Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kalimantan Timur) Ananda Emira Moeis meminta seluruh pihak terkait untuk maksimalkan pemberian insentif guru di setiap kabupaten/kota.
"Siapa-siapa yang terkait tolong dimaksimalkan betul-betul terkait insentif. Saya pahami (dana) pemerintah kabupaten/kota, tapi tolong difokuskan dan diutamakan kesejahteraan guru," kata Nanda di Samarinda, Senin.
Meski diakuinya, untuk di provinsi sendiri insentif guru tetap berjalan terus, ia berharap pemberian insentif guru juga berjalan di pemerintah kabupaten/kota.
"Apalagi ini kan guru, kualitas sumber daya manusia (SDM) kita kan dari guru," tegasnya.
Ketua Fraksi PDI-P itu juga menyadari, setiap daerah mempunyai kemampuan anggaran masing-masing, namun ia sangat berharap pemerintah bisa memaksimalkan insentif guru ini.
"Mau dari mana (dananya) ya terserah lah, pokoknya dimaksimalkan di kabupaten/kota," mintanya.
"Dihitung aja, masa buat guru susah. Insentif guru dikeluarin khususnya yang di Samarinda ini. Tolong dimaksimalkan, saya berbicara secara kemanusiaan," tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda Asli Nuryadin menegaskan, kata "insentif" hampir tidak pernah muncul, yang muncul keseringan ialah tunjangan tambahan penghasilan (TTP).
"Insentif itu produk lama, tapi prinsipnya tambahan penghasilan insentif itu nomenklalturnya sama. Ada kemungkinan kita harus merubah kata insentif menjadi TTP sesuai kemampuan daerah," sebutnya.
Kadisdik pun menegaskan, TTP diperbolehkan bagi guru dengan mengikuti kemampuan keuangan daerah dan selama indikator kriteria berbeda, tidak tumpang tindih.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten I Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda Ridwan Tassa menambahkan, Pemkot ingin memberikan apa yang menjadi harapan guru namun juga tanpa melanggar aturan.
"Saya yakin Pak Wali akan mengambil keputusan terbaik dengan memikirkan guru dan melihat dana yang ada," yakinnya.
Dia optimis, Wali Kota Samarinda Andi Harun akan mengambil keputusan dengan berlandas kesejahteraan guru karena selama ini ia selalu mengapresiasi kesejahteraan guru.
"Untuk membuat indikator kita akan mengumpulkan para akademisi. Saya yakin kalau daerah lain bisa kita juga bisa. Kita ingin agar Pemkot tidak melanggar dan guru juga mendapat apa yang diminta," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Siapa-siapa yang terkait tolong dimaksimalkan betul-betul terkait insentif. Saya pahami (dana) pemerintah kabupaten/kota, tapi tolong difokuskan dan diutamakan kesejahteraan guru," kata Nanda di Samarinda, Senin.
Meski diakuinya, untuk di provinsi sendiri insentif guru tetap berjalan terus, ia berharap pemberian insentif guru juga berjalan di pemerintah kabupaten/kota.
"Apalagi ini kan guru, kualitas sumber daya manusia (SDM) kita kan dari guru," tegasnya.
Ketua Fraksi PDI-P itu juga menyadari, setiap daerah mempunyai kemampuan anggaran masing-masing, namun ia sangat berharap pemerintah bisa memaksimalkan insentif guru ini.
"Mau dari mana (dananya) ya terserah lah, pokoknya dimaksimalkan di kabupaten/kota," mintanya.
"Dihitung aja, masa buat guru susah. Insentif guru dikeluarin khususnya yang di Samarinda ini. Tolong dimaksimalkan, saya berbicara secara kemanusiaan," tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda Asli Nuryadin menegaskan, kata "insentif" hampir tidak pernah muncul, yang muncul keseringan ialah tunjangan tambahan penghasilan (TTP).
"Insentif itu produk lama, tapi prinsipnya tambahan penghasilan insentif itu nomenklalturnya sama. Ada kemungkinan kita harus merubah kata insentif menjadi TTP sesuai kemampuan daerah," sebutnya.
Kadisdik pun menegaskan, TTP diperbolehkan bagi guru dengan mengikuti kemampuan keuangan daerah dan selama indikator kriteria berbeda, tidak tumpang tindih.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten I Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda Ridwan Tassa menambahkan, Pemkot ingin memberikan apa yang menjadi harapan guru namun juga tanpa melanggar aturan.
"Saya yakin Pak Wali akan mengambil keputusan terbaik dengan memikirkan guru dan melihat dana yang ada," yakinnya.
Dia optimis, Wali Kota Samarinda Andi Harun akan mengambil keputusan dengan berlandas kesejahteraan guru karena selama ini ia selalu mengapresiasi kesejahteraan guru.
"Untuk membuat indikator kita akan mengumpulkan para akademisi. Saya yakin kalau daerah lain bisa kita juga bisa. Kita ingin agar Pemkot tidak melanggar dan guru juga mendapat apa yang diminta," pungkasnya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022