Penajam (ANTARA Kaltim) - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya menggali potensi objek pajak untuk menaikan pendapatan asli daerah (PAD), menjelang akhir tahun anggaran 2013.
Kepala Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara, M Ariadi, Rabu mengatakan, sebelumnya Dispenda sudah membentuk tim kecil yang kini bertugas mendatangi para calon wajib pajak.
M Riadimengakui, masih banyak objek pajak yang belum tergarap secara maksimal, seperti hotel, restoran serta tempat hiburan.
Selain itu lanjutnya, juga pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), parkir, air tanah, sarang burung walet, mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau galian C yang belum tergarap maksimal.
"Ditambah lagi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta perizinan belum tergarap maksimal," katanya.
"Pelayan terhadap pajak daerah masih perlu ditingkatkan lagi, khususnya yang selama ini belum dimaksimalkan, termasuk pajak usaha sarang burung walet dan parkir kendaraan. Kami sudah punya peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal parkir dan Perda soal usaha sarang burung wallet,†jelas Ariadi.
Kedua perda tersebut menurut dia, sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan perolehan pajak sarang burung walet, parkir dan pajak lainnya.
Untuk itu, kepada wajib pajak, tambah Ariadi, baik pribadi, badan maupun perusahaan yang belum menyampaikan informasi potensi pajaknya agar menyampaikan kepada Dispenda.
“Dengan adanya aporan itu, petugas dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak langsung di lokasi atau jemput bola sehingga kontribusi yang diberikan para pelaku usaha akan mendorong peningkatan PAD,†katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Kepala Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara, M Ariadi, Rabu mengatakan, sebelumnya Dispenda sudah membentuk tim kecil yang kini bertugas mendatangi para calon wajib pajak.
M Riadimengakui, masih banyak objek pajak yang belum tergarap secara maksimal, seperti hotel, restoran serta tempat hiburan.
Selain itu lanjutnya, juga pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), parkir, air tanah, sarang burung walet, mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau galian C yang belum tergarap maksimal.
"Ditambah lagi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta perizinan belum tergarap maksimal," katanya.
"Pelayan terhadap pajak daerah masih perlu ditingkatkan lagi, khususnya yang selama ini belum dimaksimalkan, termasuk pajak usaha sarang burung walet dan parkir kendaraan. Kami sudah punya peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal parkir dan Perda soal usaha sarang burung wallet,†jelas Ariadi.
Kedua perda tersebut menurut dia, sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan perolehan pajak sarang burung walet, parkir dan pajak lainnya.
Untuk itu, kepada wajib pajak, tambah Ariadi, baik pribadi, badan maupun perusahaan yang belum menyampaikan informasi potensi pajaknya agar menyampaikan kepada Dispenda.
“Dengan adanya aporan itu, petugas dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak langsung di lokasi atau jemput bola sehingga kontribusi yang diberikan para pelaku usaha akan mendorong peningkatan PAD,†katanya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013