Ambil Jaminan Hari Tua, Serasa di Pantai

Setiap tahunnya kantor BPJS Ketenagakerjaan Samarinda selalu memberikan tema tersendiri dalam perayaan Hari Pelanggan, dan untuk tahun ini kami mengangkat tema pantai,

Samarinda (ANTARA) - Mengambil antrean Jaminan Hari Tua (JHT) serasa di pantai, itulah yang dirasakan para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sedang melakukan pengambilan JHT di perayaan Hari Pelanggan Nasional tahun 2019.

Dengan memakai pakaian ala pantai para pegawai BPJS Ketenagakerjaan Samarinda tetap sigap dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada peserta, serta menambah suasana pantai di dalam kantor BPJS Ketenagakerjaan Samarinda pada Hari Pelanggan yang akan berlangsung tanggal 4-5 September 2019.

“Setiap tahunnya kantor BPJS Ketenagakerjaan Samarinda selalu memberikan tema tersendiri dalam perayaan Hari Pelanggan, dan untuk tahun ini kami mengangkat tema pantai,” tutur Supriyanto.

Photobooth : peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sedang di kantor BPJSTK Samarinda berfoto di photobooth Hari Pelanggan 2019. (Antaranews Kaltim/Ist/BPJS TK)

Dalam kesempatan tersebut Supriyanto mengatakan, di Indonesia terdapat 5 program jaminan sosial dasar yang diselenggarakan oleh 2 lembaga negara yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dengan masing-masing program yang berbeda.

BPJS Ketenagakerjaan menjalankan 4 program jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), yang ke empat program tersebut harus diikuti seluruh pekerja di Indonesia sesuai dengan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sedangkan BPJS Kesehatan hanya menjalankan 1 program jaminan sosial kesehatan.

Untuk itu, diharapkan masyarakat untuk dapat memahami perbedaan kedua lembaga negara tersebut, karena berbeda institusi serta program yang diselenggarakannya.

“Harapan saya di Hari Pelanggan 2019 ini, semoga pemerintah senantiasa membantu masyarakat khsusunya para pekerja agar hak mereka dapat terpenuhi, sehingga dapat mengurangi risiko ekonomi yang mungkin terjadi melalui Peraturan dari Pemerintah baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pusat,” tutupnya.
(Ronny Dwikusuma Putra / Humas)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.