Nunukan (ANTARA Kaltim) - DPRD Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara akan mempercepat pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBD-P) menjadi APBD-P apabila pemerintah kabupaten telah memasukkan poin-poin anggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Ketua DPRD Nunukan, Nardi Azis di Nunukan, Rabu, mengatakan, tidak ada niat atau kesengajaan dari DPRD Nunukan memperlambat pengesahan anggaran biaya tambahan (ABT) akhir tahun 2013 atau APBD-P.
Ia menegaskan, pada pembahasan dan pengesahan ABT, DPRD tetap mengacu pada kepentingan masyarakat dan sama sekali tidak ada kepentingan politik di dalamnya.
Nardi Azis juga membantah adanya tawar menawar yang menyebabkan tarik ulur pengesahan APBD-P tersebut soal proyek atas kepentingan politik menjelang pemilu 2014.
Ketua DPRD Nunukan ini menegaskan pihaknya akan mempercepat pengesahan RAPBD-P menjadi APBD-P apabila eksekutif mampu menjalankan usulan beberapa poin yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat tersebut.
"Tidak ada sama sekali tawar menawar atau penekanan dari anggota dewan kepada eksekutif terhadap pengesahan ABT ini. Kami tetap berupaya mempercepat pengesahannya sepanjang memenuhi kepentingan masyarakat (aspirasi)," ujar dia membantah tuduhan adanya penekanan dewan terhadap ekskutif dalam pembahasan APBD-P 2013 tersebut.
Menanggapi isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa DPRD Nunukan sengaja memperlambat pengesahan APBD-P karena belum adanya "deal" soal jatah proyek, Nardi Azis dengan tegas menyatakan tidak ada upaya dewan terkait dengan "deal-deal" semacam itu.
Menurut dia, dewan tetap mengacu pada kepentingan masyarakat dan KUA-PPAS yang diserahkan eksekutif tersebut dan harus mengacu pada aspirasi masyarakat.
Nardi Azis menyatakan kembali bahwa dewan dalam pembahasan anggaran senantiasa memperhatikan aspirasi yang berkembang pada saat reses dengan memadukan usulan pemerintah daerah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Ketua DPRD Nunukan, Nardi Azis di Nunukan, Rabu, mengatakan, tidak ada niat atau kesengajaan dari DPRD Nunukan memperlambat pengesahan anggaran biaya tambahan (ABT) akhir tahun 2013 atau APBD-P.
Ia menegaskan, pada pembahasan dan pengesahan ABT, DPRD tetap mengacu pada kepentingan masyarakat dan sama sekali tidak ada kepentingan politik di dalamnya.
Nardi Azis juga membantah adanya tawar menawar yang menyebabkan tarik ulur pengesahan APBD-P tersebut soal proyek atas kepentingan politik menjelang pemilu 2014.
Ketua DPRD Nunukan ini menegaskan pihaknya akan mempercepat pengesahan RAPBD-P menjadi APBD-P apabila eksekutif mampu menjalankan usulan beberapa poin yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat tersebut.
"Tidak ada sama sekali tawar menawar atau penekanan dari anggota dewan kepada eksekutif terhadap pengesahan ABT ini. Kami tetap berupaya mempercepat pengesahannya sepanjang memenuhi kepentingan masyarakat (aspirasi)," ujar dia membantah tuduhan adanya penekanan dewan terhadap ekskutif dalam pembahasan APBD-P 2013 tersebut.
Menanggapi isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa DPRD Nunukan sengaja memperlambat pengesahan APBD-P karena belum adanya "deal" soal jatah proyek, Nardi Azis dengan tegas menyatakan tidak ada upaya dewan terkait dengan "deal-deal" semacam itu.
Menurut dia, dewan tetap mengacu pada kepentingan masyarakat dan KUA-PPAS yang diserahkan eksekutif tersebut dan harus mengacu pada aspirasi masyarakat.
Nardi Azis menyatakan kembali bahwa dewan dalam pembahasan anggaran senantiasa memperhatikan aspirasi yang berkembang pada saat reses dengan memadukan usulan pemerintah daerah. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013