Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pengamat Pendidikan dari Kalimantan Timur, Nanang Rijono, menilai pencetakan naskah soal dan lembar jawaban ujian nasional sudah selayaknya dikembalikan ke setiap provinsi agar munculnya masalah seperti pelaksanaan UN 2013 tidak terulang.
"Harus dikembalikan seperti dulu. Tahun-tahun lalu kan sistem cetak materi UN dilakukan di masing-masing provinsi, seperti di Provinsi Kaltim. Sejauh itu kan tidak ada masalah," kata Nanang Rijono yang juga Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Jumat.
Menurut Nanang, selama proses cetak dilakukan di daerah, selama itu pula tidak ditemukan masalah dalam distribusi, walaupun letak geografis di Kaltim yang begitu sulit dijangkau karena selain sangat luas dan terpencar, ada sejumlah kecamatan yang tidak bisa dijangkau dengan jalan darat maupun jalur air sehingga harus menggunakan pesawat.
Atas dasar itulah, ujarnya, maka sebaiknya sistem cetak materi UN harus dikembalikan seperti dulu, yakni cetaknya dilakukan di daerah.
Pasalnya, ujar dia, sepaham apapun pemerintah pusat mengetahui persoalan di daerah, namun masih lebih paham orang-orang di daerah itu sendiri yang mengetahuinya.
Disinggung mengenai mengapa cetak soal dilakukan di pusat, Nanang mengatakan karena UN 2013 terdapat perbedaan signifikan ketimbang tahun sebelumnya.
Perbedaan itu adalah pada 2013 terdapat 20 jenis materi soal dalam UN sehingga masing-masing peserta UN dalam satu kelas, materi dan soalnya tidak sama meskipun sama-sama mata uji matematika.
"Dalam satu kelas terdapat 20 peserta UN. Dari 20 peserta UN itu, masing-masing soal yang dikerjakan siswa berbeda sehingga tidak mungkin bisa menyontek. Apalagi barcodenya juga berbeda," katanya.
Berdasarkan kerumitan cetak soal itulah, lanjut dia, maka Kemendikbud tidak yakin bahwa soal tersebut mampu dicetak atau dikerjakan di daerah, makanya sistem cetaknya dilakukan di tingkat pusat.
Tetapi berdasarkan pengalaman pahit yang membuat penundaan UN hingga berkali-kali ini, katanya, maka ke depan akan lebih baik dikembalikan pencetakannya ke daerah.
Mengenai keraguan pusat terhadap mampu atau tidak daerah menyusun soal UN dengan tingkat kerumitan itu, lanjut dia, maka hal itu bisa dilakukan dengan cara petugas dari Kemendikbud datang ke Kaltim melakukan pembinaan dan pemantauan saat pencetakan, termasuk membubuhkan barcode dalam soal.
"Tidak ada yang sulit kalau ke depan materinya dicetak di provinsi. Datangkan saja orang dari pusat yang sudah membawa cetak birunya, kemudian melakukan pengawalan. Petugas di percetakan hanya tinggal mencetak dan menyusun sesuai petunjuk petugas dari pusat," kata Nanang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Harus dikembalikan seperti dulu. Tahun-tahun lalu kan sistem cetak materi UN dilakukan di masing-masing provinsi, seperti di Provinsi Kaltim. Sejauh itu kan tidak ada masalah," kata Nanang Rijono yang juga Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Jumat.
Menurut Nanang, selama proses cetak dilakukan di daerah, selama itu pula tidak ditemukan masalah dalam distribusi, walaupun letak geografis di Kaltim yang begitu sulit dijangkau karena selain sangat luas dan terpencar, ada sejumlah kecamatan yang tidak bisa dijangkau dengan jalan darat maupun jalur air sehingga harus menggunakan pesawat.
Atas dasar itulah, ujarnya, maka sebaiknya sistem cetak materi UN harus dikembalikan seperti dulu, yakni cetaknya dilakukan di daerah.
Pasalnya, ujar dia, sepaham apapun pemerintah pusat mengetahui persoalan di daerah, namun masih lebih paham orang-orang di daerah itu sendiri yang mengetahuinya.
Disinggung mengenai mengapa cetak soal dilakukan di pusat, Nanang mengatakan karena UN 2013 terdapat perbedaan signifikan ketimbang tahun sebelumnya.
Perbedaan itu adalah pada 2013 terdapat 20 jenis materi soal dalam UN sehingga masing-masing peserta UN dalam satu kelas, materi dan soalnya tidak sama meskipun sama-sama mata uji matematika.
"Dalam satu kelas terdapat 20 peserta UN. Dari 20 peserta UN itu, masing-masing soal yang dikerjakan siswa berbeda sehingga tidak mungkin bisa menyontek. Apalagi barcodenya juga berbeda," katanya.
Berdasarkan kerumitan cetak soal itulah, lanjut dia, maka Kemendikbud tidak yakin bahwa soal tersebut mampu dicetak atau dikerjakan di daerah, makanya sistem cetaknya dilakukan di tingkat pusat.
Tetapi berdasarkan pengalaman pahit yang membuat penundaan UN hingga berkali-kali ini, katanya, maka ke depan akan lebih baik dikembalikan pencetakannya ke daerah.
Mengenai keraguan pusat terhadap mampu atau tidak daerah menyusun soal UN dengan tingkat kerumitan itu, lanjut dia, maka hal itu bisa dilakukan dengan cara petugas dari Kemendikbud datang ke Kaltim melakukan pembinaan dan pemantauan saat pencetakan, termasuk membubuhkan barcode dalam soal.
"Tidak ada yang sulit kalau ke depan materinya dicetak di provinsi. Datangkan saja orang dari pusat yang sudah membawa cetak birunya, kemudian melakukan pengawalan. Petugas di percetakan hanya tinggal mencetak dan menyusun sesuai petunjuk petugas dari pusat," kata Nanang. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013