Kutai Timur Terapkan KPE Pada 2011

Sangata (ANTARA News - Kaltim)- Penerapan Penggunaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di lingkungan Pemkab Kutai Timur segera diberlakukan pada 2011.

"Segera diberlakukan dengan menggandeng Bankaltim, semula memang ada keinginan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI)," kata Asisten Administrasi Pemkab Kutai Timur, Edwar Azran di Sangata, Kamis.

Hal itu tindak lanjut dari nota kesepahaman bersama (MoU) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan Gubernur Awang Faroek Ishak tentang penerapan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di lingkungan Pemerintahan Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Bank Kaltim

"Jadi Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur diharuskan melakukan kerjasama dengan Bankaltim. Wajib kerjasama Bankaltim," katanya.

Dengan penjelasan tersebut, menurut Edward Azran, maka penggunaan KPE dilingkungan pemkab Kutai Timur melalui Bankaltim, tambah Edward Azran.

Sebelumnya, Wakil Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meminta masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan koordinasi kepada Bankaltim soal menerapan KPE.

"Ini penting dilakukan, karena dahulu sudah pernah ada komunikasi Pemkab Kutai Timur dengan pihak Bank BRI tentang pengadaan Kartu Pegawai Elektronik," ujar dia.

Jadi sebaiknya, kata dia menambahkan bahwa sebelum diterapkan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan penandatanganan kerjasama dengan Bankaltim. Tetapi kalau sudah ada Kerjasama Bank kaltim dengan Gubernur, sudah jelas di Bankaltim

Sedangkan Kepala Badan Perijinan Pelayanan Terpadu (BP2T) H.Abdul Muis menyatakan, masih bingung, karena sebelumnya pihak Bank BRI menawarkan kerja sama ini KPE.

Pihak Bank BRI mengatakan sudah bekerja sama dengan Badan Kepegawaian negara (BKN), untuk menerapkan KPE

"Bahkan formulir KPE dari BRI sudah dibagikan namun formulir tersebut masih kami tnya ahan, karena ada lagi himbauan bekerja sama dengan Bankaltim," ujar Muis.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kutai Timur yang diwakili Rosadi mengatakan bahwa kerja sama penggunaan KPE di lingkup Pemkab Kutai Timur sudah ditegaskan dalam surat gubernur itu.

"Gubernur menegaskan bahwa 14 kabupaten kota se-Kaltim dalam pengadaan KPE bagi pegawai negeri sipil hanya Bankaltim," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.