Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan ada sejumlah proyek fisik tahun 2022 yang belum selesai, untuk penganggarannya akan dilanjutkan dengan pendanaan dari APBD Kaltim tahun depan.
“Sejumlah proyek tersebut antara lain peningkatan jalan dan bangunan yang belum selesai dikerjakan pada 2022, seperti gedung di Kantor Inspektorat, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit yang akan dianggarkan tahun depan," ujar Hasan, panggilan akrabnya.
Dalam APBD 2023 juga mengakomodir tentang kesejahteraan tenaga pendidik, apalagi hal ini juga sempat ada gejolak yang terjadi di Kota Samarinda, terutama soal perihal insentif guru, sehingga tanggapan dari fraksi di DPRD Kaltim juga memperhatikan sektor pendidikan.
Pada Selasa (11/10), saat Rapat Paripurna ke-44 di Gedung D Lantai 6 dengan agenda jawaban Gubernur Kaltim tentang pandangan umum fraksi-fraksi terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kaltim 2023, diantaranya juga menyampaikan hal itu.
Dalam pembahasan rapat paripurna sebelumnya terdapat selisih nilai Rp200 juta yang membuat proyeksi APBD Kaltim 2023 Kaltim berubah, namun dalam Rapat Paripurna ke-44 tersebut sudah terjawab mengenai selisih nilai tersebut.
Jawaban Gubernur Kaltim yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny menyampaikan, selisih nilai APBD yang pernah dibacakan di nota penjelasan sebesar Rp14,9 triliun, sementara pada pembahasan APBD Perubahan 2022 adalah Rp15,1 triliun.
Menurut Hasan, selisih itu sudah mendapat jawaban dan yang benar adalah sebesar Rp15,1 triliun, sedangkan selisih terjadi karena saat itu belum dicantumkan Rp200 juta untuk penyertaan modal kepada Perusda.
“Setelah ini, pembahasan lanjutan akan lebih detail akan dibahas pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yakni sebelum disahkan,” katanya. (Adv/DPRD/Kaltim)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
“Sejumlah proyek tersebut antara lain peningkatan jalan dan bangunan yang belum selesai dikerjakan pada 2022, seperti gedung di Kantor Inspektorat, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit yang akan dianggarkan tahun depan," ujar Hasan, panggilan akrabnya.
Dalam APBD 2023 juga mengakomodir tentang kesejahteraan tenaga pendidik, apalagi hal ini juga sempat ada gejolak yang terjadi di Kota Samarinda, terutama soal perihal insentif guru, sehingga tanggapan dari fraksi di DPRD Kaltim juga memperhatikan sektor pendidikan.
Pada Selasa (11/10), saat Rapat Paripurna ke-44 di Gedung D Lantai 6 dengan agenda jawaban Gubernur Kaltim tentang pandangan umum fraksi-fraksi terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kaltim 2023, diantaranya juga menyampaikan hal itu.
Dalam pembahasan rapat paripurna sebelumnya terdapat selisih nilai Rp200 juta yang membuat proyeksi APBD Kaltim 2023 Kaltim berubah, namun dalam Rapat Paripurna ke-44 tersebut sudah terjawab mengenai selisih nilai tersebut.
Jawaban Gubernur Kaltim yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny menyampaikan, selisih nilai APBD yang pernah dibacakan di nota penjelasan sebesar Rp14,9 triliun, sementara pada pembahasan APBD Perubahan 2022 adalah Rp15,1 triliun.
Menurut Hasan, selisih itu sudah mendapat jawaban dan yang benar adalah sebesar Rp15,1 triliun, sedangkan selisih terjadi karena saat itu belum dicantumkan Rp200 juta untuk penyertaan modal kepada Perusda.
“Setelah ini, pembahasan lanjutan akan lebih detail akan dibahas pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yakni sebelum disahkan,” katanya. (Adv/DPRD/Kaltim)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022