Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, Tandya Tjahjana, menegaskan pihaknya tetap menyiagakan personel di kawasan Pulau Sangalaki, Kabupaten Berau.
"Sampai saat ini, petugas kami masih tetap berada di sana (Pulau Sangalaki). Jadi, kami membantah isu yang menyebutkan bahwa petugas BKSDA meninggalkan kawasan itu," ungkap Tandya Tjahjana, Kamis.
Selain petugas BKSDA, pengamanan Pulau Sangalaki yang merupakan kawasan konservasi Penyu Hijau itu telah dibantu oleh personel kepolisian, baik dari Polres Berau, Polsek Tanjung Batu maupun Pos Polisi Pulau Derawan.
"Memang, sejak adanya masalah di kawasan itu, petugas kami merasa was-was sehingga tidak bisa bekerja secara optimal. Bahkan, petugas kami sudah mengalami ancaman fisik namun bukan berarti mereka meninggalkan Pulau Sangalaki. Saat ini, kami masih tetap menempatkan empat petugas dan ditambah dua personel kepolisian," kata Tandya Tjahjana.
Masalah tersebut terjadi karena warga menuntut agar BKSD dan WWF menghentikan kegiatan konservasi di Pulau Sangalaki dan meminta pengelolaannya dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Berau dan masyarakat.
"Selama ini, kami telah banyak melibatkan masyarakat, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku terkait kawasan koservasi. Misalnya, setiap pengunjung tentu harus menggunakan `speedboat` warga dan singgah berbelanja di Pulau Derawan. Namun, untuk pelibatan lebih jauh lagi harus mengacu pada mekanisme yang berlaku," katanya.
"Begitu pula dengan tuntutan pengalihan pengelolaan, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kami (BKSDA) hanya sebagai pengelola saja," ungkap Tandya Tjahjana.
Keberadaan polisi di Pulau Sangalaki kata Tandya Tjahjana berdasarkan permintaan resmi dari BKSDA Kaltim.
"Kami memang meminta secara resmi ke Polres Berau tetapi bukan hanya pengamanan melainkan juga untuk membantu melakukan konservasi sebab masalah konservasi merupakan tanggung jawab bersama," ungkap Tandya Tjahjana.
Sebelumnya, Kapolres Berau, Ajun Komisaris Besar Mukti Juharsajuga menampik isu terkait petugas BKSDA yang meninggalkan Pulau sangalaki.
"Kami menempatkan dua personel kepolisian di sana (Pulau Sangalaki) untuk membantu petugas BKSDA," ungkap Mukti Juharsa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Sampai saat ini, petugas kami masih tetap berada di sana (Pulau Sangalaki). Jadi, kami membantah isu yang menyebutkan bahwa petugas BKSDA meninggalkan kawasan itu," ungkap Tandya Tjahjana, Kamis.
Selain petugas BKSDA, pengamanan Pulau Sangalaki yang merupakan kawasan konservasi Penyu Hijau itu telah dibantu oleh personel kepolisian, baik dari Polres Berau, Polsek Tanjung Batu maupun Pos Polisi Pulau Derawan.
"Memang, sejak adanya masalah di kawasan itu, petugas kami merasa was-was sehingga tidak bisa bekerja secara optimal. Bahkan, petugas kami sudah mengalami ancaman fisik namun bukan berarti mereka meninggalkan Pulau Sangalaki. Saat ini, kami masih tetap menempatkan empat petugas dan ditambah dua personel kepolisian," kata Tandya Tjahjana.
Masalah tersebut terjadi karena warga menuntut agar BKSD dan WWF menghentikan kegiatan konservasi di Pulau Sangalaki dan meminta pengelolaannya dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Berau dan masyarakat.
"Selama ini, kami telah banyak melibatkan masyarakat, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku terkait kawasan koservasi. Misalnya, setiap pengunjung tentu harus menggunakan `speedboat` warga dan singgah berbelanja di Pulau Derawan. Namun, untuk pelibatan lebih jauh lagi harus mengacu pada mekanisme yang berlaku," katanya.
"Begitu pula dengan tuntutan pengalihan pengelolaan, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kami (BKSDA) hanya sebagai pengelola saja," ungkap Tandya Tjahjana.
Keberadaan polisi di Pulau Sangalaki kata Tandya Tjahjana berdasarkan permintaan resmi dari BKSDA Kaltim.
"Kami memang meminta secara resmi ke Polres Berau tetapi bukan hanya pengamanan melainkan juga untuk membantu melakukan konservasi sebab masalah konservasi merupakan tanggung jawab bersama," ungkap Tandya Tjahjana.
Sebelumnya, Kapolres Berau, Ajun Komisaris Besar Mukti Juharsajuga menampik isu terkait petugas BKSDA yang meninggalkan Pulau sangalaki.
"Kami menempatkan dua personel kepolisian di sana (Pulau Sangalaki) untuk membantu petugas BKSDA," ungkap Mukti Juharsa. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013