Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Pelaksanaan pembangunan di Kaltim khususnya untuk infrastruktur harus digarisbawahi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

"Artinya, pembangunan yang dilakukan bukan untuk kepentingan 5 atau 10 tahun, tetapi untuk kepentingan 50 hingga 100 tahun ke depan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Dr H Rusmadi, saat menjadi nara sumber pada acara Diskusi Akhir Tahun yang mengangkat tema "Evaluasi Ekonomi, Bisnis, Politik Kaltim 2012 dan Proyeksi 2013" yang digelar oleh Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda di Djoeragan Kopi Jalan Juanda, Kamis (27/12) malam.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan adalah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dimuarakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur di Kaltim saat ini juga merupakan bagian dari investasi jangka panjang bagi generasi mendatang," ungkap Rusmadi.

Rusmadi menjelaskan arah pembangunan Kaltim ke depan adalah pembangunan yang berbasis sumber daya terbarukan (renewable resources) yaitu sektor jasa, pertanian dalam arti luas dan pariwisata, sehingga tidak ada lagi ketergantungan terhadap sumber daya tak terbarukan (unrenewable resources) seperti minyak bumi, gas dan batubara.

"Batu bara dan migas tetap dimanfaatkan dengan memberikan nilai tambah melalui produk turunannya. Ada program kita yang mengarah pada pembangunan klaster industri di Maloy Kutai Timur dan di Bontang. Itu merupakan bukti kita sedang mengembangkan renewable resources untuk pembangunan yang berkelanjutan," jelasnya.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kaltim sangat sensitif dengan situasi ekonomi global, Rusmadi mengakui hal itu. Karena memang ekonomi Kaltim saat ini bergantung dengan sektor migas dan batubara, yang menjadi komoditi ekspor utama Kaltim ke negara-negara Asia Timur, Amerika dan Eropa.

"Pertumbuhan ekonomi memang menjadi kebutuhan utama, artinya dalam mensejahterakan masyarakat maka ekonomi harus tumbuh dalam konteks pertumbuhan yang sehat dan berkualitas. Pengembangan sektor ekonomi kerakyatan juga sedang giat kita lakukan guna menguatkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kaltim," ucapnya.

Sektor ekonomi kerakyatan yang riil merupakan kunci utama keberhasilan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kaltim. Selama ini, Pemprov melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim telah menyediakan dan menyalurkan berbagai produk kredit usaha rakyat (KUR) untuk masyarakat pedesaan.

"Kita ingin membuat rakyat tidak menjadi ketergantungan terhadap bantuan yang bersifat stimulan yang diberikan pemerintah, melainkan menjadikan mereka mandiri dan kreatif untuk mengembangkan usaha mereka," tambahnya.

Sementara itu, Pimpinan Bank Indonesia Samarinda, Ameriza Ma’ruf Moesa, mengatakan untuk bisa menghidupkan ekonomi kerakyatan, Kaltim harus fokus pada pembangunan sektor padat karya, seperti sektor pertanian dalam arti luas khususnya sektor perikanan dan kelautan yang saat ini belum tergarap dengan baik.

"Demikian juga untuk sektor jasa, khususnya pariwisata yang mempunyai potensi sangat besar sebagai renewable resources untuk pembangunan berkelanjutan di Kaltim. Kita juga perlu menguatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan sektor UMKM, dengan menyiapkan aspek permodalan yang kuat bagi sektor tersebut," katanya.

Diskusi Akhir Tahun Fekon Unmul kali ini juga dihadiri Kadisperindagkop Kaltim HM Djaelani, Kepala BPS Johny Anwar, Anggota DPRD Kaltim Sudarno, Andi Harun, Syafaruddin dan Siti Komariah, serta sejumlah akademisi Universitas Mulawarman Samarinda. (Humas Pemprov Kaltim/her/adv)

Pewarta:

Editor : Arief Mujayatno


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012