Samarinda (ANTARA Kaltim) - Reaksi pemerintah pusat terkait investasi Blok Mahakam mendapat respons tegas dari politisi Karang Paci. Pernyataan Wakil Menteri ESDM RI Susilo Siswoutomo, yang meragukan kesanggupan pemerintah daerah dalam berinvestasi di Blok Mahakam beberapa waktu lalu, dianggap berlebihan dan sangat disayangkan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, H Abdurahman Alhasni, salah satu yang sangat menyayangkan pernyataan itu. "Daerah hanya ingin meminta hak jadi jangan dipersulit, yang paling penting adalah itikad baik pemerintah pusat dengan memberikan porsi saham kepada daerah, sehingga Kaltim sebagai daerah kaya tidak hanya dijadikan sapi perahan saja," tandas Abdurahman Alhasni, Kamis (24/1).
Menurutnya, kontrak Blok Mahakam belum akan diputuskan dalam waktu dekat. Mengingat kontraknya masih aktif hingga 2017.
Untuk informasi, Blok Mahakam saat ini dikelola perusahaan asal Prancis Total E&P. Sebelumnya, Total E&P Indonesie juga meminta pemerintah untuk segera memutuskan operator Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Proyek Total di 2015 juga baru akan bisa dilakukan kalau kepastian sudah didapat.
Kontrak Total sebenarnya berakhir 2017 nanti. Dari blok ini Total mendapatkan gas per hari mencapai 1.915 MMSCFD (juta kaki kubik per hari) dan minyak 67.478 barrel minyak per hari. Menyumbang hingga 80 persen gas yang diolah di LNG Badak di Bontang, Kalimantan Timur. Ini untuk memenuhi kontrak penjualan gas dengan Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.
Kehawatiran yang muncul adalah, bila Kaltim diberikan 10 persen saja dari saham Blok Mahakam, artinya harus mampu menyediakan dana Rp2,3 triliun. Jumlah inilah yang dinilai akan memberatkan Kaltim.
"Kaltim itu tidak sendiri tapi ada Pemerintah Kabupaten Kukar yang ikut andil karena masuk di dalam wilayahnya. Selain itu porsi APBD Kaltim dan APBD Kukar dinilai mampu ikut berinvestasi dengan tidak mengesampingkan porsi anggaran untuk pembangunan dalam arti luas," kata Abdurahman Alhasni.
Dia juga menegaskan pemerintah bisa menggandeng atau meminta peran dari pihak ketiga untuk membantu biaya investasi pertahun.
"Modal investasi tentu tidak akan mengganggu pembiayaan APBD kepada sektor-sektor lain seperti pertanian, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur, sebab akan melalui kajian panjang dengan tetap mengedepankan skala prioritas anggaran," tambah politisi Partai Golkar ini.
Sebab, pembiayaan investasi itu akan menjadi aset besar bagi daerah di masa-masa mendatang yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada anggaran pembiayaan bagi berbagai sektor di Kaltim, terutama meningkatkan perekonomian yang adil dan lebih sejahtera. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, H Abdurahman Alhasni, salah satu yang sangat menyayangkan pernyataan itu. "Daerah hanya ingin meminta hak jadi jangan dipersulit, yang paling penting adalah itikad baik pemerintah pusat dengan memberikan porsi saham kepada daerah, sehingga Kaltim sebagai daerah kaya tidak hanya dijadikan sapi perahan saja," tandas Abdurahman Alhasni, Kamis (24/1).
Menurutnya, kontrak Blok Mahakam belum akan diputuskan dalam waktu dekat. Mengingat kontraknya masih aktif hingga 2017.
Untuk informasi, Blok Mahakam saat ini dikelola perusahaan asal Prancis Total E&P. Sebelumnya, Total E&P Indonesie juga meminta pemerintah untuk segera memutuskan operator Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Proyek Total di 2015 juga baru akan bisa dilakukan kalau kepastian sudah didapat.
Kontrak Total sebenarnya berakhir 2017 nanti. Dari blok ini Total mendapatkan gas per hari mencapai 1.915 MMSCFD (juta kaki kubik per hari) dan minyak 67.478 barrel minyak per hari. Menyumbang hingga 80 persen gas yang diolah di LNG Badak di Bontang, Kalimantan Timur. Ini untuk memenuhi kontrak penjualan gas dengan Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.
Kehawatiran yang muncul adalah, bila Kaltim diberikan 10 persen saja dari saham Blok Mahakam, artinya harus mampu menyediakan dana Rp2,3 triliun. Jumlah inilah yang dinilai akan memberatkan Kaltim.
"Kaltim itu tidak sendiri tapi ada Pemerintah Kabupaten Kukar yang ikut andil karena masuk di dalam wilayahnya. Selain itu porsi APBD Kaltim dan APBD Kukar dinilai mampu ikut berinvestasi dengan tidak mengesampingkan porsi anggaran untuk pembangunan dalam arti luas," kata Abdurahman Alhasni.
Dia juga menegaskan pemerintah bisa menggandeng atau meminta peran dari pihak ketiga untuk membantu biaya investasi pertahun.
"Modal investasi tentu tidak akan mengganggu pembiayaan APBD kepada sektor-sektor lain seperti pertanian, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur, sebab akan melalui kajian panjang dengan tetap mengedepankan skala prioritas anggaran," tambah politisi Partai Golkar ini.
Sebab, pembiayaan investasi itu akan menjadi aset besar bagi daerah di masa-masa mendatang yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada anggaran pembiayaan bagi berbagai sektor di Kaltim, terutama meningkatkan perekonomian yang adil dan lebih sejahtera. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013