Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim harus segera membuat program pemerataan pembangunan di sektor pendidikan dan menjadikannya sebagai program prioritas.
Menurut Rusman program pemerataan pendidikan tersebut harus cepat direalisasikan mengingat wilayah Kaltim bakal menjadi penopang Ibu Kota Negara.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus siap menghadapi lonjakan pertumbuhan masyarakat apabila Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia resmi dipindahkan ke Kaltim, Salah satunya, ribuan siswa baru dinilai akan masuk ke sekolah khususnya di daerah penyangga," kata Rusman Yaqub.
Rusman mengatakan kendati sempat terhenti pembangunan infrastruktur, namun rencana persiapan IKN akan kembali dilanjutkan setelah pandemi COVID-19.
Ia menilai dengan kondisi yang ada sekarang Kaltim dinilai belum siap apabila menerima belasan atau puluhan ribu siswa baru karena fasilitas pendidikan yang tidak merata.
"Penerapan zonasi saja sudah membuktikan masih adanya banyak persoalan, di Samarinda tidak sedikit kecamatan yang kekurangan sekolah sehingga siswa terpaksa harus sekolah ke luar yang wilayahnya lebih jauh dari domisilinya," kata Rusman.
Logo-DPRD kaltim (Dok Antaranews Kaltim)
Apalagi kalau ditambah ribuan siswa baru pasti akan menjadi masalah baru, dunia pendidikan di Kaltim.
Ia mengatakan untuk daerah perkotaan saja bangunan sekolah masih kurang, apalagi yang bukan kota.
"Oleh sebab itu pentingnya untuk memprioritaskan sektor pendidikan dalam rencana pembangunan baik provinsi maupun nasional," tambahnya.
Tidak hanya bangunan sekolah, guru dan tenaga kependidikan hingga sarana dan prasarana lainnya juga masih menjadi kendala karena jumlahnya belum ideal, bahkan untuk kompetensi guru masih belum maksimal.
