Syapar : Pansus Akan Bekerja Maksimal

Samarinda (ANTARA Kaltim)-   Sejumlah hal yang disamapikan dalam LKPj Gubernur Kaltim dalam Rapat Paripurna ke 12, kemarin (5/5), menurut Syaparudin masih banyak yang perlu dipelajari dari. “Pertama kita harus apresiasi terlebih dahulu mengenai LKPJ tersebut. Kemudian baru kami pelajari dengan sungguh-sungguh isi LKPj tersebut,” papar Syaparudin, ketua Pansus LKPj.

Mengenai isi LKPj, Syaparudin memandang bahwa yang tak kalah penting dan harus mendapatkan prioritas khusus adalah terkait perihal pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Selain dalam bidang pembangunan, program pemerintah yang mencanangkan bidang pertanian dan swasembada pangan harus mendapat prioritas lebih.

“Setelah mempelajari, kami akan melihat kembali mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan program pertanian APBD untuk mengejar swasembada pangan yang selaras. Selain itu kami juga akan mempelajari  mengenai ketersediaan lahan, apakah selama ini benar-benar mengejar swasembada pangan dan pertanian,” papar Syapar –sapaan akrabnya.

Berikutnya Syaparudin menambahkan bidang ketenagalistrikan. Ia menilai perencanaan untuk meningkatkan krisis listrik di Kaltim sangat bagus. Namun hal tersebut harus dilihat secara keseluruhan apakah ada program sinkronisasi dari pemerintah kabupaten untuk mengatasi kekurangan listrik khsusunya pada masyarakat pedesaan.

Selanjutnya dalam bidang infrastruktur, Syaparudin mengungkapkan dana yang dianggarkan untuk sector infrastruktur sangatlah besar. Oleh karena itu infrastruktur masuk dalam pengelompokan prioritas .

“Namun yang dipertanyakan adalah apakah infrastruktur tersebut  dapat mengatasi berbagai keterisolasian di daerah dan dapat memberikan kemudahan  dalam bidang transportasi barang dan jasa. Karena jika transportasi itu baik, maka niscaya perekonomian kita juga akan tumbuh dengan baik,” ungkap Syapar.

Syaparudin menambahkan untuk peningkatan SDM juga akan dibedah apakah pemerintah sudah menyesuaikan dana anggaran sebesar 20% untuk pendidikan,dan apakah dana tersebut sudah cukup memenuhi permintaan masyarakat. Selama ini banyak laporan bahwa dana tersebut belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/met)