Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, bersama pihak terkait, Kamis, melakukan pertemuan untuk membahas platform pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Dalam pertemuan ini banyak hal yang dibahas, seperti tentang penyertaan modal, laporan keuangan, dan format lainnya," ujar Kasi Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Andys Kurniawan di Penajam, Kamis.
Pihak terkait yang terlibat dalam pembahasan ini adalah Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang diwakili oleh Ramang.
Kemudian dari Program Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (P2KPM) Kabupaten PPU yang diwakili oleh Tenaga Teknis Bidang Pengembangan Ekonomi, BUMDes, dan Kawasan Perdesaan Imam Subarkah.
"Pembahasan hari ini baru menyepakati tiga platform, yakni tentang model laporan keuangan, status BUMDes, dan formasi proposal pengajuan modal usaha, sehingga masih ada beberapa platform lagi yang harus dituntaskan," ucap Andys.
Banyak platform yang perlu disamakan persepsinya oleh tiga pihak dalam rangka pengembangan BUMDes di PPU, sehingga waktu yang dibutuhkan tidak cukup hanya satu hari, sehingga pembahasan dilanjutkan pekan depan.
Sementara Imam Subarkah, saat ditemui setelah pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya perlu menyamakan persepsi karena pola pelaporan BUMDes per akhir tahun tidak sama, sehingga hal ini mempersulit pihaknya dalam upaya melakukan perhitungan.
Misalnya, kata dia, dalam rekapan penyertaan modal oleh 30 BUMDes sejak 2015 hingga 2020, akan ditemukan total penyertaan modal mencapai sebesar Rp9,3 miliar.
"Tapi dalam laporan perkembangan laba-rugi yang juga disertakan penyertaan modal, akan ketemu total penyertaan modal pada 2015-2020 mencapai Rp12 miliar. Dari sinilah maka kita harus sepakat mengenai format yang digunakan," ucap Imam.(ADV)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021