Samarinda (ANTARA Kaltim)- Pembangunan pabrik Kaltim V PT Pupuk Kaltim yang berlokasi di Bontang akan diresmikan Presiden SBY pada 2014 ini. Bagi Darlis Pattalongi, anggota Komisi III DPRD Kaltim, hal ini menjadi sebuah kebanggaan. Namun menurutnya tak boleh mengabaikan dampak negatif yang bakal dirasakan masyarakat sekitar.

“Ada satu yang tertinggal, boleh bangga dengan pembangunan dan kemajuan PKT sebagai BUMN  yang terbesar di kawasan Indonesia Timur. Namun sekitar pembangunan pabrik ada masyarakat yang bermukim dan mereka merasa terganggu atas dampak dari pembangunan pabrik,” papar Darlis.

Darlis bersyukur atas berkembangnya PT PKT yang saat ini sedang membangun pabrik kelimanya, sebab bagaimanapun perusahaan milik negara ini turut berpartisipasi menyejahterakan masyarakat dan perkembangan daerah. Namun pembangunan yang membanggakan ini ternyata sekaligus menimbulkan banyak keresahan di masyarakat. “Pembangunan pabrik sangat dekat sekali dengan permukiman warga di Loktuan. Sebab limbah amoniak yang dihasilkannya mengganggu warga,” sebut Darlis.

Dampak lingkungan semacam itu  menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini penting diperhatikan. PT PKT sebagai BUMN semestinya bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain dalam memperhatikan dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaannya. “Ini tentu terkait dengan amdal-nya. Menurut pengakuan warga, warga tidak dilibatkan dalam hal itu sebelumnya. Belum lagi efek getaran yang dihasilkan hingga ke rumah-rumah warga sekitar, tentu ini mengganggu,” urai Darlis.

Darlis berharap keluhan masyarakat itu bisa segera direspons dengan baik. Sebagai perusahaan berplat merah semestinya bisa menjadi contoh baik bagi perusahaan swasta. Bagaimanapun juga masyarakat lebih dulu bermukim di daerah tersebut, sehingga ini tidak dapat dibiarkan.

“Bahkan patut diduga masalah kesehatan di daerah tersebut akibat dampak lingkungan perusahaan-perusahaan sekitar yang tidak memperhatikan dengan baik dampak lingkungan aktivitas perusahaannya. Seperti tingkat autis di Bontang yang cukup tinggi, perlu penelitian mendalam mengenai itu,” kata anggota DPRD Kaltim yang juga anggota Pansus Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)





Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.