Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra mengkritisi kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.
"Pembangunan yang satu dengan yang lain seringkali tidak sinkron dan tumpang tindih. Contoh di Jalan DI Panjaitan, Pemkot baru saja membuat trotoar dengan keramik, tiba-tiba Pemprov Kaltim juga melakukan pengecoran untuk meninggikan jalan hampir satu meter," kata Samri di Samarinda beberapa waktu lalu.
Sehingga katanya terkesan hanya membuang-buang anggaran, sedangkan anggaran untuk pembangunan tidak sedikit.
"Artinya tidak bermanfaat untuk masyarakat. Jadi harus betul-betul instansi terkait membuat perencanaan yang matang," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan terkadang program pemerintah bukan berdasarkan kebutuhan tapi berdasarkan keinginan sehingga rakyat yang menjadi korbannya.
Contohnya permasalahan yang sedang dirasakan masyarakat adalah banjir, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah mengatasi banjir yakni dengan membuat drainase yang bagus.
Menurut Samri, kalau jalan ditinggikan itu bukan menanggulangi banjir, tapi memindahkan banjir dari jalan ke rumah-rumah warga karena rumahnya lebih rendah dari badan jalan.
Ia meminta antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim terlebih dahulu melihat penyebab banjir itu sendiri. Perencanaan keduanya harus sinkron saling mendukung.
"Intinya ada koordinasi, saling berpasangan. Ketika membuat jalan, maka juga harus ada saluran airnya," jelasnya.
Samri menuturkan pemerintah seharusnya bisa melihat keluhan masyarakat seperti penanganan banjir. Anggota DPRD sering melakukan reses menyerap aspirasi, [ermasalahan banjir yang sering menjadi keluhan .
"Kami langsung turun ke lapangan mendengar aspirasi masyarakat, namun tidak banyak aspirasi masyarakat melalui Dewan yang terakomodir dalam APBD," katanya.
Ia menambahkan namun hal itu dapat dimaklumi kekuatan anggaran yang terbatas karena setiap tahunnya selalu ada pertambahan penduduk, daerah yang dibuka juga semakin banyak dan daerah yang sebelumnya kawasan hutan menjadi pemukiman.
"Kami berharap antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim bisa berkoordinasi lebih maksimal ketika akan melakukan pembangunan,” harap Samri. (ADV/DPRD Samarinda).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021