Di bawah kepemimpinan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin yang serius dalam mengentaskan kemiskinan, telah terlihat dari persentase angka kemiskinan yang terus mengalami penurunan.
“Hal ini bisa terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2017 hingga kini angka presentasi kemiskinan di Kukar terus menurun,” kata Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Saipul Bahri di Tenggarong, Selasa.
Ia mengatakan, dari data BPS Kukar pada tahun 2021, tercatat sebesar 7,99 persen penduduk miskin. Angka tersebut masih lebih rendah dari Paser sebesar 9,73 persen, Kutai Timur sebesar 9,81 persen, Kubar sebesar 10,24 persen dan Mahulu 11,90 persen.
“Secara nasional pun, persentase angka penduduk miskin di Kukar masih lebih rendah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penilaian kemiskinan terbagi dua yakni relatif dan absolut. Untuk di Kukar sendiri, banyak penduduk miskin relatif. Dalam artian, mereka sebenarnya tergolong mampu. Hanya saja, lantaran masuk dalam sejumlah indikator kemiskinan yang sudah menjadi standar ukur.
“Misalnya saja, karena rumahnya berada di bibir sungai dan tidak memiliki sanitasi yang baik. Padahal persoalan sanitasi juga masuk dalam indikator mengukur kemiskinan, maka penduduk tersebut turut menjadi penyumbang angka kemiskinan, " terangnya.
Ia mengaku, saat ini kebijakan Pemkab Kukar untuk mengentaskan kemiskinan secara umum ada dua, yaitu terkait pemberdayaan dan bantuan langsung.
Saipul Bahri mengungkapkan, untuk pemberdayaan menyasar usia dan warga yang masih produktif. Pemberdayaan tersebut menyesuaikan potensi dan kebutuhan masing-masing. Seperti pelatihan UMKM, pendidikan dan lainnya.
Sedangkan bantuan langsung, yaitu menyasar warga yang tidak produktif lagi, seperti lansia, warga yang cacat permanen, mengalami gangguan kejiwaan dan lainnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 proporsi penduduk miskin di Kukar sebesar 7,57 persen. Angka tersebut turun menjadi 7,41 persen. Berbagai kebijakan serta sinergisitas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilakukan Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin, membuat angka kemiskinan kembali turun pada tahun 2019 yaitu sebesar 7,20 persen.
Menurutnya, upaya yang dilakukan Pemkab Kukar bukan berarti tanpa tantangan. Sejak tahun 2019 wabah pandemi COVID-19 melanda dunia. Angka kemiskinan di seluruh Indonesia bahkan luar negeri mengalami peningkatan.
“Termasuk di Kukar, angka kemiskinan naik menjadi 7,31 persen pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, angka kemiskinan mencapai 7,99 persen. Saat itu, persentasi angka kemiskinan nasional mencapai 10,14 persen. Sedangkan September tahun 2021, angka kemiskinan nasional 9,71 persen. (Adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022