){kind=link}
MEMASUKI tahun ke tiga kepemimpinan Rita Widyasari dan HM Ghufron Yusuf, sebagai nakhoda Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), beberapa keberhasilan dan penghargaan telah diraih.
Komitmen Rita Widyasari dan Gufron Yusuf untuk membangun Kutai Kartanegara digariskan melalui program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja) sebagai grand strategi pembangunan.
Sejumlah torehan prestasi yang telah diraih dua tahun kepemimpinan Rita-Gufron diantaranya, pada 2012 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kukar berhasil menyabet dua penghargaan dari pemerintah pusat, yakni penghargaan Sukses e-KTP dari Kementrian Dalam Negeri serta penghargaan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP da PA) terkait pemberian akta kelahiran gratis.
Penghargaan Sukses e-KTP tersebut diserahkan langsung Mendagri, Gamawan Fauzi kepada Rita Widyasari pada Mei lalu di Kota Tarakan. Penyerahan itu juga turut disaksikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faidz, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Hermanto Dardak.
Rita yang didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Getsmani Zeth, mengungkapkan, penyelenggaraan pelayanan e-KTP di Kukar tidak mudah, karena wilayah Kukar begitu luas dengan kondisi geografis beragam.
Namun, berkat keseriusan aparat dan kerjasama masyarakat yang sangat peduli akan e-KTP, Kabupaten Kukar berhasil secara nasional mencapai target 81 persen lebih, dari jumlah wajib KTP 387.473, pada bulan Mei 2012 tersebut
“Inilah hasilnya. Walaupun target secara nasional sudah tercapai namun kami akan terus tingkatkan, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya memiliki e-KTP,†ujarnya.
Selanjutnya di awal Oktober lalu, Bupati Kukar kembali menerima penghargaan dari Menteri PP dan PA ,Linda Amalia Sari Gumelar.
Penghargaan tersebut buah dari pemberian akta kelahiran gratis bagi anak-anak usia 0-60 hari di Kukar.
Selain itu, Disdukcapil Kukar juga telah memberikan dana kompensasi untuk pelaporan kematian dan pelaporan kelahiran.
Tahun ini kompensasi kematian dibagikan kepada 400 orang ahli waris yang segera melaporkan atau membuat akta kelahiran dan masing-masing ahli waris menerima santunan Rp500 ribu.
Sedangkan untuk kompensasi kelahiran, Disdukcapil pada 2012i juga memberikan Rp500 ribu kepada 441 orang bagi orang tua yang membuat akta kelahiran kurang dari 23 hari umur anak yang baru lahir.
"Kompensasi tersebut merupakan bentuk kepedulian serta pancingan, agar warga segera melaporkan dua hal penting yaitu kematian dan kelahiran," terang Kepala Disdukcapil Kukar, Getsmani Zeth.
Sementara melalui Dinas Sosial, Pemkab Kukar tahun ini juga melaksanakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Program rehabilitasi RLTH yang lebih populer disebut bedah Rumah ini telah Dilaksanakan di enam kecamatan di Kukar yaitu Kecamatan Tenggarong, Tenggarong seberang, Kota Bangun,Loa Janan, Loakulu dan Sebulu, dengan target 100 rumah untuk anggaran 2012 dan dalam jangka waktu 30 hari pengerjaan.
Kegiatan bedah rumah yang didukung oleh Kodim 0906 Tenggarong tersebut telah dicanangkan dengan melakukan peletakan batu pertama secara simbolis oleh Bupati Kukar di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong pada Oktober 2012.
Saat ini progress pengerjaan RTLH sudah mencapai 95 persen, sisanya tinggal tahap penyelesaian yaitu lima rumah di kecamatan Kota Bangun.
Rita mengatakan program bedah rumah merupakan komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu, sebagai implementasi dalam upaya mengurangi dan menuntaskan angka kemiskinan di Kukar.
“Prograam ini merupakan wujud perhatian Pemkab dalam upaya terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Kukar, tahun depan kami rencanakan 1.500 rumah akan direhab dalam program ini,†ujarnya.
Sedangkan upaya mensejahterakan masyarakat lainnya, yaitu pada 2012 juga pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial mengalokasikan dana Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) bagi 16.219 orang yang berhak menerimanya, dengan nominal Rp100 ribu per orang untuk setiap bulan.
â€Saat ini penyaluran SWTM sudah mencapai 75 persen, sisanya akan selesai dibagikan Desember ini,†terang Kepala Dinas Sosial Mursito.
Sementara untuk pelayanan kesehatan masyarakat, Pemkab Kukar meningkatkan anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Jamkesda Kukar, Anang Hadi Sujatmiko, mengatakan, jika di awal tahun anggaran, program Jamkesda semula dianggarkan Rp33 milyar namun jelang akhir tahun biaya program ini naik menjadi Rp57 milyar lebih.
“Penambahan anggarannya di setujui di APBD Perubahan (APBD-P) 2012 sebesar Rp 24 miliar lebih,†ujarnya.
Dikatakan, penambahan anggaran Jamkesda sangat beralasan karena digunakan sebagai biaya jaminan kesehatan bagi peserta Jamkesda yang kini di Kukar berjumlah 309.674 orang.
“Juga dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai sumber daya manusia di daerah ini,†katanya.
Menurutnya, sesuai klaim tagihan dari unit pelayanan kesehatan yang ditunjuk maka hingga September atau triwulan III 2012 sudah disalurkan dana Jamkesda sebesar Rp23, 45 milyar lebih kepada tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), empat unit Pelayanan Palang Merah Indonesia (PMI) dan 30 Puskesmas di seluruh kecamatan di Kukar.
“Ada tujuh manfaat klaim tagihan layanan kesehatan yang dilayangkan unit pelayanan kesehatan ke UPTD Jamkesda diantaranya Rawat Jalan maupun Rawat Inap, tindakan medis operatif serta pelayanan persalinan,†tandasnya.
Ditambahkan jika pada pembahasan awal di APBD 2012 program Jamkesda dianggarkan Rp33 miliar maka untuk 2013 mendatang pembiayaan program ini akan lebih besar lagi.
“Diprediksikan mencapai sekitar Rp51 milyar lebih,†demikian ujarnya.
Dibidang pendidikan, Pemkab melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar tahun ini menyediakan anggaran bantuan biaya penunjang pendidikan atau beasiswa bagi para mahasiswa asal Kukar sebesar Rp21 milyar.
Sekretaris Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan 2012, Tohari mengatakan, alokasi dana beasiswa tahun ini lebih besar dibanding 2011 lalu.
"Tahun lalu hanya Rp10 milyar, tahun ini naik menjadi Rp21 milyar," demikan ujar Tohari. bersambung ... (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Komitmen Rita Widyasari dan Gufron Yusuf untuk membangun Kutai Kartanegara digariskan melalui program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja) sebagai grand strategi pembangunan.
Sejumlah torehan prestasi yang telah diraih dua tahun kepemimpinan Rita-Gufron diantaranya, pada 2012 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kukar berhasil menyabet dua penghargaan dari pemerintah pusat, yakni penghargaan Sukses e-KTP dari Kementrian Dalam Negeri serta penghargaan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP da PA) terkait pemberian akta kelahiran gratis.
Penghargaan Sukses e-KTP tersebut diserahkan langsung Mendagri, Gamawan Fauzi kepada Rita Widyasari pada Mei lalu di Kota Tarakan. Penyerahan itu juga turut disaksikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faidz, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Hermanto Dardak.
Rita yang didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Getsmani Zeth, mengungkapkan, penyelenggaraan pelayanan e-KTP di Kukar tidak mudah, karena wilayah Kukar begitu luas dengan kondisi geografis beragam.
Namun, berkat keseriusan aparat dan kerjasama masyarakat yang sangat peduli akan e-KTP, Kabupaten Kukar berhasil secara nasional mencapai target 81 persen lebih, dari jumlah wajib KTP 387.473, pada bulan Mei 2012 tersebut
“Inilah hasilnya. Walaupun target secara nasional sudah tercapai namun kami akan terus tingkatkan, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya memiliki e-KTP,†ujarnya.
Selanjutnya di awal Oktober lalu, Bupati Kukar kembali menerima penghargaan dari Menteri PP dan PA ,Linda Amalia Sari Gumelar.
Penghargaan tersebut buah dari pemberian akta kelahiran gratis bagi anak-anak usia 0-60 hari di Kukar.
Selain itu, Disdukcapil Kukar juga telah memberikan dana kompensasi untuk pelaporan kematian dan pelaporan kelahiran.
Tahun ini kompensasi kematian dibagikan kepada 400 orang ahli waris yang segera melaporkan atau membuat akta kelahiran dan masing-masing ahli waris menerima santunan Rp500 ribu.
Sedangkan untuk kompensasi kelahiran, Disdukcapil pada 2012i juga memberikan Rp500 ribu kepada 441 orang bagi orang tua yang membuat akta kelahiran kurang dari 23 hari umur anak yang baru lahir.
"Kompensasi tersebut merupakan bentuk kepedulian serta pancingan, agar warga segera melaporkan dua hal penting yaitu kematian dan kelahiran," terang Kepala Disdukcapil Kukar, Getsmani Zeth.
Sementara melalui Dinas Sosial, Pemkab Kukar tahun ini juga melaksanakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Program rehabilitasi RLTH yang lebih populer disebut bedah Rumah ini telah Dilaksanakan di enam kecamatan di Kukar yaitu Kecamatan Tenggarong, Tenggarong seberang, Kota Bangun,Loa Janan, Loakulu dan Sebulu, dengan target 100 rumah untuk anggaran 2012 dan dalam jangka waktu 30 hari pengerjaan.
Kegiatan bedah rumah yang didukung oleh Kodim 0906 Tenggarong tersebut telah dicanangkan dengan melakukan peletakan batu pertama secara simbolis oleh Bupati Kukar di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong pada Oktober 2012.
Saat ini progress pengerjaan RTLH sudah mencapai 95 persen, sisanya tinggal tahap penyelesaian yaitu lima rumah di kecamatan Kota Bangun.
Rita mengatakan program bedah rumah merupakan komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu, sebagai implementasi dalam upaya mengurangi dan menuntaskan angka kemiskinan di Kukar.
“Prograam ini merupakan wujud perhatian Pemkab dalam upaya terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Kukar, tahun depan kami rencanakan 1.500 rumah akan direhab dalam program ini,†ujarnya.
Sedangkan upaya mensejahterakan masyarakat lainnya, yaitu pada 2012 juga pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial mengalokasikan dana Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) bagi 16.219 orang yang berhak menerimanya, dengan nominal Rp100 ribu per orang untuk setiap bulan.
â€Saat ini penyaluran SWTM sudah mencapai 75 persen, sisanya akan selesai dibagikan Desember ini,†terang Kepala Dinas Sosial Mursito.
Sementara untuk pelayanan kesehatan masyarakat, Pemkab Kukar meningkatkan anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Jamkesda Kukar, Anang Hadi Sujatmiko, mengatakan, jika di awal tahun anggaran, program Jamkesda semula dianggarkan Rp33 milyar namun jelang akhir tahun biaya program ini naik menjadi Rp57 milyar lebih.
“Penambahan anggarannya di setujui di APBD Perubahan (APBD-P) 2012 sebesar Rp 24 miliar lebih,†ujarnya.
Dikatakan, penambahan anggaran Jamkesda sangat beralasan karena digunakan sebagai biaya jaminan kesehatan bagi peserta Jamkesda yang kini di Kukar berjumlah 309.674 orang.
“Juga dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai sumber daya manusia di daerah ini,†katanya.
Menurutnya, sesuai klaim tagihan dari unit pelayanan kesehatan yang ditunjuk maka hingga September atau triwulan III 2012 sudah disalurkan dana Jamkesda sebesar Rp23, 45 milyar lebih kepada tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), empat unit Pelayanan Palang Merah Indonesia (PMI) dan 30 Puskesmas di seluruh kecamatan di Kukar.
“Ada tujuh manfaat klaim tagihan layanan kesehatan yang dilayangkan unit pelayanan kesehatan ke UPTD Jamkesda diantaranya Rawat Jalan maupun Rawat Inap, tindakan medis operatif serta pelayanan persalinan,†tandasnya.
Ditambahkan jika pada pembahasan awal di APBD 2012 program Jamkesda dianggarkan Rp33 miliar maka untuk 2013 mendatang pembiayaan program ini akan lebih besar lagi.
“Diprediksikan mencapai sekitar Rp51 milyar lebih,†demikian ujarnya.
Dibidang pendidikan, Pemkab melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar tahun ini menyediakan anggaran bantuan biaya penunjang pendidikan atau beasiswa bagi para mahasiswa asal Kukar sebesar Rp21 milyar.
Sekretaris Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan 2012, Tohari mengatakan, alokasi dana beasiswa tahun ini lebih besar dibanding 2011 lalu.
"Tahun lalu hanya Rp10 milyar, tahun ini naik menjadi Rp21 milyar," demikan ujar Tohari. bersambung ... (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012