Nunukan (ANTARA Kaltim) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mengusulkan kepada pemerintah pusat agar melakukan normalisasi sungai yang sering kali meluap di Kecamatan Sembakung tersebut.
Kepala BPBD Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin di Nunukan, Selasa, mengatakan bahwa normalisasi Sungai Subuluan dan Mambulut di Kecamatan Sembakung tersebut sangat mendesak guna mengantisipasi sering meluapnya sungai itu hingga menyebabkan terjadinya banjir yang merendam ribuan rumah warga di wilayah itu.
Ia mengatakan, sungai yang lebarnya mencapai ratusan meter itu menjadi penyebab terjadinya banjir di wilayah itu sehingga sangat penting untuk dibuatkan tanggul sebagai penahan air apabila hujan deras atau adanya kiriman di wilayah negara tetangga Malaysia.
Menurut Muhammad Amin, BPBD Kabupaten Nunukan telah mengusulkan permintaan anggaran kepada pemerintah pusat untuk membuat tanggul penahan air yang akan dilakukan bertahap itu.
Ia mengungkapkan, direncanakan panjang tanggul yang akan dibuat adalah satu kilometer dengan tahap pertama akan dikerjakan sekitar 100 meter yang diperkirakan menelan dana ratusan miliar rupiah.
Besarnya anggaran yang dibutuhkan tersebut, Kepala BPBD Nunukan ini mengatakan, anggaran Pemkab Nunukan tidak mampu membiayainya sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD).
"Permintaan anggarannya kita telah usulkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) dan mudah-mudahan pada APBN 2014 dapat direalisasikan," ujar Muhammad Amin kepada ANTARA.
Upaya mengurangi resiko adanya korban jiwa dan harta benda terhadap warga setempat, BPBD Kabupaten Nunukan mengharapkan program tersebut dapat diwujudkan dari bantuan pemerintah pusat.
Sekaitan dengan permohonan dana untuk normalisasi sungai yang menjadi penyebab seringnya terjadi banjir di Kecamatan Sembakung itu, dia mengaku telah mendapat informasi dari BNPB bahwa pemerintah pusat telah merespon dan kemungkinan akan dibahas di DPR RI.
"Mudah-mudahan saja sudah bisa terealisasi tahun depan (2014). Langkah pertama kita usulkan 100 meter saja karena tentunya sangat sulit dianggarkan apabila mau dikerjakan sekaligus satu kilometer itu," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Kepala BPBD Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin di Nunukan, Selasa, mengatakan bahwa normalisasi Sungai Subuluan dan Mambulut di Kecamatan Sembakung tersebut sangat mendesak guna mengantisipasi sering meluapnya sungai itu hingga menyebabkan terjadinya banjir yang merendam ribuan rumah warga di wilayah itu.
Ia mengatakan, sungai yang lebarnya mencapai ratusan meter itu menjadi penyebab terjadinya banjir di wilayah itu sehingga sangat penting untuk dibuatkan tanggul sebagai penahan air apabila hujan deras atau adanya kiriman di wilayah negara tetangga Malaysia.
Menurut Muhammad Amin, BPBD Kabupaten Nunukan telah mengusulkan permintaan anggaran kepada pemerintah pusat untuk membuat tanggul penahan air yang akan dilakukan bertahap itu.
Ia mengungkapkan, direncanakan panjang tanggul yang akan dibuat adalah satu kilometer dengan tahap pertama akan dikerjakan sekitar 100 meter yang diperkirakan menelan dana ratusan miliar rupiah.
Besarnya anggaran yang dibutuhkan tersebut, Kepala BPBD Nunukan ini mengatakan, anggaran Pemkab Nunukan tidak mampu membiayainya sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD).
"Permintaan anggarannya kita telah usulkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) dan mudah-mudahan pada APBN 2014 dapat direalisasikan," ujar Muhammad Amin kepada ANTARA.
Upaya mengurangi resiko adanya korban jiwa dan harta benda terhadap warga setempat, BPBD Kabupaten Nunukan mengharapkan program tersebut dapat diwujudkan dari bantuan pemerintah pusat.
Sekaitan dengan permohonan dana untuk normalisasi sungai yang menjadi penyebab seringnya terjadi banjir di Kecamatan Sembakung itu, dia mengaku telah mendapat informasi dari BNPB bahwa pemerintah pusat telah merespon dan kemungkinan akan dibahas di DPR RI.
"Mudah-mudahan saja sudah bisa terealisasi tahun depan (2014). Langkah pertama kita usulkan 100 meter saja karena tentunya sangat sulit dianggarkan apabila mau dikerjakan sekaligus satu kilometer itu," katanya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013