Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Angka kematian ibu saat proses melahirkan di Kabupaten Paser tergolong tinggi, dimana hingga September 2013 tercatat 12 kasus.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dr. I Dewa Sudiana, Rabu mengatakan jika dibandingkan tahun sebelumnya (2012) jumlah kematian ibu saat proses melahirkan pada periode Januari hingga Desember 2012 hanya 10 kasus.
"Diperkirakan, jumlahnya akan meningkat sampai akhir 2013. Ini yang menjadi kekhawatiran kami, karena sampai awal September 2013 saja angka kematian ibu saat proses melahirkan sudah mencapai 12 kasus,†kata Sudiana
Dari Jumlah itu lanjut dia, 10 kasus korban meninggal di rumah sakit.
Sudiana mengakui, angka kematian ibu melahirkan di Paser tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.
Sehingga kata dia, Kabupaten Paser mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes ) Republik Indonesia.
“Untuk Kaltim, Paser memang mendapat perhatian khusus dari Kemenkes,†katanya.
Terhadap tingginya angka kematian ibu melahirkan ini, Dinas Kesehatan Paser kata Sudiana tengah melakukan audit atau evaluasi untuk mengetahui penyebabnya karena dari segi pelayanan kesehatan maupun sumber daya, tidak ada masalah.
“
"Untuk menekan kematian ibu melahirkan, di setiap desa sudah ada bidan yang bertugas menangani ibu-ibu yang akan melahirkan. Demikian juga dengan sumber pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan persalinan (Jampersal),†kata Sudiana.
Biaya jaminan persalinan untuk satu orang ibu melahirkan lanjut dia yakni Rp650.000.
Jumlah itu untuk satu paket dari mulai pemeriksaan, perawatan hingga melahirkan. Jadi, semua ditanggung pemerintah daerah,†kata Sudiana.
Selain memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, upaya lain yang dilakukan Dinas Kesehatan Paser lanjut dia yakni melakukan sosialiasi kepada masyarakat dengan melibatkan pihak lain seperti pihak rumah sakit, puskemas, kantor kecamatan maupun instansi pemerintah seperti Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KPPKB) daerah setempat.
“Dari sosialisasi ini diharapkan, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan kehamilan dan resiko melahirkan,†katanya.
Dalam berbagai kasus kata Sudiana, ada sebagian masyarakat yang mengabaikan saran bidan ketika ada seorang ibu yang mau melahirkan.
“Sebagai contoh kasus terakhir, ada seorang ibu melahirkan akhirnya meninggal dunia, padahal sebelumnya bidan sudah memberikan saran agar dibawa ke rumah sakit karena resiko tinggi tetapi pihak keluarga menolak dan mereka hanya mau ditangani seorang dukun,†katanya.
Sementara itu Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Paser Hj. Faulina Widiyani mengatakan, untuk menekan angka kematian ibu melahirkan, telah dibentuk satuan tugas desa yang bertugas memberikan fasilitasi terhadap ibu yang mau melahirkan.
“Satgas ini ada di setiap kecamatan, “ katanya.
Satuan tugas desa itu kata dia beranggotakan aparat pemerintah kecamatan dan petugas kesehatan dari puskesmas setempat.
"Satuan tugas ini dilengkapi dengan mobil ambulans untuk membawa pasien ke rumah sakit," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dr. I Dewa Sudiana, Rabu mengatakan jika dibandingkan tahun sebelumnya (2012) jumlah kematian ibu saat proses melahirkan pada periode Januari hingga Desember 2012 hanya 10 kasus.
"Diperkirakan, jumlahnya akan meningkat sampai akhir 2013. Ini yang menjadi kekhawatiran kami, karena sampai awal September 2013 saja angka kematian ibu saat proses melahirkan sudah mencapai 12 kasus,†kata Sudiana
Dari Jumlah itu lanjut dia, 10 kasus korban meninggal di rumah sakit.
Sudiana mengakui, angka kematian ibu melahirkan di Paser tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.
Sehingga kata dia, Kabupaten Paser mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes ) Republik Indonesia.
“Untuk Kaltim, Paser memang mendapat perhatian khusus dari Kemenkes,†katanya.
Terhadap tingginya angka kematian ibu melahirkan ini, Dinas Kesehatan Paser kata Sudiana tengah melakukan audit atau evaluasi untuk mengetahui penyebabnya karena dari segi pelayanan kesehatan maupun sumber daya, tidak ada masalah.
“
"Untuk menekan kematian ibu melahirkan, di setiap desa sudah ada bidan yang bertugas menangani ibu-ibu yang akan melahirkan. Demikian juga dengan sumber pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan persalinan (Jampersal),†kata Sudiana.
Biaya jaminan persalinan untuk satu orang ibu melahirkan lanjut dia yakni Rp650.000.
Jumlah itu untuk satu paket dari mulai pemeriksaan, perawatan hingga melahirkan. Jadi, semua ditanggung pemerintah daerah,†kata Sudiana.
Selain memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, upaya lain yang dilakukan Dinas Kesehatan Paser lanjut dia yakni melakukan sosialiasi kepada masyarakat dengan melibatkan pihak lain seperti pihak rumah sakit, puskemas, kantor kecamatan maupun instansi pemerintah seperti Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KPPKB) daerah setempat.
“Dari sosialisasi ini diharapkan, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan kehamilan dan resiko melahirkan,†katanya.
Dalam berbagai kasus kata Sudiana, ada sebagian masyarakat yang mengabaikan saran bidan ketika ada seorang ibu yang mau melahirkan.
“Sebagai contoh kasus terakhir, ada seorang ibu melahirkan akhirnya meninggal dunia, padahal sebelumnya bidan sudah memberikan saran agar dibawa ke rumah sakit karena resiko tinggi tetapi pihak keluarga menolak dan mereka hanya mau ditangani seorang dukun,†katanya.
Sementara itu Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Paser Hj. Faulina Widiyani mengatakan, untuk menekan angka kematian ibu melahirkan, telah dibentuk satuan tugas desa yang bertugas memberikan fasilitasi terhadap ibu yang mau melahirkan.
“Satgas ini ada di setiap kecamatan, “ katanya.
Satuan tugas desa itu kata dia beranggotakan aparat pemerintah kecamatan dan petugas kesehatan dari puskesmas setempat.
"Satuan tugas ini dilengkapi dengan mobil ambulans untuk membawa pasien ke rumah sakit," ujarnya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013