Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen untuk melanjutkan program bantuan pendidikan Gratispol pada tahun 2026, meskipun menghadapi tantangan fiskal akibat penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp7 triliun.
Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Seno Aji di Samarinda, Jumat, menyatakan bahwa Pemprov Kaltim berencana menaikkan anggaran Gratispol secara drastis, dari Rp200 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp1,4 triliun di tahun 2026.
Peningkatan ini akan memperluas cakupan penerima bantuan, dari 32.853 mahasiswa menjadi 130.000–140.000 mahasiswa, mencakup semester 1 hingga semester 8.
"Gratispol tidak boleh hilang. Tahun 2026, kami pastikan tetap berjalan," kata Seno Aji.
Ia mengatakan meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi akan berkurang dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp14 triliun, pemerintah daerah telah mengambil langkah proaktif.
Pemprov mengamankan anggaran senilai Rp1,4–Rp2 triliun untuk memastikan keberlangsungan Gratispol dan sejumlah program prioritas lain.
Lebih lanjut, Wagub Seno Aji menjelaskan bahwa bantuan uang kuliah tunggal (UKT) gratis dipastikan merata untuk seluruh mahasiswa asal Kaltim, tanpa membedakan latar belakang ekonomi.
Menjelang akhir tahun anggaran, Seno Aji meminta seluruh perguruan tinggi di Kaltim untuk mempercepat proses administrasi pencairan dana.
"Pada November-Desember 2025, semua harus selesai. Jangan sampai anggaran kembali ke kas negara," ucap Seno Aji.
