Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kutai Kartanegara sebagai ukuran keberhasilan pembangunan yang responsif gender, memprihatinkan.
"Capaian IPG dan IDG Kutai Kartanegara bisa dikatakan memprihatinkan, padahal sumberdaya alam dan SDM kita melimpah. Rasanya, sangat ironis dengan hasil tersebut," ujar Asisten Bidang Kesra dan Humas Bahrul, saat membacakan sambutan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, pada pembukaan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aula Bappeda, Rabu.
IPG Kutai Kartanegara pada 2011 kata Bahrul menempati ranking 11 dari 14 kabupaten/kota di Kaltim, sedangkan capaian IDG Kukar 2011 berada di urutan tearkhir se-Kaltim.
Hal tersebut menurut Bahrul menggambarkan telah terjadi kesenjangan dalam hak akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari masyarakat khususnya perempuan di Kutai Kartanegara.
"Jika hal tersebut dibiarkan tanpa suatu gerakan akselerasi, maka misi ketujuh kami yang tercantum dalam RPJMD yaitu meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sulit mencapai harapan," ungkapnya.
Padahal menurutnya, sebagai bupati perempuan, sejak awal kepemimpinan Rita Widyasari sangat memperhatikan dan peduli terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan.
Sehingga diangkat dalam sebuah misi (misi ke-7) dalam Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja), dengan harapan kondisi perempuan terangkat secara signifikan.
Bahrul melanjutkan, bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang berkontribusi pada IPM, IPG dan IDG akan tercapai dengan syarat, kegiatan yang dilakukan pemerintah benar-benar berguna bagi upaya penyelesaian isu strategis yang berkembang di masyarakat.
"Oleh karena itu, bukan hanya dibutuhkan perencana handal, namun pimpinan SKPD yang paham situasi dan kondisi daerah, amah, bersemangat memotifasi staf, jujur, bekerja keras serta pemeriksa yang berintegritas," tegasnya.
Dia meminta agar capaian IPG dan IDG harus segera naik.
untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menugaskan Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja PUG serta Kepala Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengambil langkah-langkah inisiatif menggerakkan SKPD yang terkait dalam mencapai naiknya IPG dan IDG.
"Mari bersama-sama kuatkan tekad untuk pekerjaan rumah kita ini, lakukan program responsif gender dengan menggandeng beragai pihak," ungkapnya.
Semantara, Kepala Bappeda Kutai Kartanegara Totok Heru Subroto mengatakan, capaian tak sesuai harapan IPG dan IDG tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya, persoalan PUG belum melembaga di pemerintahan.
Faktor lain yakni, kapasitas PUG telah ditingkatkan namun implementasinya belum sesuai harapan, kualitas perencanaan PUG makin baik, namun implementasinya belum sesuai perencanaan serta regulasi sudah terbentuk namun belum terimplementasi dengan baik.
"Kelembagaan PUG juga belum matang, ditambah respon angota pokja belum selaras," kata Totok yang juga ketua Pokja PUG Kutai Kartanegara itu.
Evaluasi pelaksanaan PUG yang dirangkai dengan rencana aksi daerah tersebut menghadirkan narasumber dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Semarang dan dari BP2KB Kaltim.
Acara tersebut diikuti SKPD terkait PUG. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Capaian IPG dan IDG Kutai Kartanegara bisa dikatakan memprihatinkan, padahal sumberdaya alam dan SDM kita melimpah. Rasanya, sangat ironis dengan hasil tersebut," ujar Asisten Bidang Kesra dan Humas Bahrul, saat membacakan sambutan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, pada pembukaan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aula Bappeda, Rabu.
IPG Kutai Kartanegara pada 2011 kata Bahrul menempati ranking 11 dari 14 kabupaten/kota di Kaltim, sedangkan capaian IDG Kukar 2011 berada di urutan tearkhir se-Kaltim.
Hal tersebut menurut Bahrul menggambarkan telah terjadi kesenjangan dalam hak akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari masyarakat khususnya perempuan di Kutai Kartanegara.
"Jika hal tersebut dibiarkan tanpa suatu gerakan akselerasi, maka misi ketujuh kami yang tercantum dalam RPJMD yaitu meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sulit mencapai harapan," ungkapnya.
Padahal menurutnya, sebagai bupati perempuan, sejak awal kepemimpinan Rita Widyasari sangat memperhatikan dan peduli terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan.
Sehingga diangkat dalam sebuah misi (misi ke-7) dalam Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja), dengan harapan kondisi perempuan terangkat secara signifikan.
Bahrul melanjutkan, bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang berkontribusi pada IPM, IPG dan IDG akan tercapai dengan syarat, kegiatan yang dilakukan pemerintah benar-benar berguna bagi upaya penyelesaian isu strategis yang berkembang di masyarakat.
"Oleh karena itu, bukan hanya dibutuhkan perencana handal, namun pimpinan SKPD yang paham situasi dan kondisi daerah, amah, bersemangat memotifasi staf, jujur, bekerja keras serta pemeriksa yang berintegritas," tegasnya.
Dia meminta agar capaian IPG dan IDG harus segera naik.
untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menugaskan Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja PUG serta Kepala Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengambil langkah-langkah inisiatif menggerakkan SKPD yang terkait dalam mencapai naiknya IPG dan IDG.
"Mari bersama-sama kuatkan tekad untuk pekerjaan rumah kita ini, lakukan program responsif gender dengan menggandeng beragai pihak," ungkapnya.
Semantara, Kepala Bappeda Kutai Kartanegara Totok Heru Subroto mengatakan, capaian tak sesuai harapan IPG dan IDG tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya, persoalan PUG belum melembaga di pemerintahan.
Faktor lain yakni, kapasitas PUG telah ditingkatkan namun implementasinya belum sesuai harapan, kualitas perencanaan PUG makin baik, namun implementasinya belum sesuai perencanaan serta regulasi sudah terbentuk namun belum terimplementasi dengan baik.
"Kelembagaan PUG juga belum matang, ditambah respon angota pokja belum selaras," kata Totok yang juga ketua Pokja PUG Kutai Kartanegara itu.
Evaluasi pelaksanaan PUG yang dirangkai dengan rencana aksi daerah tersebut menghadirkan narasumber dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Semarang dan dari BP2KB Kaltim.
Acara tersebut diikuti SKPD terkait PUG. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013