Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2022 akan merehabilitasi sebanyak 875 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah.
"Anggaran rehabilitasi ini bersumber dari APBD Kabupaten Paser, APBD Provinsi Kaltim dan APBN ," kata Kabid Perumahan pada Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP) Kabupaten Paser, Muhammad Syaukani, di Tanah Grogot, Selasa (22/2/2022).
Ia merincikan, untuk rehabilitasi RTLH di dalam kawasan kumuh ada 37 unit dengan anggaran sebesar Rp1,1 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Paser. Kemudian Pemerintah Kabupaten Paser juga akan merehabilitasi 395 unit RTLH di luar kawasan kumuh dengan anggaran sebesar Rp11,4 miliar dari APBD.
Selain rehabilitasi RTLH baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan kumuh tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser juga akan membangun 8 unit rumah warga korban bencana.
"Ini merupakan bangunan baru dengan kisaran anggaran per unit Rp50 juta. Sementara untuk rehabilitasi 15 rumah warga yang juga korban bencana, masing-masing rumah mendapat Rp25 juta," katanya.
Syaukani menerangkan, selain dianggarkan melalui APBD Kabupaten Paser, program rehabilitasi rumah juga mendapat anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Adapun program anggaran dari Pemprov Kaltim untuk merehabilitasi 148 unit rumah di kawasan kumuh tepatnya di Desa Senaken dan 20 unit di Desa Damit .
Selanjutnya, program lain di luar APBD Kabupaten dan APBD Pemprov Kaltim, yakni bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), merupakan bantuan stimulan perumahan swadaya dari PUPR, ada sekitar 252 unit tersebar di 4 kecamatan. Masing-masing unit mendapat anggaran Rp25 juta.
Ia mengemukakan saat ini semua calon penerima bantuan akan terlebih dahulu diverifikasi sesuai ketentuan dan persyaratan.
"Jika nanti di lapangan ditemukan penerima bantuan yang baru, namun tidak masuk dalam semua program ini, maka warga tersebut akan didata kembali dan diberikan bantuan pada tahun berikutnya. Syaratnya warga tidak mampu, atau yang penghasilannya rendah," ujar Syaukani.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Anggaran rehabilitasi ini bersumber dari APBD Kabupaten Paser, APBD Provinsi Kaltim dan APBN ," kata Kabid Perumahan pada Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP) Kabupaten Paser, Muhammad Syaukani, di Tanah Grogot, Selasa (22/2/2022).
Ia merincikan, untuk rehabilitasi RTLH di dalam kawasan kumuh ada 37 unit dengan anggaran sebesar Rp1,1 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Paser. Kemudian Pemerintah Kabupaten Paser juga akan merehabilitasi 395 unit RTLH di luar kawasan kumuh dengan anggaran sebesar Rp11,4 miliar dari APBD.
Selain rehabilitasi RTLH baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan kumuh tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser juga akan membangun 8 unit rumah warga korban bencana.
"Ini merupakan bangunan baru dengan kisaran anggaran per unit Rp50 juta. Sementara untuk rehabilitasi 15 rumah warga yang juga korban bencana, masing-masing rumah mendapat Rp25 juta," katanya.
Syaukani menerangkan, selain dianggarkan melalui APBD Kabupaten Paser, program rehabilitasi rumah juga mendapat anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Adapun program anggaran dari Pemprov Kaltim untuk merehabilitasi 148 unit rumah di kawasan kumuh tepatnya di Desa Senaken dan 20 unit di Desa Damit .
Selanjutnya, program lain di luar APBD Kabupaten dan APBD Pemprov Kaltim, yakni bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), merupakan bantuan stimulan perumahan swadaya dari PUPR, ada sekitar 252 unit tersebar di 4 kecamatan. Masing-masing unit mendapat anggaran Rp25 juta.
Ia mengemukakan saat ini semua calon penerima bantuan akan terlebih dahulu diverifikasi sesuai ketentuan dan persyaratan.
"Jika nanti di lapangan ditemukan penerima bantuan yang baru, namun tidak masuk dalam semua program ini, maka warga tersebut akan didata kembali dan diberikan bantuan pada tahun berikutnya. Syaratnya warga tidak mampu, atau yang penghasilannya rendah," ujar Syaukani.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022