Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
"Meski predikat WTP telah diraih, DPRD Kaltim memandang ke depan tetap perlu dimonitor hal-hal yang disampaikan oleh BPK," kata Ketua DPRD Kaltim sementara HM Syahrun dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaltim di Samarinda, Jumat
Menurutnya apa yang disampaikan BPK tersebut sebagai upaya perbaikan pelaksanaan pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja dalam memajukan pembangunan daerah.
Opini WTP disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltim Rizal Djalil. Syahrun yang memimpin rapat di Gedung Utama DPRD Kaltim didampingi Wakil Ketua Agus Santoso dan Hadi Mulyadi.
"Kendati Kaltim telah mengantongi predikat WTP, Pemprov Kaltim tetap harus senantiasa berhati-hati dalam menggunakan anggaran," kata Syahrun.
Rizal mengatakan Pemprov Kaltim sudah mengambil langkah tepat dalam beberapa kebijakan seperti pemberian bantuan sosial (bansos). Setiap tahunnya, bansos kabupaten/kota alokasinya meningkat, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
"Kita hargai kebijakan yang dilakukan, kendati porsinya besar namun tetap dengan semangat kehati-hatian dalam penganggaran," kata Rizal Djalil.
Selain itu, Rizal Djalil menyebutkan tiga poin positif atas diraihnya WTP tentu atas semangat kehati-hatian oleh pejabat-pejabat di daerah sesuai aturan, dengan diraihnya WTP artinya ada "reward" yang diberikan pemerintah daerah yaitu pengalokasian dana senilai Rp1,7 triliun bagi daerah yang berhasil meraih WTP, dan ini sebuah kebanggaan bagi Kaltim.
Dia menambahkan makin banyak daerah yang semakin bagus pengelolaannya ini menunjukkan adanya kehati-hatian semua pihak. Namun pihaknya meminta perhatian khusus untuk dunia pendidikan serta Dinas PU dalam bidang infrastruktur.
"Sebab tadi terlihat belanja pegawai hanya 11 persen, kemudian belanja modal 22 persen. Kami berharap belanja modalnya bisa 35 persen sehingga fasilitas infrastruktur kita bisa lebih baik lagi," kata Rizal Djalil. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Meski predikat WTP telah diraih, DPRD Kaltim memandang ke depan tetap perlu dimonitor hal-hal yang disampaikan oleh BPK," kata Ketua DPRD Kaltim sementara HM Syahrun dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaltim di Samarinda, Jumat
Menurutnya apa yang disampaikan BPK tersebut sebagai upaya perbaikan pelaksanaan pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja dalam memajukan pembangunan daerah.
Opini WTP disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltim Rizal Djalil. Syahrun yang memimpin rapat di Gedung Utama DPRD Kaltim didampingi Wakil Ketua Agus Santoso dan Hadi Mulyadi.
"Kendati Kaltim telah mengantongi predikat WTP, Pemprov Kaltim tetap harus senantiasa berhati-hati dalam menggunakan anggaran," kata Syahrun.
Rizal mengatakan Pemprov Kaltim sudah mengambil langkah tepat dalam beberapa kebijakan seperti pemberian bantuan sosial (bansos). Setiap tahunnya, bansos kabupaten/kota alokasinya meningkat, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
"Kita hargai kebijakan yang dilakukan, kendati porsinya besar namun tetap dengan semangat kehati-hatian dalam penganggaran," kata Rizal Djalil.
Selain itu, Rizal Djalil menyebutkan tiga poin positif atas diraihnya WTP tentu atas semangat kehati-hatian oleh pejabat-pejabat di daerah sesuai aturan, dengan diraihnya WTP artinya ada "reward" yang diberikan pemerintah daerah yaitu pengalokasian dana senilai Rp1,7 triliun bagi daerah yang berhasil meraih WTP, dan ini sebuah kebanggaan bagi Kaltim.
Dia menambahkan makin banyak daerah yang semakin bagus pengelolaannya ini menunjukkan adanya kehati-hatian semua pihak. Namun pihaknya meminta perhatian khusus untuk dunia pendidikan serta Dinas PU dalam bidang infrastruktur.
"Sebab tadi terlihat belanja pegawai hanya 11 persen, kemudian belanja modal 22 persen. Kami berharap belanja modalnya bisa 35 persen sehingga fasilitas infrastruktur kita bisa lebih baik lagi," kata Rizal Djalil. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013