Pemerintah Provinsi Kaltim segera melaksanakan kegiatan operasi pasar dan menyalurkan sejumlah bantuan langsung tunai dan peralatan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi terjadinya inflasi di daerah.
"Operasi pasar akan dilaksanakan pada 7 November serentak di kabupaten dan kota se-Kaltim dipusatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Sekda Sri Wahyuni, disela Rakor Internal Terbatas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim, di Samarinda, Senin.
Sri Wahyuni menjelaskan, kegiatan operasi pasar dengan koordinator Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim bersinergi dengan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan leading sector Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim bersama Dinas Pangan kabupaten dan kota se.Kaltim.
"Kegiatan ini akan didukung Bulog dan beberapa pihak menjual komoditi berupa beras, minyak goreng, telur dan gula, sekaligus akan dibagikan cabai dan sayuran," imbuh Sri Wahyuni.
Selain Dinas Tanaman Pangan kabupaten dan kota, Sekda Sri Wahyuni meminta perusda dan mitra-mitra dinas pertanian juga libatkan, termasuk perusahaan melalui program CSR.
"Ini penting dan bisa menjadi report kita secara nasional untuk antisipasi inflasi di daerah," ungkapnya.
Selain itu, guna pengendalian inflasi dan penanganan dampak inflasi, Pemprov Kaltim bersumber dari dana bantuan sosial dan dana insentif daerah (DID) maupun dana transfer umum (DTU) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) maupun peralatan.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni membeberkan sejumlah kegiatan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah diantaranya melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM menyalurkan BLT bagi pelaku UMKM sebanyak 52.421 pelaku se Kaltim senilai Rp200 ribu per orang per bulan, terhitung 3 bulan total Rp600 ribu per orang.
" Termasuk bantuan berupa peralatan bagi pelaku usaha yang telah dan sesuai direkomendasikan instansi dari kabupaten dan kota," jelasnya.
Selanjutnya, Dinas Sosial memberikan bantuan kepada 6.996 orang tergabung 93 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui program penambah makan dan minum dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 130 orang melalui Bantuan langsung tunai senilai Rp200 ribu per orang dibayar per 3 bulan sebesar Rp600 ribu.
Sementara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) juga menyalurkan bantuan kepada petani peternak (peternak miskin) senilai Rp500 ribu per bulan dibayarkan per triwulan menjadi Rp1,5 juta per orang untuk 7 kabupaten dan kota se Kaltim.
Sedangkan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim untuk bantuan sosial terencana bagi penyandang disabilitas 7.951 orang senilai Rp1 juta per orang meliputi seluruh kabupaten dan kota.
"Dana pusat DID sangat membantu, terutama dalam bentuk peralatan dari produk pangan sampai kerajinan, bisa dilakukan koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang Jasa.," jelas Sekda Sri Wahyuni.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Operasi pasar akan dilaksanakan pada 7 November serentak di kabupaten dan kota se-Kaltim dipusatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Sekda Sri Wahyuni, disela Rakor Internal Terbatas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim, di Samarinda, Senin.
Sri Wahyuni menjelaskan, kegiatan operasi pasar dengan koordinator Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim bersinergi dengan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan leading sector Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim bersama Dinas Pangan kabupaten dan kota se.Kaltim.
"Kegiatan ini akan didukung Bulog dan beberapa pihak menjual komoditi berupa beras, minyak goreng, telur dan gula, sekaligus akan dibagikan cabai dan sayuran," imbuh Sri Wahyuni.
Selain Dinas Tanaman Pangan kabupaten dan kota, Sekda Sri Wahyuni meminta perusda dan mitra-mitra dinas pertanian juga libatkan, termasuk perusahaan melalui program CSR.
"Ini penting dan bisa menjadi report kita secara nasional untuk antisipasi inflasi di daerah," ungkapnya.
Selain itu, guna pengendalian inflasi dan penanganan dampak inflasi, Pemprov Kaltim bersumber dari dana bantuan sosial dan dana insentif daerah (DID) maupun dana transfer umum (DTU) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) maupun peralatan.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni membeberkan sejumlah kegiatan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah diantaranya melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM menyalurkan BLT bagi pelaku UMKM sebanyak 52.421 pelaku se Kaltim senilai Rp200 ribu per orang per bulan, terhitung 3 bulan total Rp600 ribu per orang.
" Termasuk bantuan berupa peralatan bagi pelaku usaha yang telah dan sesuai direkomendasikan instansi dari kabupaten dan kota," jelasnya.
Selanjutnya, Dinas Sosial memberikan bantuan kepada 6.996 orang tergabung 93 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui program penambah makan dan minum dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 130 orang melalui Bantuan langsung tunai senilai Rp200 ribu per orang dibayar per 3 bulan sebesar Rp600 ribu.
Sementara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) juga menyalurkan bantuan kepada petani peternak (peternak miskin) senilai Rp500 ribu per bulan dibayarkan per triwulan menjadi Rp1,5 juta per orang untuk 7 kabupaten dan kota se Kaltim.
Sedangkan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim untuk bantuan sosial terencana bagi penyandang disabilitas 7.951 orang senilai Rp1 juta per orang meliputi seluruh kabupaten dan kota.
"Dana pusat DID sangat membantu, terutama dalam bentuk peralatan dari produk pangan sampai kerajinan, bisa dilakukan koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang Jasa.," jelas Sekda Sri Wahyuni.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022