Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pers perlu didukung sebagai salah satu mitra bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi.
"Pers adalah salah satu kekuatan bangsa dalam rangka membangun demokratisasi sehingga harus sama-sama kita dukung," kata Andi Harun sebagai narasumber pada acara Seminar Nasional, di Samarinda, Rabu (29/6).
Ia mengatakan, selain menjadi mitra bagi pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi, peran media juga bisa berevolusi untuk melakukan edukasi pendidikan korupsi serta pendidikan kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat.
"Karena dengan satu tulisan bisa menjangkau jutaan serta bisa melintas di sekat-sekat batas antar wilayah dan itu jauh efektif lebih cepat untuk memberikan pendidikan, baik pendidikan politik, pendidikan pembangunan dan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat," jelasnya.
Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan atas pengembangan dan penguatan institusi pers sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.
Dikemukakannya, dalam rangka menghindari miskomunikasi antara jurnalis, media dan pemerintah, ia nantinya akan ada ajang saling bertanya atau sharing dengan para wartawan terhadap tema apa saja yang kira-kira bisa memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat.
"Kita akan format dalam bentuk santai, misalnya coffee morning atau duduk bareng santai di Balai Kota atau di rumah jabatan Wali Kota dan di mana tempat yang kita sepakati agar komunikasi antara jurnalis dan pemerintah bisa terjalin dengan baik," terangnya.
Dengan komunikasi yang baik itu lah ia ingin meminta fasilitasi media agar kegiatan pemerintah yang sudah berjalan dapat tersosialisasi dengan baik.
"Agar masyarakat khalayak tahu pemerintah bekerja, pemerintah menghasilkan karya dan tanpa mengurangi sisi objektif dari ideologi sebuah pers," tegasnya.
Ia berpesan untuk terus memperkuat diri dengan mengembangkan kompetensi dan membangun pers dan medianya menjadi berkualitas yang mengedukasi secara objektif serta terus menjadi alat kontrol sosial bagi masyarakat di masa kini dan yang akan datang.
Terlebih katanya segenap karyawan dan wartawan yang bekerja di dalamnya juga butuh kepastian bahwa badan usaha tersebut bisa menanggulangi kewajiban serta menjamin hak dalam memperkerjakan karyawan maupun wartawan di badan hukum tersebut.
"Kita ini negara hukum, media cetak, elektronik dan online yang belum punya badan hukum dilengkapi. Yang belum terdaftar di Dewan Pers segera daftarkan," imbaunya.(Advertorial)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022