Samarinda (ANTARA Kaltim)- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Imdaad Hamid-Ipong Muchlissoni akan melaporkan Badan Pengaws Pemilu (Bawaslu) Kaltim terkait dengan pencopotan alat peraga.
"Kami sangat keberatan atas pencopotan dan perusakan alat peraga milik pasangan Imdaad-Ipong yang ada di enam kabupaten/kota. Kami tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk membawa kasus ini ke ranah hukum," kata Supriyana, Ketua Tim Sukses Pasangan Indaad Hamid-Ipong Muchlissoni kepada wartawan di Samarinda, Minggu.
Selain akan membawa ke ranah hukum, lanjut Supriyana, kubu Imdaad-Ipong juga akan melayangkan nota keberatan ke Bawaslu Provinsi Kaltim.
"Malam ini (Minggu) akan kami susun dan besok (Senin) nota keberatan itu segera kami kirimkan ke Bawaslu. Intinya, kami meminta Bawaslu Kaltim untuk mencabut rekomendasi ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota agar menghentikan pencopotan dan perusakan alat peraga milik Imdaad-Ipong yang paling banyak dirugikan," katanya.
Ia lantas mengemukakan,"Kalau dihitung seluruhnya, hampir 1.000 buah alat peraga mulai baliho, banner, hingga spanduk yang dicopot dan dirusak. Bahkan, saat kami mengecek ke Panwaslu Kabupaten/Kota, banyak alat peraga kami yang hilang. Contohnya, alat peraga kami di jalur Samarinda-Bontang yang hilang. Namun, saat dicek di Kantor Panwaslu, tidak kami temukan."
Pencopotan alat peraga milik Imdaad-Ipong di enam kabupaten/kota tersebut, kata dia, yakni di Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tarakan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat.
Pencopotan dan perusakan alat peraga milik Imdaad-Ipong itu, menurut Supriyana, sudah melampaui kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kaltim.
Pemasangan alat peraga itu, lanjut dia, tidak tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur Kaltim 2013.
Pada peraturan itu, kata Supriyana, hanya ditentukan jadwal kampanye terbuka, yakni mulai 26 Agustus hingga 6 September 2013.
Sementara itu, untuk pemasangan alat peraga tidak ada kesepakatan sehingga pihaknya menilai Bawaslu Kaltim yang memerintahkan Panswaslu Kabupaten/Kota untuk mencopot alat peraga itu tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan.
"Jadi, kami merasa sangat keberatan dan akan melakukan berbagai upaya, termasuk langkah hukum," katanya menegaskan.
Pencopotan itu menurut mereka (Bawaslu) karena melanggar estetika atau keindahan kota, padahal itu merupakan ranah pemerintah kabupaten/kota dan aparatnya dan bukan kewenangan Bawaslu berserta Panwaslu, kata Supriyana menandaskan.
Dikonfirmasi Minggu malam, Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim Haerul Akbar menyatakan siap memberikan penjelasan terkait dengan adanya rencana protes dari salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut.
"Memang, kami (Bawaslu Kaltim) telah memerintahkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar melakukan penertiban pada alat peraga yang dianggap melanggar dan berbau kampanye," katanya.
Ia menegaskan,"Kami siap memberikan penjelasan terkait dengan penertiban itu, termasuk upaya lain, sebab kami bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Pasangan Imdaad Hamid-Ipong Muchlissoni merupakan satu dari tiga peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2013--2018.
Imdaad Hamid yang maju sebagai calon gubernur merupakan mantan Wali Kota Balikpapan, sementara Ipong Muchlissoni adalah Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim.
Pasangan bernomor urut 3 itu maju melalui jalur perseorangan.
Dua pasngan calon lainnya, yakni Awang Faroek Ishak yang masih menjabat sebagai Gubernur Kaltim berpasangan dengan Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Mukmin Faisyal yang juga menjabat Ketua DPRD Provinsi Kaltim mendampingi Awang Faroek sebagai calon wakil gubernur dengan nomor urut 1 dan diusung 10 partai, di antaranya Partai Golkar, Demokrat, PKS, dan Hanura.
Sementaran itu, pasangan dengan nomor urut 2 yang diusung PPP dan PDI Perjuangan, yakni Farid Wadjdy yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim didampingi Sofyan Alex yang merupakan kader PDI Perjuangan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Kami sangat keberatan atas pencopotan dan perusakan alat peraga milik pasangan Imdaad-Ipong yang ada di enam kabupaten/kota. Kami tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk membawa kasus ini ke ranah hukum," kata Supriyana, Ketua Tim Sukses Pasangan Indaad Hamid-Ipong Muchlissoni kepada wartawan di Samarinda, Minggu.
Selain akan membawa ke ranah hukum, lanjut Supriyana, kubu Imdaad-Ipong juga akan melayangkan nota keberatan ke Bawaslu Provinsi Kaltim.
"Malam ini (Minggu) akan kami susun dan besok (Senin) nota keberatan itu segera kami kirimkan ke Bawaslu. Intinya, kami meminta Bawaslu Kaltim untuk mencabut rekomendasi ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota agar menghentikan pencopotan dan perusakan alat peraga milik Imdaad-Ipong yang paling banyak dirugikan," katanya.
Ia lantas mengemukakan,"Kalau dihitung seluruhnya, hampir 1.000 buah alat peraga mulai baliho, banner, hingga spanduk yang dicopot dan dirusak. Bahkan, saat kami mengecek ke Panwaslu Kabupaten/Kota, banyak alat peraga kami yang hilang. Contohnya, alat peraga kami di jalur Samarinda-Bontang yang hilang. Namun, saat dicek di Kantor Panwaslu, tidak kami temukan."
Pencopotan alat peraga milik Imdaad-Ipong di enam kabupaten/kota tersebut, kata dia, yakni di Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tarakan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat.
Pencopotan dan perusakan alat peraga milik Imdaad-Ipong itu, menurut Supriyana, sudah melampaui kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kaltim.
Pemasangan alat peraga itu, lanjut dia, tidak tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur Kaltim 2013.
Pada peraturan itu, kata Supriyana, hanya ditentukan jadwal kampanye terbuka, yakni mulai 26 Agustus hingga 6 September 2013.
Sementara itu, untuk pemasangan alat peraga tidak ada kesepakatan sehingga pihaknya menilai Bawaslu Kaltim yang memerintahkan Panswaslu Kabupaten/Kota untuk mencopot alat peraga itu tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan.
"Jadi, kami merasa sangat keberatan dan akan melakukan berbagai upaya, termasuk langkah hukum," katanya menegaskan.
Pencopotan itu menurut mereka (Bawaslu) karena melanggar estetika atau keindahan kota, padahal itu merupakan ranah pemerintah kabupaten/kota dan aparatnya dan bukan kewenangan Bawaslu berserta Panwaslu, kata Supriyana menandaskan.
Dikonfirmasi Minggu malam, Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim Haerul Akbar menyatakan siap memberikan penjelasan terkait dengan adanya rencana protes dari salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut.
"Memang, kami (Bawaslu Kaltim) telah memerintahkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar melakukan penertiban pada alat peraga yang dianggap melanggar dan berbau kampanye," katanya.
Ia menegaskan,"Kami siap memberikan penjelasan terkait dengan penertiban itu, termasuk upaya lain, sebab kami bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Pasangan Imdaad Hamid-Ipong Muchlissoni merupakan satu dari tiga peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2013--2018.
Imdaad Hamid yang maju sebagai calon gubernur merupakan mantan Wali Kota Balikpapan, sementara Ipong Muchlissoni adalah Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim.
Pasangan bernomor urut 3 itu maju melalui jalur perseorangan.
Dua pasngan calon lainnya, yakni Awang Faroek Ishak yang masih menjabat sebagai Gubernur Kaltim berpasangan dengan Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Mukmin Faisyal yang juga menjabat Ketua DPRD Provinsi Kaltim mendampingi Awang Faroek sebagai calon wakil gubernur dengan nomor urut 1 dan diusung 10 partai, di antaranya Partai Golkar, Demokrat, PKS, dan Hanura.
Sementaran itu, pasangan dengan nomor urut 2 yang diusung PPP dan PDI Perjuangan, yakni Farid Wadjdy yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim didampingi Sofyan Alex yang merupakan kader PDI Perjuangan.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013