“Kami tentu berharapkeberadaan LIDIK di Kaltim bisa menjadi lembaga yang turutmembantu dalam peningkatan pembangunan di Kalimantan Timur melalui visi dan misi yang baik,†kata Syahrun saatmelakukan hearing dengan pengurus LIDIK, Selasa (15/7) kemarin didampingi Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD Kaltim Hj Eka Wahyuni di ruang rapat pimpinan gedung D lantai 2.
Menurut politisi Golkar ini, lembaga yang dilator belakangi atas permasalahan lingkungan hidup, tentu dengan visi mengemban tugas kemasyarakatan dan pembangunan serta mampu berperan sebagai social control mitra pemerintah.
“Meski baru akan dilantik kepengurusannya untuk wilayah Kalimantan Timur pada September mendatang, LSM ini diharapkan member manfaat baik bagi daerah,†harap Haji Alung, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, pertemuan yang dihadiri oleh Ketua DPW LIDIK Kaltim Hasbullah Haul dan Sekretaris DPW LIDIK ZainalArifin, juga menjadi ajang sharing terkait prioritas kerja LIDIK nantinya.
Zainal Arifin pun sempat menanyakan posisi DPRD Kaltim dalam memperjuangkan dana perimbangan atas bagi hasil khususnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Menanggapinya, Haji Alung secara sistematis menjelaskan bahwa usaha Kaltim memperjuangkannya dengan menemui Panitia Khusus (Pansus) DPR RI pembahas RUU Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
DPRD Kaltim menyampaikan usulan, masukan, kritikan beserta argument yang menguatkan. “DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan pertemuan khusus dengan Pansus DPR RI membahas hal itu lebih mendalam dan turut mengawal RUU agar mengakomodir aspirasi rakyat Kaltim yang selama ini merasakan ketidakadilan atas pengelolaan hasil bumi yang dinilai tidak memperhitungkan resiko alam, social dan dampak-dampak negatif lain akibat pengelolaan hasil bumi di Kaltim, †jelasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
