banyak anak, belum tentu banyak rezeki (foto: wordpress)

Samarinda (ANTARA News-Kaltim) - Ketimbang bom milik teroris maka ancaman "ledakan pertambahan penduduk" tidaklah dipandang begitu dramatis dan berbahaya.
  
Kurangnya dukungan terhadap program KB tercermin bahwa selama otonomi daerah ini tidak semua kabupaten dan kota punya kantor BKKBN, termasuk di Kaltim. 

Padahal, jika ledakan penduduk terjadi tidak dibarengi dengan peningkatan  kesejahteraan rakyat maka terbayangkan berbagai masalah sosial di tanah air yang akan
mengancam stabilitas nasional.
 
Ledakan jumlah penduduk akibat kelahiran tak terkendali itu sudah tentu menambah beban pemerintah dalam bidang ekonomi, khususnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  
Sejumlah pengamat menilai bahwa jika seandainya program KB gagal, maka penduduk   Indonesia yang saat ini berjumlah 230 juta jiwa akan menjadi 300 juta jiwa.
  
Saat kondisi itu terjadi, maka masalah nasional yang ditimbulkan akibat "baby  booming" itu lebih dasyat ketimbang bom milik teroris yang timbul pada sektor pendidikan,  ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.
  
Kekhawatiran terjadinya ledakan penduduk itu, belum lama ini disampaikan Kepala   BKKBN Sugiri Syarief yang menyatakan bahwa jika hasil Sensus nanti (berakhir 31 Mei 2010)   menunjukkan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 235 juta jiwa berarti program KB nasional selama 10 tahun terakhir akan dinilai gagal.
  
Harus diakui bahwa masalah kependudukan ini terjadi akibat kesalahan bangsa  Indonesia yang terdorong oleh euforia reformasi sehingga mengganggap semua peninggalan  Pemerintahan Orde Baru adalah program yang tidak baik sehingga harus dihapuskan.
   
Perjalanan program KB kian tak jelas ketika Presiden KH Abdurrahman Wahid   melikuidasi sejumlah kementerian dan badan, termasuk Depsos dan BKKBN.
   
Program KB benar-benar terlihat stagnan bahkan dianggap gagal ketika otonomi daerah bergulir. Status kantor BKKBN saat bergulir otonomi daerah pada 2000 tidak dipandang   sehingga beberapa daerah, termasuk kabupaten dan kota di Kaltim meleburnya menjadi satu   dengan kantor atau badan yang lain, bahkan banyak daerah di Indonesia tidak memiliki  kantor BKKBN yang bertanggung jawab menjalankan program KB.
   
Pada era Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden HM. Soeharto, Indonesia   mendapat pengakuan dalam dan luar negeri pada bidang kependudukan karena bisa menekan   angka kelahiran, kematian anak dan ibu saat melahirkan, termasuk peningkatan gizi dengan  berjalan baiknya Posyandu serta didukung oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) yang di zaman  Orde Baru mencapai 35.000 orang namun menjadi sekitar 19.000 orang.
   
Pemerintah Orde Baru melalui ujung tombak programnya Posyandu dan PLKB berhasil  menekan kasus anak kurang gizi sehingga Indonesia lepas dari peringkat dunia ketiga dan  siap lepas landas pembangunan lima tahun (Pelita).
   
Ironisnya, kasus anak kurang gizi justru meningkat tajam sejak otonomi daerah   bergulir sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari "kekeliruan" itu sehingga  kini program KB kembali mendapat perhatian serius. 

Hambatan KB

"Era otonomi daerah banyak staf atau pejabat BKKBN memilih pindah ke kantor lain,  bahkan ada yang menjadi lurah dan camat. Pemerintah daerah memang banyak menempatkan mantan pegawai BKKBN di wilayah kecamatan karena dianggap berpengalaman dalam berurusan dengan masyarakat," kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana  (BKKBN) Kaltim, Idrus Sebbu.
   
Ia memaparkan bahwa kondisi Kaltim sama dengan daerah lain di Indonesia yang juga  mengalami berbagai hambatan dalam menjalankan program KB.
   
Ia Potensi pertambahan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur  termasuk tinggi, hal  itu karena keberadaan pasangan usia subur (PUS) belum berimbang  dengan jumlah penyuluh  lapangan program keluarga berencana (KB).
   
"Kaltim memiliki potensi pertambahan penduduk yang tinggi karena memiliki pasangan usia  PUS banyak namun belum berimbang dengan jumlah petugas penyuluh lapangan KB," imbuh  dia.
   
Faktor yang mendorong sehingga PUS di Kaltim banyak karena jumlah pendatang ke  Kaltim   dalam usia produktif bersama pasangannya juga tinggi.

Kondisi itu yang menyebabkan pihaknya harus bekerja keras dalam menjalankan  berbagai   program KB untuk meredam pertambahan penduduk melalui kelahiran.  
   
"Konsekuensi dari tingginya jumlah PUS maka resiko pertambahan penduduk melalui  kelahiran juga akan besar apabila program KB kurang berhasil. Jadi ini salah satu  persoalan yang kita   hadapi dalam bidang kependudukan di Kaltim," papar dia.
   
Jumlah penyuluh lapangan KB di provinsi itu hanya 244 petugas untuk melayani 1.410  kelurahan yang diperkirakan terdapat sekitar 800.000-900.000 PUS.
 
"Padahal idealnya satu petugas hanya mendampingi 1.000 PUS. Masalah lain,   kenyataannya  dari 14 kabupaten dan kota di Kaltim, tercatat lima kabupaten di antaranya  belum memiliki penyuluh KB," ujar dia.
   
Lima kabupaten itu masing-masing Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai
Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung. Bahkan, Kota
Tarakan meskipun ternyata memiliki tenaga penyuluh namun ternyata hanya ada satu orang.
 
Kondisi itu menyebabkan pihaknya harus bekerja keras dengan mengoptimalkan kinerja  dari  petugas penyuluh lapangan. Upaya itu ternyata tidak sia-sia karena meskipun  jumlahnya  sangat minim namun mampu menekan angka kelahiran.
 
Ia memperkirakan bahwa apabila program KB tidak mendapat dukungan semua pihak  terlibat   maka dalam beberapa tahun jumlah penduduk Kaltim mengalami pertumbuhan sangat  pesat. 
  
"Yang perlu masyarakat pahami bahwa peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga  untuk memiliki anak namun hanya mengarah bagi keluarga untuk menjaga jarak kelahiran,"  katanya.

Dampak negatif karena melahirkan dengan jarak dekat, kata dia, antara lain   menyebabkan   anak kurang terurus serta membahayakan kesehatan ibu, mengingat secara  medis, saraf-saraf yang putus saat bersalin diperkirakan bisa pulih sekitar empat sampai  lima tahun kemudian.
 
Data BKKBN menunjukan bahwa pertumbuhan pendudukan secara nasional setiap tahun bertambah 1,3 persen atau jumlah penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa per tahun.

Antisipasi Masalah Sosial

Pihak BKKBN Kaltim gencar kembali menjalankan program keluarga berencana (KB) karena  diarahkan untuk mengantisipasi berbagai masalah sosial di daerah itu.

"Memang belum terasa sekarang namun manfaat dalam upaya mengantisipasi berbagai  masalah sosial itu baru terasa antara 10 hingga 15 tahun ke depan, seperti soal  pendidikan, lapangan kerja dan lainnya," kata Kasi Advokasi Komunikasi, Informasi dan  Edukasi (KIE) BKKBN Kaltim, Sudibyo.

Ia menjelaskan bahwa KB bukan hanya pada pengaturan jarak kelahiran, namun berbagai  masalah terkait  ekonomi, pendidikan dan sejumlah masalah sosial lain.
 
"Kini di Kaltim terdapat penduduk sekitar tiga juta jiwa. Meskipun penduduknya  relatif sedikit ketimbang luas wilayah namun ternyata sudah banyak masalah sosial yang  muncul, seperti banyaknya pengangguran, kemiskinan dan masalah kependudukan. Salah satu  antisipasi melalui program KB," imbuh dia.
  
Jika program KB yang dijalankan beberapa tahun  sebelumnya tidak berhasil, maka  penduduk Kaltim saat ini lebih dari enam juta jiwa. Jika hal itu terjadi, maka jumlah  pengangguran, kriminal, anak yang tidak sekolah, dan kemiskinan dimungkinkan lebih banyak  dari pada yang terjadi saat ini.
  
BKKBN Kaltim terus berupaya agar program KB di kabupaten dan kota berhasil.  Selanjutnya pihaknya melakukan kunjungan ke daerah guna melihat langsung keberhasilan  program KB di masing-masing daerah, termasuk juga ingin mengetahui kendala apa saja yang  membentur.
  
Salah satu daerah yang dikunjungi pekan ini adalah Kabupaten Bulungan. Di daerah  ini ditemukan sejumlah keberhasilan dan berbagai permasalahan yang perlu disikapi serius  oleh pemegang kebijakan.
  
Keberhasilan yang dicapai antara lain, peserta KB pada Pasangan Usia Subur (PUS)  mengalami peningkatan sehingga menjadi 20.131, kemudian jumlah peserta aktif kini  meningkat menjadi 13.413 orang, atau total sebanyak 66,63 persen.
  
Selain itu, Bupati Bulungan, Budiman Arifin pada 2008 menerima penghargaan Manggala  Karya Kencana. Pada 2009 bupati kembali menerima Satya Lencana Wirakarya, yakni  penghargaan tertingi bidang KB.
  
Keberhasilan lainnya adalah terkait program keluarga sejahtera. Hal ini dibuktikan  oleh PKK Bulungan yang menerima penghargaan Manggala Karya Kencana 2009, dan pada 2010  berhasil meraih juaran II lomba keluarga harmonis.
  
Sementara kendala yang dihadapi antara lain masih minimnya tenaga penyuluh untuk  menyukseskan program KB, yakni baru terdapat 21 tenaga penyuluh KB dari 81 desa yang ada.  Padahal idealnya satu penyuluh bertugas di dua desa.
  
"Sayangnya, tidak semua daerah memiliki komitmen tinggi terhadap masalah  kependudukan, khususnya program KB seperti Bulungan, mengingat kantor BKKBN provinsi kini  tidak lagi seperti masa Orde Baru yang memiliki kewenangan langsung di daerah namun  semuanya dilimpahkan kepada masing-masing kabupaten dan kota," kata dia.
  
Agaknya, mengatasi ancaman ledakan penduduk itu kini sepenuhnya ada di tangan  masing-masing kepala daerah sehingga peran gubernur yang kini kian jelas sebagai  perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah sangat menentukan untuk mendorong agar  bupati dan walikota gencar melaksanakan proggram KB.
  
Kewenangan gubernur kian jelas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di  daerah dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004  Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan gubernur kian jelas sebagai perpanjangan pemerintahan pusat di daerah. 

Kewenangan gubernur itu dipertegas lagi dalam PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.