Menurut Ketua DPRD Kaltim, HM Mukmin Faisyal HP, di antaranya menuntut pemerintah pusat segera menuntaskan jalan Trans Kalimantan.
"Rakor sepakat menuntut pemerintah pusat segera mempercepat penyelesaian infrastruktur berupa jalan Trans Kalimantan yang membuka isolasi hubungan empat provinsi serta peningkatan kelas jalan dan jembatan nasional yang ada di masing-masing provinsi, paling lambat pada akhir masa jabatan kepresidenan tahun 2014," kata Mukmin Faisyal, Selasa (1/5).
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kaltim ini, kesimpulan dan rekomendasi Rakor ADPSI Wilayah Kalimantan tersebut ditandatangani dirinya selaku Ketua DPRD Kaltim, Kol Inf (purn) Nasib Alamsyah sebagai Ketua DPRD Kalsel, R Atu Narang Ketua DPRD Kalteng dan Minsen SH Ketua DPRD Kalbar.
Di samping soal jalan Trans Kalimantan, Rakor juga sepakat menuntut pemerintah pusat segera memrogramkan serta menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana listrik di wilayah Kalimantan, dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dan kebutuhan industri untuk jangka waktu 10-20 tahun ke depan.
Juga menuntut pemerintah pusat bersama DPR RI Dewan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah khususnya ketentuan pasal 14 s/d 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 sebagai penjabarannya, terutama menyangkut persentasi bagi hasil dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi (SDE), dengan rumus pembagian yang lebih adil bagi daerah.
"Selain itu, Rakor juga sepakat menuntut pemerintah pusat segera melakukan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai usulan yang sudah disampaikan masing-masing provinsi, sebagai panduan bagi percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan Kalimantan secara terpadu, selambat-lambatnya pada akhir tahun 2012,†kata politisi asal Dapil II Balikpapan, PPU dan Paser yang pernah menjabat Wakil Walikota Balikpapan ini.
Lainnya, Rakor juga sepakat menuntut pemerintah pusat dan Pertamina segera menambah kuota untuk memenuhi kebutuhan BBM wilayah Kalimantan, menuntut pemerintah pusat melaksanakan dan memprioritaskan pengembangan dan pembangunan bandara serta pelabuhan laut/samudera di empat provinsi Kalimantan dan menuntut pemerintah pusat memberikan perhatian yang sungguh-sungguh bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan segera menyelesaikan masalah-masalah perbatasan dengan negara tetangga serta perlu pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut.
"Rakor juga sepakat mengajak semua anggota DPR RI dan DPD RI yang mewakili wilayah Kalimantan secara bersama-sama memperjuangkan permintaan dan rekomendasi – rekomendasi kepada pemerintah pusat tersebut. Sedangkan DPRD se-Kalimantan memiliki semangat, kehendak dan cita-cita untuk bersatu menggugat pemerintah pusat agar membuat kebijakan nasional yang lebih adil bagi daerah kita," kata wakil rakyat yang dikenal sangat disiplin waktu dan tampak awet muda ini.
Terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut, Rakor sepakat pula memohon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat memberikan jawaban tertulis sebagai perwujudan tanggung jawab bersama terhadap masa depan bangsa dan keutuhan NKRI.
Selain Mukmin Faisyal, Rakor ADPSI Wilayah Kalimantan juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yahya Anja, Marten Apuy dan H Hadi Mulyadi. Juga sejumlah pimpinan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRD Kaltim. (Humas DPRD Kaltim)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
