Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian mengingatkan, terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara adalah momen untuk meneguhkan kembali tekad bekerja keras untuk percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.
"Terbentuknya Kaltara ini kan babak baru perjuangan. Bila kemarin perjuangan untuk membentuk provinsi ini, sekarang perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan yang diawali dari pembentukan provinsi tersebut," kata Hetifah yang dihubungi dari Balikpapan, Senin.
Saat Kalimantan Utara masih menjadi bagian Kalimantan Timur, Hetifah kerap melakukan perjalanan melihat peri kehidupan masyarakat di kabupaten-kabupaten utara itu hingga ke perbatasan dengan Malaysia.
Ia melihat secara langsung mulai dari kondisi infrastruktur perhubungan seperti jalan dan jembatan, termasuk bandara, lalu moda transportasi yang ada, gedung-gedung sekolah, hingga kondisi sosial ekonomi.
"Melihat kondisinya, jalan rusak itu masih untung karena ada jalannya. Dengan mobil double gardan bisa kita atasi. Tapi di sana, apakah di Malinau, atau Nunukan, bahkan banyak tempat yang jalan daratnya saja belum ada sehingga orang sepenuhnya bergantung dengan transportasi sungai atau udara," katanya.
Selain itu, katanya, juga banyak gedung sekolah yang sudah perlu renovasi kembali, atau bahkan perlu dibangun baru karena memang belum pernah ada. "Itu semua perlu perjuangan ekstra keras kita semua," tegasnya.
Di sisi lain, Hetifah juga menyadari bahwa pemekaran ini membawa konsekuensi anggaran yang justru tidak otomatis didapat dari pemerintah pusat.
"Saya harus sampaikan bahwa pemekaran ini tidak membuat pemerintah pusat serta merta menyisihkan anggaran dan program. Adalah tugas Kalimantan Timur sebagai provinsi induk untuk menyokong Kaltara setidaknya hingga dua tahun ke depan, sebab baru setelah itulah APBN secara khusus mulai bisa meng-cover Kaltara," jelasnya.
Agar berkeadilan, hingga setidaknya sampai dua tahun ke depan tersebut juga, menurut Hetifah, Kaltim harus menerima porsi anggaran lebih dari yang biasa diterimanya, seperti ibu menyusui yang memang harus mendapat gizi lebih agar anaknya tumbuh sehat.
Selanjutnya Hetifah juga mengingatkan, bahwa pembentukan daerah otonomi baru seperti Kaltara ini bukan atas kepentingan elit, bukan untuk kebutuhan akan kekuasaan dan bagi-bagi jabatan.
"Sehingga yang dipentingkan adalah membangun kantor gubernur yang megah dulu. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita menemukan ada kantor seperti bangunan istana di tengah hutan," ujarnya.
Hetifah menambahkan, Kaltara dibentuk untuk menjaga dan mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan publik secara adil dan pada akhirnya harus mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Terbentuknya Kaltara ini kan babak baru perjuangan. Bila kemarin perjuangan untuk membentuk provinsi ini, sekarang perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan yang diawali dari pembentukan provinsi tersebut," kata Hetifah yang dihubungi dari Balikpapan, Senin.
Saat Kalimantan Utara masih menjadi bagian Kalimantan Timur, Hetifah kerap melakukan perjalanan melihat peri kehidupan masyarakat di kabupaten-kabupaten utara itu hingga ke perbatasan dengan Malaysia.
Ia melihat secara langsung mulai dari kondisi infrastruktur perhubungan seperti jalan dan jembatan, termasuk bandara, lalu moda transportasi yang ada, gedung-gedung sekolah, hingga kondisi sosial ekonomi.
"Melihat kondisinya, jalan rusak itu masih untung karena ada jalannya. Dengan mobil double gardan bisa kita atasi. Tapi di sana, apakah di Malinau, atau Nunukan, bahkan banyak tempat yang jalan daratnya saja belum ada sehingga orang sepenuhnya bergantung dengan transportasi sungai atau udara," katanya.
Selain itu, katanya, juga banyak gedung sekolah yang sudah perlu renovasi kembali, atau bahkan perlu dibangun baru karena memang belum pernah ada. "Itu semua perlu perjuangan ekstra keras kita semua," tegasnya.
Di sisi lain, Hetifah juga menyadari bahwa pemekaran ini membawa konsekuensi anggaran yang justru tidak otomatis didapat dari pemerintah pusat.
"Saya harus sampaikan bahwa pemekaran ini tidak membuat pemerintah pusat serta merta menyisihkan anggaran dan program. Adalah tugas Kalimantan Timur sebagai provinsi induk untuk menyokong Kaltara setidaknya hingga dua tahun ke depan, sebab baru setelah itulah APBN secara khusus mulai bisa meng-cover Kaltara," jelasnya.
Agar berkeadilan, hingga setidaknya sampai dua tahun ke depan tersebut juga, menurut Hetifah, Kaltim harus menerima porsi anggaran lebih dari yang biasa diterimanya, seperti ibu menyusui yang memang harus mendapat gizi lebih agar anaknya tumbuh sehat.
Selanjutnya Hetifah juga mengingatkan, bahwa pembentukan daerah otonomi baru seperti Kaltara ini bukan atas kepentingan elit, bukan untuk kebutuhan akan kekuasaan dan bagi-bagi jabatan.
"Sehingga yang dipentingkan adalah membangun kantor gubernur yang megah dulu. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita menemukan ada kantor seperti bangunan istana di tengah hutan," ujarnya.
Hetifah menambahkan, Kaltara dibentuk untuk menjaga dan mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan publik secara adil dan pada akhirnya harus mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012