masyarakat sekitar hutan yang dipercaya mengelola perhutanan sosial,” katanya
Ia meminta masyarakat yang menerima SK Perhutanan Sosial agar dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, didukung dengan bimbingan dari Dinas Kehutanan di daerah masing-masing
“Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara ekonomi,” kata Hadi Mulyadi.
Hadi berpesan kepada setiap anggota keluarga yang terlibat dalam perhutanan sosial tersebut minimal menanam satu pohon untuk satu orang.
Penyerahan SK tersebut dirangkai dengan penanaman bambu dan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gapoktanhut Mitra Wana Lestari dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Kegiatan ini dihadiri perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan, unsur perbankan dan dunia usaha.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022